SEMINAR NASIONAL | KAMIS 19 Okt. 2017 | PK. 08.00 – 16.00 WIB | “QUO VADIS PERPPU ORMAS”: TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK, HUKUM DAN HAM | Ruang Sidang Utama FH UII Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta

Event Description

SEMINAR NASIONAL | KAMIS 19 Okt. 2017 | PK. 08.00 – 16.00 WIB | “QUO VADIS PERPPU ORMAS”: TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK, HUKUM DAN HAM | Ruang Sidang Utama FH UII Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta

 

“QUO VADIS PERPPU ORMAS”: TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK, HUKUM DAN HAM

Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana bersama Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum UII


Latar Belakang Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi membuat hampir semua peristiwa dapat diakses cepat dan menjadi issu perbincangan nasional, bahkan internasional. Tentu kondisi ini memiliki dampak posistif maupun negatif. Satu sisi kita bisa mengetahui hampir apa pun saja, di sisi lain, jika ada konten negatif juga sangat cepat merusak. Ada sebuah anekdot, kenapa dulu kita hidup terasa lebih tenang dan nyaman, karena kita tidak banyak tahu.

Gerakan umat Islam mulai akhir tahun 2016 dengan berbagai nama, berhasil menarik massa sangat besar. Kondisi ini tampaknya mulai perhatian dari pemegang kekuasaan karena dianggap akan mampu membahayakan. Disinyalir ada kelompok Islam tertentu yang memanfaatkannya secara politis. Serangkaian tuduhan mulai disematkan sebagai gerakan radikal hingga makar.

Salah satu kelompok yang sejak awal konsisten dengan sosialisasi khilafah yakni Hizbut Tahrir Indonesia, mendapatkan perhatian luas. Bukan saja dari pemerintah, namun juga sesama ormas Islam. HTI dipandang sebagai gerakan politik yang membahayakan dan bertentangan dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara punya kepentingan untuk melindungi kedaulatan dan eksistensinya. Selain itu, ada juga desakan dari beberapa beberapa ormas Islam agar negara mengambil langkah tegas. Undang-undang Ormas mempersyaratkan proses yang cukup panjang bagi negara untuk membubarkan sebuah ormas, mulai dari peringatan, sampai diajukan ke peradilan. Keputusan bubar ada di tangan hakim. Mekanisme ini dinilai terlalu lamban untuk bisa merespon cepat keberadaan sebuah ormas yang dinilai berbahaya bagi eksistensi negara, maka diterbitkanlah Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu Ormas).

Perppu ini kemudian dijadikan dasar pemerintah untuk membubarkan HTI. Tentu Pro dan Kontra kemudian bermunculan, dari diskusi terkait eksistensi Perppu itu sendiri sampai pembubaran HTI yang dinilai sebagai bentuk kepanikan dan otoritarianisme pemerintah.

Pada perkembangannya, diskusi kembali memanas dengan adanya pernyataan Viktor Laiskodat, seorang politikus Nasdem. Dalam pernyataannya dinyatakan bahwa HTI adalah kelompok ekstrimis yang membahayakan negara, dan dia menyebutkan beberapa partai yang mendukung HTI, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN. Bahkan secara eksplisit dia mengagitasi masyarakat untuk bersiap-siap memerangi HTI dengan membandingkannya seperti gerakan PKI di masa lampau.

Pernyataan Viktor ini memunculkan kegaduhan baru, karena logika simplisitasnya, bahwa yang menolak Perppu adalah bagian dari HTI yang harus dilawan dan kemudian dituduh bagian dari gerakan ekstrimis yang mengancam negara. Jika logika ini diteruskan, maka kita akan mengalami situasi stuck. Narasi kebenaran hanya boleh hadir dari tangan kekuasaan. Daya kritis dibungkam. Jika sudah demikian, maka kita harus mengucapkan selamat datang kepada negara kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kiranya menarik untuk mengkaji Perppu Ormas dari sudut akademik dengan melibatkan banyak perspektif.

Pertama, dari sudut politik ketatanegaraan. Perppu merupakan emergency exit ketika model peraturan secara reguler tidak mampu memenuhi keterdesakan dan kegentingan yang ada. Selain itu, apakah situasi politik sekarang sudah tepat jika direspon dengan Perppu? Mengingat dampak Perppu tersebut kemudian justru seperti menjadi alat politik penguasa untuk mengidentifikasi lawan-lawannya, dan ditingkat grass root menimbulkan keresahan yang luar biasa.

Kedua, dari segi hukum acara dan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat hak berkumpul dan berserikat merupakan hak dasar warga negara, maka keberadaan Perppu Ormas yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas dan baru bisa diupayakan perlawanan melalui Pengadilan, sangat berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk memberangus gerakan yang tidak sejalan bahkan yang sekedar mengkritik kebijakan pemerintah.

Ketiga, dari sudut hukum pidana. Dalam Perppu Ormas terdapat pengaturan mengenai pidana yang dinilai beberapa kalangan bersifat serampangan dan terlalu berat. Tentu ini perlu dikaji lebih jauh. Apalagi ada kemungkinan Perppu menjadi pemicu tindak pidana baru (kriminogin) dan sumber konflik dalam masyarakat.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Nasional dengan menghadirkan para pembicara/pakar sebagai narasumber baik  dari Fakultas Hukum UII maupun Pengamat Politik dan HAM dari luar UII yang expert di bidangnya. Adapun pembicara-pembicara Seminar yang dimaksud ialah:

Topik dan Pembicara

  • Keynote Speech: Konteks Politik Hukum Kelahiran Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Ormas Oleh: Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., S.U.*)

Sesi 1: Perppu Ormas dalam Kacamata Sosio-Politik, Hukum Tata Negara, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

  • Konstitusionalitas Perpu Ormas dalam perspektif Hukum Tata Negara oleh Prof. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum (FH UII)
  • Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat oleh Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Sc. (Guru Besar Fakultas Hukum UGMM.
  • Perlindungan Hak Asasi Manusia Vs Perppu Ormas oleh  Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si. (Ketua Komnas HAM RI)
  • Moderator: Mahrus Ali, SH., MH.

Sesi 2: Pendekatan Hukum Prosedural dan Hukum Pidana Politik atas Perppu Ormas serta Implikasi­nya pada dinamika Ormas di Indonesia1.

  • Perppu Ormas dalam perspektif Sistem Peradilan dan Implikasi Hukumnya oleh Dr. Arif Setiawan, SH., M.H. (FH UII)
  • Perppu Ormas dalam Perspektif Asas dan Teori Hukum Pidana  oleh Dr. Mudzakkir, SH., M.H. (FH UII)
  • Implikasi Perpu terhadap eksistensi dan dinamika Ormas di Indonesia oleh Ir. Ismail Yusanto (Mantan Juru Bicara HTI)
  • Moderator: M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.

Tujuan Kegiatan

  1. Membedah secara akademik terutama dari perspektif hukum dan HAM terhadap eksistensi Perppu Omas.
  2. Memberikan masukan dan solusi terbaik terutama bagi DPR dalam mensikapi situasi terkini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembahasan khusus tentang eksistensi Perpu Ormas apakah akan diterima disahkan sebagai UU ataukah akan ditolak dan harus diperbaiki untuk disusun dan disahkan sebagai UU secara norma dan prosedural.

Peserta

  1. Dosen Fakultas Hukum di berbagai Universitas di Indonesia;
  2. Mahasiswa Fakultas Hukum UII dan Fakultas Hukum di berbagai Universitas di Indonesia;
  3. Masyarakat umum Pemerhati Hukum ; dan
  4. Tamu Undangan meliputi Aparat Penegak Hukum dan Perwakilan ORMAS maupun LSM .

Tujuan Kegiatan

  1. Terselenggaranya Seminar Nasional dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat.
  2. Adanya rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR, sebagai sumbangsih akademik secara konkret dari FH UII kepada Bangsa.

 

Waktu dan Tempat Kegiatan

Seminar Nasional ini direncakan akan dilaksanakan pada

Hari/tgl               :     Kamis, 19 Oktober 2017

Waktu                 :     08.00-16.00 WIB

Tempat               :     Ruang Sidang Utama Lantai 3 Gedung Fakultas Hukum UII

                                   Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta

Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Departemen Hukum Pidana bekerjasama dengan Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kontribusi

Kegiatan ini didanai oleh Fakultas Hukum UII.

Peserta dikenakan biaya kepesertaan seminar sebagai berikut:

1.         Dosen/Umum              Rp. 100.000-

2.         Mahasiswa                   Rp. 50.000,-

Rekening Peserta Seminar:

Bank Bukopin No. 1004200101
a.n. Fakultas Hukum UII

Fasilitas

1.       Seminar Kit

2.       Sertifikat

3.       Konsumsi

Konfirmasi Kepesertaan terakhir 16 Oktober 2017 jam 15.00 WIB

Desi : 0812-2714-3341

Yaya: 0823-2270-6857

 

Built Process

Event Ticket Price

Gallery