Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.

(+6274) 6472120/08122720876 | [email protected] | [email protected]

OVERVIEW

Ridwan, Dr., SH., M.Hum works as a permanent lecturer of Faculty of Law Universitas Islam Indonesia since 2012. Currently, he holds a position as Head of Study Program Magister Kenotariatan FH UII 2014 – 2018; Part of Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Province DIY 2017-2020; Head of Department Hukum Administrasi Negara FH UII 2018- Ridwan, Dr., SH., M.Hum received his Bachelor Degree in Law from Faculty of Law Universitas Islam Indonesia in 1992, Master in Law from Faculty of Law Universitas Padjajaran in 2002, and Doctor from University of Airlangga in 2003.

TEACHING

Ridwan, Dr., SH., M.Hum teaches subject of Hukum Administrasi Negara, Hukum Pengawasan Pemerintahan, Hukum Kepegawaian, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Benda-Benda Publik dan Hukum Perizinan.

Current academic works:

Books:

  1. Hukum Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta, 2006;
  2. Fiqih Politik; Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, Fakultas Hukum UII Press, 2007;
  3. Hukum Administrasi di Daerah, Fakultas Hukum UII Press, 2008;
  4. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Fakultas Hukum UII Press, 2009; 2
  5. Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, Fakultas Hukum UII Press, 2014;
  6. Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi, Fakultas Hukum UII Press, 2016;
  7. Perluasan Kompetensi Absolut PTUN, Total Media, Yogyakarta, 2018;
  8. Hukum Kepegawaian, UII Press 2018.

 Researches:

  1. Penegakan Hukum IMB di Kota Yogyakarta;
  2. Kerjasama Antardaerah di Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  3. Eksistensi dan Arti Penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia;
  4. Eksistensi dan Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Sengketa Administrasi di Indonesia;
  5. Implikasi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keddukan Hukum Pakualaman Ground di Kota Yogyakarta;
  6. Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia;
  7. Eksistensi, Peranan, dan Kewenangan Notaris dalam Lelang dan Pendaftaran Tanah di Indonesia.
  8. Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Berbagai Problematikanya.
  9. Eksistensi Izin Lingkungan dan Masalah Penegakan Hukum Administrasi.
  10. Polemik Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo DIY.

Articles:

  1. Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif HAN, Jurnal Hukum UII, 1996;
  2. Problematika Asas Legalitas HAN dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan UII, 2000;
  3. Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum, Jurnal Magister Hukum UII, 2000;
  4. Fungsi dan Penormaan freies Ermessen Peraturan Kebijaksanan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Magister Hukum UII, 2001;
  5. Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum UII, 2001;
  6. Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum UII, 2003;
  7. Sketsa Normatif dan Empirik Persoalan Negara dan Pemerintahan di Kalangan Umat Islam, Jurnal Hukum UII, 2003;
  8. Dinamika Birokrasi dalam Rangka Implemetasi Otonomi Daerah terhadap PTUN, Makalah Disampaikan pada Acara “Bimbingan Teknis Hukum” di Lingkungan 3 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Wilayah Kalimantan Timur, 20-21 Oktober 2003;
  9. Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Jurnal Hukum UII, 2004;
  10. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima, Makalah disampaikan pada Diskusi “Upaya Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima dalam Kerangka Mewujudkan Jogjakarta Berhati Nyaman”, yang diselenggarakan oleh PKBH Fakultas Hukum UII, Kamis, 18 Maret 2004;
  11. Arti Penting Asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas KKN, Jurnal Hukum UII, 2004;
  12. Problema Pertanggungjawaban Hukum Penerapan Sanksi terhadap Pejabat TUN, Jurnal Hukum UII, 2005;
  13. Peranan dan Fungsi Hukum dalam Pembentukan Masyarakat Madani, Makalah Disampaikan pada “Semiloka dan Rakertas” Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, di Hotel Darma Deli, Medan, 25 -27 Mei 2005;
  14. Dasar-dasar Teoretis dan Yuridis Materi Muatan Peraturan Daerah, Makalah Disampaikan pada Acara “Pelatihan Legal Drafting” Anggota DPRD Kota Cilegon, di Hotel Santika, Yogyakarta, 16-18 September 2005;
  15. Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Makalah Disampaikan pada Acara “Bimbingan Hukum”, di Perwakilan BPK Yogyakarta, 27 Agustus 2008;
  16. Ruang Lingkup Hukum Administrasi; Perspektif Teoretik, Makalah disampaikan pada diskusi “Pengembangan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia”, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, di Bogor, Kamis 30 Juli 2009;
  17. Instrumen Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Makalah untuk Pelatihan Anggota KPU Kulon Progo, DIY, 26 Oktober 2010;
  18. Validitas Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya, Jurnal Hukum Amanagappa, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2010;
  19. Beberapa Problematika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Keniscayaan Sanksi Administrasi, Jurnal Iptek-Kom, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, 2011;
  20. Penyusunan Kebijakan Tingkat Daerah dan Problematika Yuridis Kewenangan Sanksi KPPU, Makalah pada diskusi “Penyusunan Manual Kebijakan Persaingan Usaha” KPPU, di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2012;
  21. Pemekaran Wilayah dalam Dinamika Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Bimtek “Sengketa Tapal Batas” Yogyakarta 2012;
  22. Materi Muatan dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah, Makalah disampaikan pada “Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Akademik sebagai Bahan Rancangan Pembuatan Perda”, Yogyakarta 2012;
  23. Demokrasi dan Keterbukaan Informasi, Makalah disampaikan pada “Workshop Metodologi Pembelajaran KIP bagi Dosen”, Yogyakarta, 30 dan 31 Agustus 2012; 4
  24. Beberapa Masalah dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah, Makalah disampaikan pada diskusi; “Desentralisasi dan Korupsi di Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) UII, Yogyakarta, 12 Oktober 2012;
  25. Arti Penting Keterbukaan Informasi Publik dan Beberapa Problematika UU Keterbukaan Informasi Publik, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Advokasi Informasi Publik bagi Relawan” yang diadakan oleh Klinik Keterbukaan Informasi Publik UII – TIFA Foundation, 2-3 Novermber 2012;
  26. Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah; Suatu Tinjauan Teoretik, Tulisan pada Jurnal “Civil Service” Puslitbang BKN, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2013;
  27. Kedudukan Peraturan Direktorat Jenderal sebagai Peraturan Pelaksana Undangundang Guru dan Dosen, Makalah Disampaikan pada Diskusi Panel “Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik Berbasis Akuntabilitas dan Partisipasi”, Pusat Studi Syari’ah dan Konstitusi dan ISAI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Pebruari 2014;
  28. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Makalah disampaikan pada diskusi “Bedah Disertasi” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, 19 Maret 2014
  29. Peranan Pemerintah dalam Pengaturan Industri Pelabuhan di Indonesia, tulisan pada Jurnal Hukum Bisnis (JHB) Vol 33 No 5 Tahun 2014;
  30. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Perangkat Desa, Makalah disampaikan pada Dialog Publik “Memahami Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel” yang diselenggarakan oleh Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) bekerja sama dengan DPRD Propinsi Yogyakarta, Kamis 5 Pebruari 2015, di Gedung DPRD Propinsi Yogyakarta : JL. Malioboro No. 54, Yogyakarta – 55213.
  31. Eksistensi dan Problematika Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Tulisan disampaikan pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Tinjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR Menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003” yang diselenggarakan Badan Pengkajian MPR RI, Rabu, 25 Februari 2015, di Hotel Yogya Paza Yogyakarta;
  32. Beberapa Catatan tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Makalah pada Pembekalan Anggota Komisioner Komisi Informasi Publik DIY, 26 Pebruari 2014;
  33. Eksistensi Izin Lingkungan dan Masalah Penegakan Hukum Administrasi, Makalah disampaikan pada “Diskusi Ahli” yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, tanggal 4 November 2015;
  34. Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Melalui UU Administrasi Pemerintahan, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 18 November 2015;
  35. Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa” yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 21 November 2015;
  36. Pancasila sebagai Nilai Dasar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Disampaikan dalam Cara Dialogis Penyuluhan Hukum di Radio Rapublik Indonesia (RRI) Yogyakarta, Jum’at 18 Desember 2015.
  37. GBHN dalam Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Focus Discussion Group (FGD); “Gagasan Reformulasi GBHN sebagai Panduan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Kerjasama Asosiasi Pengajar HTN-HAN dengan MPR RI, Yogyakarta, 9 September 2016.
  38. Beberapa Catatan tentang Pengaturan Penyelenggaraan Konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Makalah pada Forum Diskusi; Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Perda Provinsi DIY No. 13 Tahun 2012 di Sekretariat DPRD Provinsi DIY, 12 Juli 2017.
  39. Studi Kasus BPHTB Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo, Makalah pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Kulon Progo di Hotel Horison Semarang, Sabtu 15 Juli 2017.
  40. BPHTB Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo DIY, Makalah pada Workshop DPRD Kulon Progo di Sekretariat DPRD Kulon Progo, Selasa 1 Agustus 2017;
  41. Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Khususnya Lelang Umum/Penghapusan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4, Makalah disampaikan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di Indoluxe Hotel, 24 November 2017;
  42. Meningkatkan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Makalah disampaikan pada Policy Brief; “Quo Vadis Ibadah Umrah Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ombudsman DIY bekerjasama dengan Kanwil Kemenag DIY, tanggal 26 April 2018.

For more details of his publications click here