Pos

Prodi Sarjana Ilmu Hukum FH UII Pertahankan Reakreditasi BAN-PT

FH UII Raih Akreditasi A Dari BAN-PT

Yogyakarta – (11/8). Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) kembali memperoleh nilai A pada periode reakreditasi 2018-2023 sebagaimana disebutkan pada SK BAN-PT No. 2140/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan penilaian dalam tiga tahap. Read more

Pustakawan FH UII Ikuti Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi

Koordinasi Jaringan Informasi Hukum Terintegrasi

Jogja (26/07) Pustakawan Fakultas Hukum UII ikuti Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi yang diselenggarakan  Kasubag Dokumentasi Hukum Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta Selasa, 24 Juli 2018. Hadir sebagai narasumber Ibu Veronika dari Kementrian Hukum dan HAM RI dalam Bapak Bambang Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kanwil Kemenhumham Yogyakarta. Read more

PSHI Luncurkan Kembali Buku Baru “Relasi Agama & Negara”

PSHI FH UII Luncurkan Kembali Buku Baru “Relasi Agama & Negara” Teokrasi-Sekuler-Tamyiz

Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum UII kembali menerbitkan buku elektronik (e-book) untuk seri Risalah Pemikiran Islam dengan judul “Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler, Tamyiz”. Risalah ini mengupas bagaimana hubungan agama dan negara dalam kerangka konsep dan teoritik. Read more

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol oleh Anang Zibaidy, S.H., M.Hum.

Tidak Merekrut Caleg Eks Koruptor Soal Komitmen Parpol

Siapapun warga negara mempunyai hak konstitusional dan dijamin undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum, baik terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan apakah uji materi dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang akan menentukan. Read more

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat

Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol dengan rakyat untuk memastikan bahwa partai mengedepankan aspirasi dan suara rakyat. Read more

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Jangan Hanya Andalkan KPK oleh Syarif Hidayat, S.H., M.Hum.

Jangan Hanya Andalkan KPK

KPK menahan Irwandi Yusuf atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Irawandi ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK. Kenyataan ini mengkonfirmasi adanya informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan DOKA secara masif. Read more

Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif oleh Anang Zubaidi, S.H., M.Hum.

Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), itu tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ada satu tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , yaitu tahapan pengundangan. Read more

Sertijab Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022

Sertijab Dekan Fakultas Hukum Periode 2018-2022

Tamansiswa (02/07) Seusai Pelantikan Dekan dan Wakil Dekan Sumber Daya serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni Periode 2018-2022 oleh Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. di Auditorium Prof. K.H. Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14.4 Yogyakarta Senin, 02 Juli 2018 pukul 09.00 WIB di masing-masing fakultas diselenggarakan acara serah terima jabatan (sertijab) pejabat dekan dan wakil dekan. Read more

Menggugat Presidential Threshol

Menggugat Presidential Threshol

Sejumlah ahli dan akademisi menggugat keberlakuan aturan Presidential Threshold (Pres T) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Read more

Mahasiswa FH UII Raih Prestasi dalam Lomba Debat MPR RI

Mahasiswa FH UII Juara Debat Konstitusi MPR RI

Yogyakarta (24/6) Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (FH UII) kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Prestasi tersebut diraih Muhammad Yanuar Sodiq (2015), Mentary Meidiana (2015), dan Faisal Siraj Hamdan Permana (2016) yang tergabung dalam Tim Debat FKPH FH UII. Tiga mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UII tersebut sukses meraih Juara2 Debat Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Acara tersebut diselenggarakan (24/06/18) di Hotel Eastparc, Yogyakarta. Read more