Mahasiswa FH UII Sabet Mendali Perak Dalam International Market Research Competition 2018 In 3 Countries; Thailand, Singapore, and Malaysia

Syahdhan Dwi Rahmatulloh (Mahasiswa Fakultas Hukum UII 2015) dan Shilvi Grisminarti (Mahaiswa Fakultas Hukum UII 2016), telah mengikuti kompetisi International Market Research Competition 2018 yang dilaksanakan di 3 negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapore. Rangkaian kegiatan kompetisi ini dilaksanakan selama satu minggu dimulai dari tanggal 26 hingga 31 Maret 2018. Kompetisi ini, di dalamnya  terdapat […]

Kapolri Hadiri Seminar Nasional dan Peluncuran Buku di FH UII

Dalam usianya yang ke 75 tahun, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional dan Peluncuran Buku: Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik yang diselenggarakan atas kerjasama Pasca Sarjana dan Departemen Hukum Dasar FH UII dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII pada Sabtu, 31 Maret 2018. […]

Character Building Tendik FH: Tidak hanya Berkompetensi tapi juga Beretika

SOLO (UIINEWS): Menjadi hal yang wajib bagi setiap karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya guna menghasilkan karya yang lebih baik. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja bagi tenaga kependidikan (tendik) dan pelayanan di lingkungan Fakultas Hukum, Pimpinan FH selanjutnya menyelenggarakan kegiatan Character Building bagi seluruh tendik FH yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut pada 12 -13 Rajab 1439 […]

Alamsyah Nurrahmad Putra Ikuti Bangkok International Students Conference

Bangkok International Students Conference Bangkok, 29 Januari- 1 Februari 2018 Alamsyah Nurrahmad Putra mahasiswa FH UII (14410458) mempresentasikan tentang One Belt One Road : New Phrase of Economic Regionalization. Bersama delegasi 9 negara yaitu China, Indonesia, Philippines, Sri langka, Singapore, Malaysia, Japan, Thailand, dan Bangladesh. Presentasi dilakukan di Universitas Thammasat (Kampus Tha Prachan), Bangkok, Thailand.

Pembekalan Metodologi Penulisan Tugas Akhir

Dalam rangka untuk memberikan bekal pengetahuan metodologi penelitian kepada mahasiswa serta supaya mahasiswa lebih siap dalam penulisan tugas akhir mulai tahap persiapan/proses sampai dengan penyelesaiannya, maka kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Penulisan Tugas Akhir diberi kesempatan untuk mengikuti pembekalan “METODOLOGI PENULISAN  TUGAS AKHIR (TA)”. Pembekalan tersebut Insya Allah akan diselenggarakan pada: […]

Masa Depan Perda Sebuah Opini Despan Heryansyah

Masa Depan Perda Dalam semua rezim Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,  selalu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menilai dan membatalkan peraturan daerah. Dalam ilmu hukum, model ini dikenal dengan executive review yaitu kewenangan badan eksekutif untuk meninjau kembali. Jika suatu peraturan daerah dinilai bertentangan dengan kehendak pemerintah pusat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih […]

Pemberlakukan UU MD3 Beri Pekerjaan Ekstra MK Bahas Anang Zubaidy

PERPPU MD3 PASAL 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara presiden (pemerintah) dengan DPR akan otomatis berlaku dan wajib diundangkan setelah melewati waktu 30 hari sejak persetujuan bersama. Artinya, ditandatangani ataupun tidak RUU MD3 akan […]

Sebuah Opini oleh Ali Rido, S.H., M.H., OTT Hakim dan Problem Pengawasan

OTT Hakim dan Problem Pengawasan UNTUK sekian kalinya, lem­baga peradilan kem­bali tergerus in­te­grit­as­nya dengan adanya operasi tang­kap tangan (OTT) oleh Ko­mi­si Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Peng­adilan Negeri (PN) Tangerang, Ban­ten, Senin (12/3). OTT ter­se­­but menjadi anomali nyata ma­sih adanya oknum hakim pen­cari uang, bukan sebagai wa­kil pemberi keadilan. Iron­i­s­nya, praktik pelanggaran etika dan […]

Wapres dalam Tafsir Konstitusi oleh Despan Heryansyah, S.H.I., M.H.

Wapres dalam Tafsir Konstitusi ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” BUNYI cuplikan Pasal 7 UUD 1945 tersebut acap tengah menjadi polemik, akhir-akhir ini. Terkhusus bila dikaitkan dengan masa jabatan wakil presiden. Dalam Pasal 7 tersebut dan bahkan […]