Pos

Kampanye Pemilu dan Janji Politik oleh Jamaludin Ghofur, S.H., M.H.

Kampanye Pemilu dan Janji Politik

Jakarta -Di antara 11 tahapan pemilu, tahapan kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Melalui kampanye para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Bagi rakyat, informasi ini menjadi sangat penting sebagai referensi dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan kelak. Read more

Politik atau Politisasi? oleh Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Politik atau Politisasi?

Jakarta -Kata “politisasi” kerap mengandung konotasi negatif. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara berpolitik yang tidak etis dan sangat pragmatis. Dan, seolah ada kesepakatan umum, termasuk para politisi, untuk memusuhi kata “politisasi”. Padahal tidak ada jaminan juga semua politisi benar-benar bebas dari politisasi. Read more

Honorer Menagih Janji Oleh Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.

Honorer Menagih Janji

Beberapa hari yang lalu puluhan ribu Honorer Kategori-2 atau Honorer K2 melakukan unjuk rasa yang digelar pada tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober yang bertempat di seberang istana presiden untuk mempertanyakan nasib mereka di tahun politik mendatang yang berhubungan dengan hak mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, guru honorer menganggap Presiden memiliki janji kepada mereka terkait dengan statusnya untuk diangkat menjadi PNS. Read more

Pengawasan Pemilu Partisipatif Oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

Pengawasan Pemilu Partisipatif

Saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) memasuki tahapan masa kampanye. Adapun masa kampanye ini akan berlangsung hingga 13 April 2019 nanti. Di masa kampanye ini, pembahasan mengenai pengawasan pemilu partisipatif menjadi isu seksi dan terus diupayakan seiring dengan cita-cita untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan kehendak rakyat. Read more

FH UII tandatangani MoU dengan PN Kota Yogyakarta

FH UII tandatangani MoU dengan PN Kota Yogyakarta

TAMANSISWA – Pada hari Kamis, 27 September 2018 bertempat di Ruang Sidang VIP (VIP Meeting Room) Fakultas Hukum UII telah dilangsungkan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A. Pada saat memberikan sambutan, Bapak Dekan FH UII menyampaikan bahwa “penandatanganan MoU ini dilaksanakan dengan harapan pada saat pemberlakuan kurikulum 2017, kami mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pemagangan (internship) pada instansi pemerintahan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan MoU ini, pihak PN Kota Yogyakarta dapat menerima mahasiswa yang kami tugaskan untuk melaksanakan pemagangan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.” Read more

KEH FH UII selenggarakan Pelatihan Menulis dan Penyuluhan Hukum di Rutan

KEH FH UII selenggarakan Pelatihan Menulis dan Penyuluhan Hukum di Rutan

Program Klinik Etik & Hukum (KEH) FH UII menyelenggarakan dua kegiatan secara maraton, yaitu Pelatihan Penulisan Opini Hukum di Media Massa dan Penyuluhan Hukum di Rutan Kelas II A Wirogunan. Read more

Perekrutan Hakim yang Baik oleh Suparman Marzuki

Perekrutan Hakim yang Baik

Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 orang hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan.  Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa OTT KPK, pemecatan hakim, pengawasan KY dan MA tidak berpengaruh sedikitpun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Read more

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online sebuah Opini Ayunita Nur R.

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online

Permasalahan di balik berkembangnya transportasi berbasis aplikasi online (daring) ternyata belum menemui titik terang sampai saat ini. Pada periode awal menjamurnya transportasi daring, permasalahan yang muncul ke permukaan lebih beraroma persaingan dengan transportasi konvensional.
Read more

Pra Rakorja FH UII Jaring Aspirasi Dosen, Mahasiswa, dan Tendik

Pra Rakorja Fakultas Hukum UII

Dekan Fakultas Hukum UII Periode 2018-2022, Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. menyampaikan pidato sambutan dan membuka secara resmi Pra Rakorja bersama Dosen dan Tendik FH UII Kamis, 20 September 2018 di Ruang Sidang Utama Lt. 3. Rakorja pada periode tahun ini mengambil tema “Menguatkan Sinergisitas Integrasi Melalui Optimalisasi Media Digital Berwawasan Keislaman”. Read more

Setelah Vonis MA sebuah Opini Idul Rishan

SETELAH VONIS MA

Hikayat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah bermuara pada vonis MA yang teregistrasi dengan nomor perkara 45P/HUM/2018. Secara substantif, vonis ini memberikan tiket kepada para mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali maju sebagai bakal caleg pada pemilu 2019. MA membatalkan beberapa pasal yang diatur dalam PKPU khususnya perihal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal caleg di pesta demokrasi lima tahunan. Argumentasi legis yang dibangun MA, beberapa Pasal yang diatur dalam PKPU bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK. Read more