Entries by Humas FH

Pembatasan Syarat Calon Wapres, Jamaludin Bicara dalam Kolom Detik

Pembatasan Syarat Calon Wapres Jakarta – Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja. Adapun pengaturan lebih detailnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, menyatakan, Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan […]

Perlu Kebijakan Saling Cross Check Sebuah Opini Eko Riyadi

Perlu Kebijakan Saling Cross Check Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein (21/7/2018). Penangkapan ini dilakukan karena Wahid diduga meminta dan/atau menerima suap berupa uang dan beberapa kendaraan dengan imbalan jual beli kamar dan fasilitasnya bagi narapidana korupsi. Di tengah upaya bangsa memperbaiki tata kenegaraan dengan membersihkan […]

PSHI Luncurkan Kembali Buku Baru “Relasi Agama & Negara”

PSHI FH UII Luncurkan Kembali Buku Baru “Relasi Agama & Negara” Teokrasi-Sekuler-Tamyiz Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII kembali menerbitkan buku elektronik (e-book) untuk seri Risalah Pemikiran Islam dengan judul “Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz”. Risalah ini mengupas bagaimana hubungan agama dan negara dalam kerangka konsep dan teoritik.

Hibah Dikti PkM FH UII Angkat Upaya Transparansi Keuangan Masjid di Desa Jetis

Upaya Transparansi Keuangan Masjid  di Desa Jetis Melalui Bimbingan Microsoft Exel dan Microsoft Word Perkembangan teknologi yang semakin pesat berimplikasi pada tuntutan masyarakat untuk semakin mudah mengakses keuangan yang ada pada setiap lini, baik pemerintahan maupun organisasi. Namun hal tersebut belum dapat diwujudkan di dalam pengelolaan keuangan Desa Jetis, Selopamioro Imogiri Bantul, Yogyakarta.

Sosok Negarawan oleh Idul Rishan

Sosok Negarawan Berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Maria Farida pada Agustus 2018, mendorong Presiden untuk menyiapkan nama sebagai calon pengganti hakim konstitusi dari unsur Presiden. Demi menjamin tegaknya proses yang transparan dan akuntabel, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres No 71P/ Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Konstitusi yang di ajukan oleh Presiden. […]

Masa Depan Calon Tunggal oleh Allan

Masa Depan Calon Tunggal Baru saja kita melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah. Ada 16 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Daerah-daerah tersebut yaitu Kabupaten Enrekang, Mamasa, Puncak, Padang Lawas Utara, Pasuruan, Tangerang, Lebak, Minahasa Tenggara, Tapin, Prabumulih, Jayawijaya, Deli Serdang, Bone, Mamberamo Tengah, Kota Tangerang dan Kota Makassar.

ASN Tidak Netral Berpotensi Pengaruhi Pelayanan Publik oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

ASN Tidak Netral Berpotensi Pengaruhi Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ASN punya afiliasi politik, karena bagaimanapun juga dia merupakan insan politik yang mempunyai hak pilih. Kedua, mereka memiliki kepentingan yang pragmatis. Misalnya begini, dia berharap dengan mendukung salah satu calon kepala daerah akan memperbaiki kehidupan […]

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol oleh Anang Zibaidy, S.H., M.Hum.

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol Siapapun warga negara mempunyai hak konstitusional dan dijamin undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum, baik terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan apakah uji materi dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang akan menentukan.

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol […]