Entries by Humas FH

Masa Depan Calon Tunggal oleh Allan

Masa Depan Calon Tunggal Baru saja kita melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah. Ada 16 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Daerah-daerah tersebut yaitu Kabupaten Enrekang, Mamasa, Puncak, Padang Lawas Utara, Pasuruan, Tangerang, Lebak, Minahasa Tenggara, Tapin, Prabumulih, Jayawijaya, Deli Serdang, Bone, Mamberamo Tengah, Kota Tangerang dan Kota Makassar.

ASN Tidak Netral Berpotensi Pengaruhi Pelayanan Publik oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

ASN Tidak Netral Berpotensi Pengaruhi Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ASN punya afiliasi politik, karena bagaimanapun juga dia merupakan insan politik yang mempunyai hak pilih. Kedua, mereka memiliki kepentingan yang pragmatis. Misalnya begini, dia berharap dengan mendukung salah satu calon kepala daerah akan memperbaiki kehidupan […]

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol oleh Anang Zibaidy, S.H., M.Hum.

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol Siapapun warga negara mempunyai hak konstitusional dan dijamin undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum, baik terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan apakah uji materi dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang akan menentukan.

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol […]

Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif oleh Anang Zubaidi, S.H., M.Hum.

Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), itu tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ada satu tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , yaitu tahapan pengundangan.

Sertijab Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022

Sertijab Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022 Tamansiswa (02/07) Seusai Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Sumber Daya serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Periode 2018-2022 oleh Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14.4 Yogyakarta Senin, 02 Juli 2018 pukul 09.00 WIB […]

Menggugat Presidential Threshol

Menggugat Presidential Threshol Sejumlah ahli dan akademisi menggugat keberlakuan aturan Presidential Threshold (Pres T) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) […]

Pembenahan Internal Parpol Belum Bisa Diharapkan Opini oleh Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Pembenahan Internal Parpol Belum Bisa Diharapkan Sebenarnya kalau bicara mencari pemimpin itu kan kita butuh dua hal, legalitas dan legitimasi. Legalitas itu sudah diperoleh melalu pemilihan umum. Orang-orang yang mencalonkan kemudian terpilih adalah legal menurut undang-undang dan peraturan tentang pemilu. Tapi yang menjadi problem adalah legitimasi rakyat, karena bagaimana pun juga kepala daerah terpilih akan […]