Pos

Banalitas Kampanye oleh Idul Rishan, S.H., LL.M.

Banalitas Kampanye

Di era tahun 1874, seorang kartunis Thomas Nast membelah dua simpatisan golongan dalam kancah perpolitikan di AS. Melalui sebuah ilustrasi gambar di harian Harpers Weekly, Nast mengidentikan kaum Demokrat dengan seruan “keledai”  dan kaum Republik dengan seruan “gajah”. (Renee Lettow Larner, Thomas Nast’s Crusading Legal Cartoons:2011). Tak tanggung-tanggung, pembelahan itupun terus menjadi sebuah simbol yang awet sampai dengan era perpolitikan milenial di AS. Read more

Memerangi Kampanye Hoaks oleh Idul Rishan, S.H., LL.M.

Memerangi Kampanye Hoaks

Di era tahun 1874, seorang kartunis Thomas Nast membelah dua simpatisan golongan dalam kancah perpolitikan di AS. Melalui sebuah ilustrasi gambar di harian Harpers Weekly, Nast mengidentikan kaum Demokrat dengan seruan “keledai”  dan kaum Republik dengan seruan “gajah”. (Renee Lettow Larner, Thomas Nast’s Crusading Legal Cartoons:2011). Read more

Disharmoni Pengaturan Pengisian Jabatan Publik oleh Jamaludin Ghofur, S.H., M.H.

Jakarta – Tahun ini pemerintah membuka pendaftaran CPNS di hampir semua lembaga negara. Salah satu persyaratannya adalah semua calon harus melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal di masa lalunya. Tanpa melampirkan syarat ini, maka siapapun tidak bisa mendaftar CPNS. Read more

Implementasi Surat Ibrahim Ayat 24, Landasi Raker FH UII 2018

Yogyakarta, (5/10) Fakultas Hukum Universitas Islam Idonesia Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) 2018 pada 5-6 Oktober 2018 di Langendriyo Ball Room Jogja. Peserta rapat kerja adalah seluruh jajaran pimpinan unit di lingkup Fakultas Hukum UII.

Hadir memberikan pengarahan Rektor UII Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. sekaligus membuka Rakorja secara resmi. Diampaikan oleh Fathul Wahid bahwa tema kepemimpinan periode ini adalah filosofi pohon yang digambarkan dalam Surat Ibrahim ayat 24. “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, (QS. 14:24) pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (QS. 14:25) Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. (QS. 14:26)” (QS. Ibrahim: 24-26)

Diuraikan oleh Fathul Wahid bahwa UII bercita-cita mencapai derajat tersebut. Mempunyai akar yang menghujam dan kuat, mempunyai batang yang besar dan kokoh, serta mempunyai daun dan buah yang lebat. Buah tersebut keluar sepanjang waktu dan dapat dinikmati oleh orang banyak sebagai rahmatan lil ‘alamiin.

Untuk mencapai cita-cita tersebut maka UII dalam hal ini FH sebagai bagian dari UII harus menghujamkan pondasi yang kuat dengan mengetahui karakter mendasar yang kuat. Kekhasan dari UII tercermin dari Fakultas Hukum karena akar pendirian UII berasal dari fakultas ini. Jumlah mahasiswa yang banyak menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada FH UII. Harapan orang tua untuk menjadikan putra-putrinya sebagai pemangku hukum di Indonesia yang kompeten dan profesional dengan berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Islam. Hal itu tentu juga bercermin dari tokoh-tokoh nasional hasil gemblengen FH UII.

Sebagai bentuk evaluasi diri dan pertanyaan disampaikan oleh Fathul Wahid dalam sambutan tersebut “Kompetensi, dedikasi, dan profesionalisme para alumni tersebut berasal dari karakter dan skill mereka sendiri atau memang dari hasil gemblengan selama kuliah? Atau berasal dari keduanya. Dengan bibit seleksi mahasiswa yang baik didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula akhirnya menghasilkan lulusan yang handal. Atau bahkan lebih dari dua asumsi tersebut?”

 

 

Anatomi Darurat Negara Opini Idul Rishan, S.H., LL.M.

Anatoni Darurat Negara

Belum selesai tangis duka Lombok, kini daya tahan bangsa kita kembali diuji dengan guncangan 7.4 SR disertai gelombang tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya. Sampai saat ini, korban jiwa telah mencapai hingga 844 orang dan diperkirakan akan bertambah. Bencana alam ini telah mengikis tangis mendalam bagi keluarga yang ditinggal pergi, sampai dengan dampak kerugian materil bagi para korban yang selamat. Read more

KEH FH UII selenggarakan Pelatihan Menulis dan Penyuluhan Hukum di Rutan

KEH FH UII selenggarakan Pelatihan Menulis dan Penyuluhan Hukum di Rutan

Program Klinik Etik & Hukum (KEH) FH UII menyelenggarakan dua kegiatan secara maraton, yaitu Pelatihan Penulisan Opini Hukum di Media Massa dan Penyuluhan Hukum di Rutan Kelas II A Wirogunan. Read more

Perekrutan Hakim yang Baik oleh Suparman Marzuki

Perekrutan Hakim yang Baik

Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 orang hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan.  Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa OTT KPK, pemecatan hakim, pengawasan KY dan MA tidak berpengaruh sedikitpun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Read more

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online sebuah Opini Ayunita Nur R.

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online

Permasalahan di balik berkembangnya transportasi berbasis aplikasi online (daring) ternyata belum menemui titik terang sampai saat ini. Pada periode awal menjamurnya transportasi daring, permasalahan yang muncul ke permukaan lebih beraroma persaingan dengan transportasi konvensional.
Read more

HIKAYAT PKPU oleh Idul Rishan

HIKAYAT PKPU

Polemik  bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan terpidana korupsi telah bermuara pada Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU). Dalam Putusan yang teregistrasi Nomor 45P/HUM/2018, MA menyatakan  bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu. Imbas dari Putusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan lembaga penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu. Sebab, jauh sebelum adanya Putusan MA, KPU  menyatakan mantan napi korupsi tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg dengan berpedoman pada PKPU No 20/2018 yang melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon wakil rakyat. Tetapi di sisi lain, Bawaslu justru meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal calon yang memenuhi syarat melalui mekanisme sidang sengketa. Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang tidak memuat larangan bagi mantan napi korupsi untuk nyaleg. Read more

Korupsi dan Pembubaran Parpol sebuah Wacana Jamaludin Ghofur

Korupsi dan Pembubaran Parpol

SISTEM demokrasi perwakilan meniscayakan hadirnya partai politik (parpol). Begitu sentral dan pentingnya parpol dalam kehidupan demokrasi tidak mengejutkan bila dikatakan modern democracy is party democracy  (Richard S. Katz:1980:1). Sementara Yves Meny and Andrew Knapp menyebut, suatu sistem politik dengan hanya satu parpol sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa parpol sama sekali (1998:86). Read more