Persentuhan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana oleh Despan Heryansyah

Persentuhan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana

Setelah menunggu selama lebih dari 10 tahun, akhirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir, meskipun secara substansial jauh bergeser dari rancangan pertama kemunculan undang-undang ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perubahan komposisi tim ahli yang menyusunnya. UU ini tidak saja menjadi dasar materil Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa perkara di persidangan, namun juga menjadi landasan bagi aparatur pemerintahan dalam bertindak dan mengeluarkan keputusan. Read more

Pidana Mati Bersyarat, Jalan Keluar Moderat

Pidana Mati Bersyarat, Jalan Keluar Moderat

Aman Abdurrahman, pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jumat (18/5) atas tuduhan sebagai otak lima kejahatan teorisme di berbagai daerah. Tapi Jaksa menilai tiada suatu hal yang dianggap bisa meringankan Aman. Jaksa menilai penggagas dan pendiri JAD ini sebagai residivis yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Read more

Cryptocurrency sebagai Investasi di Era Milenial

Cryptocurrency sebagai Investasi di Era Milenial

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk kaya, sebagaimana hadis yang berbunyi “Sa’ad bin Abi Waqqosh ra. mengatakan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda ‘ Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bertakwa, yang kaya (kecukupan), dan yang tidak menampakkannya’. (HR. Muslim dan Ibnu Hibban)”. Dalam kaitannya dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW menganjarkan kepada umatnya untuk menjadi pedagang yang jujur agar dapat menjadi kaya dan terhindar dari kefakiran dan kefasikan. Read more

TNI-Polri Harus Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Secara normatif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang diperintahkan untuk bersikap netral dalam hal politik praktis oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara faktual, potensi ketidaknetralan dua institusi tersebut juga sangat besar. Bahwa pucuk pimpinan TNI dan Polri dipilih oleh presiden berdasar kalkulasi dan pertimbangan politik adalah benar dan niscaya. Sehingga secara struktural, juga dibenarkan bahwa pimpinan TNI dan Polri menjadi bawahan presiden. Read more

Presiden Jangan Sampai Gagal Fokus

Pencopotan dan penggantian Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina dalam durasi waktu yang singkat mengundang banyak pertanyaan. Apalagi ketika beredar kabar bahwa presiden tidak mengetahui adanya pergantian tersebut, padahal dulu Elia Massa Manik adalah orang pilihan presiden untuk menjadi Dirut Pertamina. Read more

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Putus Lingkaran Mafia Perbankan!

Putus Lingkaran Mafia Perbankan!

Keberadaan bank dalam sebuah sistem ekonomi negara modern sangat siginifikan. Adanya sebuah bank yang “jatuh” bisa menimbulkan kekhawatiran dan bisa terjadi Bank Run dalam bentuk rush. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi kembali krisis moneter. Dalam kasus Bank Century yang tergolong kecil, pemerintah segera mengambil langkah bailout untuk menyelamatkan, bagaimana jika terjadi 15 bank dalam kondisi krisis? Read more

Mencari Hakim Konstitusi oleh Allan

Mencari Hakim Konstitusi

Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (Pansel Hakim MK) untuk menganti hakim konstitusi Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Agustus. Waktu yang dimiliki oleh Pansel dalam mencari hakim konstitusi sangat singkat dan harus dimanfaatkan dengan baik. Proses seleksi hakim Konstitusi ini menjadi pertaruhan bagi masa depan MK. Selain ditujukan untuk mencari hakim pengganti, proses seleksi juga harus dilakukan dalam rangka mengembalikan citra dan marwah MK yang saat ini dipandang sedang “babak belur” , tidak berwibawa dan terus mendapatkan sorotan negatif pasca kasus etik yang menjerat Hakim Arief Hidayat. Read more

Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Investasi dijadikan alasan untuk mengubah pelaksanaan hukuman cambuk. Jika semula dilaksanakan secara terbuka, ke depan hukuman cambuk dilaksanakan secara tertutup. Kebijakan ini adalah kebijakan kompromi namun tetap bermasalah. Akan jauh lebih baik jika hukuman cambuk diganti dengan jenis hukuman lain yang sesuai dengan spirit kemanusiaan modern.  Read more

Menimbang Perppu Cakada Tersangka oleh Allan

Menimbang Perppu Cakada Tersangka

Banyaknya calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai perhatian sejumlah pihak. Setidaknya sudah ada 7 (tujuh) cakada yang berstatus tersangka dan sebagian sudah ditahan oleh KPK. Mereka ialah Calon Gubernur Lampung Mustafa; Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih;  Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko; Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton serta Yaqud Ananda Qudban; Calon Gubernur NTT Marianus Sae; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Read more

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak oleh Syarif NH

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak

Sejak awal, kontruksi penetapan juctice collaborator (JC) dan pemberian penghargaan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum akan menimbulkan masalah. Masalah utamanya adalah tidak adanya sinergisitas antar lembaga. Jika setiap lembaga ingin terlihat lebih berperan dan superior, maka JC akan menjadi korban. Penyidik bisa jadi memandang seseorang sangat membantu pengungkapan fakta dan memenuhi semua syarat, namun dalam pandangan hakim  bisa berbeda.  Read more