Mencari Hakim Konstitusi oleh Allan

Mencari Hakim Konstitusi

Presiden Joko Widodo akhirnya membentuk Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (Pansel Hakim MK) untuk menganti hakim konstitusi Maria Farida Indrati yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Agustus. Waktu yang dimiliki oleh Pansel dalam mencari hakim konstitusi sangat singkat dan harus dimanfaatkan dengan baik. Proses seleksi hakim Konstitusi ini menjadi pertaruhan bagi masa depan MK. Selain ditujukan untuk mencari hakim pengganti, proses seleksi juga harus dilakukan dalam rangka mengembalikan citra dan marwah MK yang saat ini dipandang sedang “babak belur” , tidak berwibawa dan terus mendapatkan sorotan negatif pasca kasus etik yang menjerat Hakim Arief Hidayat. Read more

Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Investasi dijadikan alasan untuk mengubah pelaksanaan hukuman cambuk. Jika semula dilaksanakan secara terbuka, ke depan hukuman cambuk dilaksanakan secara tertutup. Kebijakan ini adalah kebijakan kompromi namun tetap bermasalah. Akan jauh lebih baik jika hukuman cambuk diganti dengan jenis hukuman lain yang sesuai dengan spirit kemanusiaan modern.  Read more

Menimbang Perppu Cakada Tersangka oleh Allan

Menimbang Perppu Cakada Tersangka

Banyaknya calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai perhatian sejumlah pihak. Setidaknya sudah ada 7 (tujuh) cakada yang berstatus tersangka dan sebagian sudah ditahan oleh KPK. Mereka ialah Calon Gubernur Lampung Mustafa; Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih;  Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko; Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton serta Yaqud Ananda Qudban; Calon Gubernur NTT Marianus Sae; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Read more

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak oleh Syarif NH

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak

Sejak awal, kontruksi penetapan juctice collaborator (JC) dan pemberian penghargaan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum akan menimbulkan masalah. Masalah utamanya adalah tidak adanya sinergisitas antar lembaga. Jika setiap lembaga ingin terlihat lebih berperan dan superior, maka JC akan menjadi korban. Penyidik bisa jadi memandang seseorang sangat membantu pengungkapan fakta dan memenuhi semua syarat, namun dalam pandangan hakim  bisa berbeda.  Read more

Penegakan Hukum Bukan Soal Nyali

Sepanjang putusan perkara praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel belum dan/atau tidak dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjalankannya. Sebab putusan pengadilan adalah hukum.

Pada dasarnya, hakim praperadilan dapat memerintahkan penyidik untuk menetapkan memulai penyidikan lagi dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dirasa janggal. Sebab salah satu kewenangan majelis praperadilan adalah menguji penghentian penyidikan. Read more

Masa Jabatan Legislatif oleh Despan Heryansyah

Masa Jabatan Legislatif

Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tidak terbatas tidak saja melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kesempatan “dipilih” melainkan juga selalu melahirkan kesewenang-wenangan. Power tends to corrupt but absolut power corrupt absolutely, adalah adagium klasik yang belum terbantahkan. Bahkan, pembatasan masa jabatan itulah yang menjadi titik sentral amandemen UUD N RI Tahun 1945. Read more

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali

Partai politik baru pasca putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tertutup kemungkinannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sebagai jawaban atas uji materiil atas Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) terkait verifikasi ulang partai politik, sementara Pasal 222 berkaitan dengan dukungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh parpol lama. Meskipun tidak bulat, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengajukan dissenting opinion, putusan ini menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sehingga partai politik baru kehilangan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Read more

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi

Pasal 12 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan pemilu. Kemudian pada Pasal 13 huruf c UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu. Read more

Mendidik-Asas Kecakapan Jiwa Raga Oleh Umar Haris Sanjaya, S.H, M.H.

“Mendidik” Asas Kecakapan Jiwa Raga

Cerita tentang tingginya angka perceraian di masyarakat akhir-akhir ini sudah menjadi perhatian bagi para pengamat anak, sosiolog, psikolog yang menilai bahwa salah satu faktor nya adalah masih pada umur anak-anak. Faktor kedewasaan dalam cara berpikir seseorang  menjadi penyebab perceraian, hal itu diungkapkan oleh Prof Dr. Sunyoto pakar sosiolog UGM (Koran KR edisi 3 April 2018). Diutarakan bahwa penyebab kurangnya kedewasaan itu diaplikasikan pada ke egoisan masing-masing pasangan dalam perkawinan. Sehingga ketika sikap itu timbul, maka pribadi antara pasangan suami dan istri pada usia muda tidak mampu saling menerima perbedaan. Ketidakmampuan akan kenyataan perbedaan itu yang membuat seringya konflik dalam rumah tangga. Read more

Masa Depan Perda Sebuah Opini Despan Heryansyah

Masa Depan Perda

Dalam semua rezim Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,  selalu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menilai dan membatalkan peraturan daerah. Dalam ilmu hukum, model ini dikenal dengan executive review yaitu kewenangan badan eksekutif untuk meninjau kembali. Jika suatu peraturan daerah dinilai bertentangan dengan kehendak pemerintah pusat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perda tersebut dapat dibatalkan oleh presiden (yang prakteknya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri). Jika pemerintah daerah keberatan dengan Keputusan pembatalan perda dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat menggugat Keputusan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Putusan MA ini lah yang nanti menjadi final dan mengikat, sayangnya hal ini jarang dilakukan mengingat kendali atas finansial masih menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat.

Pada tahun 2016 lalu publik pernah diguncangkan dengan keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah. Tentu saja fenomena keputusan presiden ini mendapatkan perhatian serius dari banyak ahli hukum. Puncaknya, di tahun yang sama, ketentuan mengenai kewenangan pemerintah pusat membatalkan perda ini di-judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 memutus bahwa pembatalan peraturan daerah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan sepenuhnya kewenangan Mahkamah Agung.

Putusan MK ini sendiri  sesungguhnya bukan tanpa masalah, setidaknya kita dihadapkan pada tiga persoalan utama: Pertama, Indonesia memiliki lebih dari 500 Kabupaten/Kota ditambah dengan 34 Provinsi, dapat dibayangkan bagaimana menumpuknya perkara yang akan diajukan ke MA, sedangkan di MA sendiri menurut informasi yang penulis terima ada lebih dari 2.000 perkara yang sedang mengantri. Tentu saja MA harus menyiapkan mekanisme tersendiri untuk secara khusus menghadapi fenomena pengujian perda ini. Kedua, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat harus dipahami masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah terpencil luar Jawa, jika pada suatu ketika muncul peraturan daerah yang “sangat” bermasalah, maka kecil kemungkinan akan ada masyarakat yang berani dan mau menggugat perda tersebut ke MA. Harapan sebenarnya ada pada pemerintah pusat untuk bersedia mengajukan permohonan pembatalan ke MA, namun dengan sekian banyak perda yang ada, apakah pemerintah mau untuk menjalani sidang berkali-kali di MA? Ketiga, letak MA yang berada di ibu kota negara Jakarta membutuhkan akses dan pembiayaan yang tidak sedikit bagi daerah-daerah yang lokasinya jauh dari Jakarta. Ini tentu menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk bersedia menjadi pemohon, meskipun di MA sendiri setelah berkas perkara diajukan, pemohon tidak perlu datang ke Jakarta untuk menghadiri persidangan karena cukup diperiksa dan diputus oleh hakim MA saja.

Namun demikian, ketentuan ini sesungguhnya dalam konteks negara hukum yang demokratis adalah jauh lebih fair dan menjamin keadilan sunstantif. Harus dipahami bersama bahwa perda juga dibentuk dengan prosedur yang hampir sama dengan pembentukan undang-undang, hanya saja cakupan berlakunya yang hanya untuk daerah tertentu saja sedangkan undang-undang untuk seluruh wilayah Indonesia. Suatu perda disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD ini juga memiliki legitimasi yang sama dengan Presiden dan DPR, yaitu dipilih secara lansung oleh rakyat. Oleh karena itu, tidak bisa jika produk hukumnya hanya dibatalkan oleh lembaga yang kedudukan sama sebagai pemerintah di bidang eksekutif. Sejatinya, sebagaimana halnya suatu produk hukum, hanya boleh dibatalkan oleh lembaga yudikatif (MA dan MK).

Kemudian pada awal tahun 2018 ini, pemerintah dan DPR mengesahkan revisi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memunculkan banyak kewenangan baru kepada lembaga-lembaga tersebut. Salah satu kewenangan itu adalah terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf J di mana DPD berwenang memantau dan mengevaluasi peraturan daerah. Tentu saja ini menjadi rezim baru bagi keberadaan peraturan daerah,  yang patut disikapi dengan tidak kalah seriusnya. Patut menjadi perhatian apakah yang dimaksud dalam frasa “memantau dan mengevaluasi” dalam pasal tersebut, lalu bagaimana kekuatan dari hasil evaluasi yang dimaksud, apakah mengikat atau tidak? Jika mengikat tentu menjadi tidak tepat setidaknya karena dua hal, pertama DPD sendiri adalah nomenklatur pemerintah pusat yang mewakili masing-masing daerah untuk menyuarakan aspirasi daerah, bukan malah mengevaluasi pemerintah daerah. Kedua, harus diingat bahwa DPD adalah lembaga legislatif bukan lembaga yudikatif, maka jika hasil evaluasinya mengikat, adalah kurang tepat.

Daerah merupakan tiang bagi tegaknya Negara Kestauan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan peraturan daerah (perda) adalah tiang bagi berlansungnya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberadaan perda patut menjadi perhatian utama karena kesejahteraan tiap-tiap daerah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Masa Depan Perda Sebuah Opini Despan Heryansyah
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)