Misinterpretasi terhadap Putusan MK RI tentang LGBT dan Zina oleh Muhammad Teguh Pangestu

Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 bukanlah melegalkan LGBT dan kumpul kebo sebab MK tidak berwenang untuk memidanakan pelaku LGBT dan kumpul kebo.

Read more

Analisis Despan Heryansyah tentang Potensi Konflik Pemilukada

Penerapan dan pelembagaan demokrasi yang tidak disertai dengan demokratisasi substansial di tingkat bawah (rakyat) bukan tidak menimbulkan masalah. Read more

Yuniar Riza Hakiki bahas Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember harus dijadikan refleksi bagi masyarakat terutama pemerintah dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Read more

Analisis Tentang Kecelakaan Kerja oleh Ayunita Nur Rohanawati

KEBAKARAN yang menimpa PT Panca Buana Cahaya Sukses membuka pelbagai permasalahan yang tersimpan selama ini. Read more

Demokrasi Ada Batasnya sebuah Opini Despan Heryansyah

Demokrasi memang paradoks, hal ini setidaknya dapat kita saksikan dari kehidapan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara kita akhir-akhir ini.

Read more

Demokrasi Coba-Coba oleh Anang Zubaidy

Membicarakan demokrasi tidak akan bisa dilepaskan dari membicarakan soal pemilu. Read more

DPD ≠ Dewan “Perkelahian” Daerah

Perkelahian kembali terjadi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Read more

OTT Hakim dan Problem Pengawasan disampaikan oleh Ali Rido

OTT Hakim dan Problem Pengawasan

UNTUK sekian kalinya, lem­baga peradilan kem­bali tergerus in­te­grit­as­nya dengan adanya operasi tang­kap tangan (OTT) oleh Ko­mi­si Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Peng­adilan Negeri (PN) Tangerang, Ban­ten, Senin (12/3). Read more

Sebuah Opini Wapres Dalam Tafsir Konstitusi oleh Despan Heryansyah, S.H.I., M.H.

Wapres Dalam Tafsir Konstitusi

”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Read more

Banyak cara untuk mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi mundur dan ini cara Ali Rido lewat tulisannya

Dalam lanskap sejarah keislaman, para ulama banyak yang menolak untuk menjadi hakim. Misalnya Imam Hanafi, seorang ulama besar yang sangat terkenal ketinggian ilmu dan akhlaknya menolak diangkat menjadi hakim dan memilih untuk dihukum oleh penguasa kala itu. Tanggungjawab yang harus dipikul bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat, menjadi alasan penolakan fundamen bagi sang imam. Maka kita terhenyak ketika Arief Hidayat seorang hakim konstitusi yang telah melanggar etika sebanyak dua kali enggan meninggalkan jabatannya. Apa yang dilakukan sang hakim, tentu menandakan keteladanan ulama terdahulu tidak dijadikan cermin untuk berintrospeksi melainkan hanya menjadi cerita untuk dikoleksi. Read more