HIKAYAT PKPU oleh Idul Rishan

HIKAYAT PKPU

Polemik  bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan terpidana korupsi telah bermuara pada Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU). Dalam Putusan yang teregistrasi Nomor 45P/HUM/2018, MA menyatakan  bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu. Imbas dari Putusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan lembaga penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Sebab, jauh sebelum adanya Putusan MA, KPU  menyatakan mantan napi korupsi tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg dengan berpedoman pada PKPU No 20/2018 yang melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon wakil rakyat. Tetapi di sisi lain, Bawaslu justru meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal calon yang memenuhi syarat melalui mekanisme sidang sengketa. Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang tidak memuat larangan bagi mantan napi korupsi untuk nyaleg. Read more

Korupsi dan Pembubaran Parpol sebuah Wacana Jamaludin Ghofur

Korupsi dan Pembubaran Parpol

SISTEM demokrasi perwakilan meniscayakan hadirnya partai politik (parpol). Begitu sentral dan pentingnya parpol dalam kehidupan demokrasi tidak mengejutkan bila dikatakan modern democracy is party democracy  (Richard S. Katz:1980:1). Sementara Yves Meny and Andrew Knapp menyebut, suatu sistem politik dengan hanya satu parpol sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa parpol sama sekali (1998:86). Read more

Korupsi Yudisial sebuah Opini Idul Rishan

Korupsi Yudisial

Kabar mencengangkan kembali datang dari dunia peradilan. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menjerat hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tidak main-main, hakim ad hoc tipikor bersama panitera kembali terjerat dalam kasus ini. Peristiwa ini sontak menambah rentetan panjang perilaku korup yang melilit tubuh Mahkamah Agung (MA). Ini persoalan pelik, sebab penyakit korup di lembaga MA hampir terjadi secara menahun. Read more

Perlu Pendekatan Kriminologis dalam Penjatuhan Pidana Korupsi oleh Syarif NH

Perlu Pendekatan Kriminologis dalam Penjatuhan Pidana Korupsi

Kasus OTT PN Medan menarik perhatian kembali, mencoreng kembali, memperluas lubang ketidakpercayaan publik, meningkatkan rasa “benci” pada seragam aparat dan meyakinkan masyarakat bahwa korupsi sudah mengerak pada diri para pejabat. Yang lebih memperhatinkan lagi, yang terkena OTT adalah hakim yang tengah menangani kasus korupsi. Ini ibarat kata, pagar makan tananam. Mestinya menjaga justru menjadi pelaku kejahatan. Read more

Memulihkan Kebijakan Reformasi Peradilan sebuah Gagasan Idul Rishan

Memulihkan Kebijakan Reformasi Peradilan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK terhadap empat hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, kembali membawa citra buruk terhadap dunia peradilan di Indonesia. Lebih ironi lagi, empat di antara hakim yang terjaring KPK merupakan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan. KPK diberitakan masih akan mengembangkan kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus korupsi akan bertambah, bahkan sampai melibatkan pejabat pengadilan lainnya seperti Panitera. Fenomena ini menjadi potret buram wajah peradilan yang terus dibelit oleh cengkraman para mafia peradilan. Persoalan ini terus menjadi penyakit laten secara menahun di tubuh MA.

Read more

Daulat Pemilih sebuah Opini Idul Rishan

Daulat Pemilih

Dalam satu bulan terakhir, masyarakat disuguhkan dengan geliat elit partai politik (Parpol) dalam menjaring nama cawapres untuk masing-masing pasangan calon yang akan bertarung pada kontestasi pilpres 2019. Bak drama yang tak kunjung usai, lobi-lobi politik semakin gencar dilakukan antara masing-masing kubu sebelum pendaftaran capres dan cawapres ditutup pada tanggal 10 Agustus 2018. Siasat politik terus dikonsolidasikan guna memantapkan strategi pemenangan pilpres. Banyak figur-figur baru yang bermunculan. Namun dalam satu tarikan nafas, seluruh elemen pemilih hanya bisa menonton geliat politik tersebut, tanpa terlibat sedikitpun dalam ajang penjaringan capres maupun cawapres. Read more

Masa Jabatan Wakil Presiden oleh Allan Fatan Ghani

Masa Jabatan Wakil Presiden

Pengajuan diri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) oleh Partai Perindo menjadi sorotan beberapa pihak. Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut mengatur bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Read more

Rambu-Rambu Kebebasan Berekspresi oleh Eko Riyadi

Rambu-Rambu Kebebasan Berekspresi

Situasi politik menjelang Pilpres 2019 semakin memanas. Fragmentasi elite politik ke dalam dua kubu besar juga diikuti oleh terfragmentasinya grassroot ke dalam dua kelompok juga. Situasi ini menyebabkan potensi gesekan opini bahkan fisik menjadi patut diwaspadai. Beberapa peristiwa di tingat akar rumput sudah mulai terlihat. Aksi pencegatan dan/atau pencegahan kehadiran orang-orang tertentu dan kegiatan tertentu sudah terjadi. Read more

Manuver JK, Analisis Idul Rishan

Manuver JK

Manuver politik Jusuf Kalla (JK) menyertakan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang pemilu soal masa jabatan wakil presiden, kini tidak dapat dianggap sebelah mata. Awalnya, duduk perkara ini tidak begitu menarik untuk dibahas dalam perdebatan akademik, setelah JK sudah menyatakan lebih dulu untuk tidak ambil bagian dalam  kontestasi pemilu 2019. Apalagi, JK telah memberikan sinyal untuk rehat dalam kancah politik, dan akan memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh politik yang lebih muda. Read more

Pembatasan Syarat Calon Wapres, Jamaludin Bicara dalam Kolom Detik

Pembatasan Syarat Calon Wapres

Jakarta – Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja. Adapun pengaturan lebih detailnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, menyatakan, Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Read more