Pos

Prodi Sarjana Ilmu Hukum FH UII Pertahankan Reakreditasi BAN-PT

FH UII Raih Akreditasi A Dari BAN-PT

Yogyakarta – (11/8). Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) kembali memperoleh nilai A pada periode reakreditasi 2018-2023 sebagaimana disebutkan pada SK BAN-PT No. 2140/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan penilaian dalam tiga tahap. Read more

Pengumuman Pembayaran Tugakan SPP

Kepada Yth.
Mahasiswa Fakultas Hukum UII
c.q. Orang Tua Mahasiswa FH UII
Di tempat

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 Disampaikan dengan hormat kepada para mahasiswa bahwa SPP tunggakan (Bukan Catur Dharma) dapat dibayarkan mulai tanggal 1 s.d 20 Agustus 2018. Disilakan para mahasiswa untuk melakukan pembayaran langsung ke loket bank yang telah ditunjuk dengan menunjukkan ID dari tagihan.uii.ac.id.

Diharapkan para mahasiswa dapat membayar sesuai waktu yang telah ditetapkan, mengingat pembayaran tersebut merupakan syarat untuk mengikuti ujian remediasai. Mohon untuk menghindari pembayaran transver, karena perlu waktu sinkronisasi yang menyebabkan terlambatnya pembayaran.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Masa Jabatan Wakil Presiden oleh Allan Fatan Ghani

Masa Jabatan Wakil Presiden

Pengajuan diri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) oleh Partai Perindo menjadi sorotan beberapa pihak. Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut mengatur bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Read more

Caleg Populer oleh Jaludin Gofur

Caleg Populer

Salah satu fenomena yang terjadi dalam pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) pemilu 2019 adalah banyaknya artis yang maju sebagai caleg. Dilihat dari perspektif HAM, tentu tidak ada yang salah dari fenomena ini, namun bila dilihat dari kebutuhan akan perbaikan kualitas parlemen, fenomena ini tentu menarik untuk dianalisis. Memang tidak semua artis memiliki kualitas yang jelek, tetapi mayoritas mereka (artis) yang selama ini telah menjadi anggota DPR belum banyak berkontribusi dalam perbaikan kinerja parlemen karena (mungkin) memang modalnya hanya popularitas minus kualitas.

Read more

Visitasi Reakreditasi Prodi Ilmu Hukum FH UII

Visitasi Reakreditasi Prodi Ilmu Hukum FH UII

Tamansiswa (31/07). Asesor BAN DIKTI Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. bersama Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. melaksanakan tugas visitasi ke Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Kedua asesor disambut oleh Rektor UII Fathul Wahid, S.T., M.Eng., Ph.D. dalam acara pembukaan yang diselenggarakan pada 29 Juli 2018.  Read more

Rambu-Rambu Kebebasan Berekspresi oleh Eko Riyadi

Rambu-Rambu Kebebasan Berekspresi

Situasi politik menjelang Pilpres 2019 semakin memanas. Fragmentasi elite politik ke dalam dua kubu besar juga diikuti oleh terfragmentasinya grassroot ke dalam dua kelompok juga. Situasi ini menyebabkan potensi gesekan opini bahkan fisik menjadi patut diwaspadai. Beberapa peristiwa di tingat akar rumput sudah mulai terlihat. Aksi pencegatan dan/atau pencegahan kehadiran orang-orang tertentu dan kegiatan tertentu sudah terjadi. Read more

Pustakawan FH UII Ikuti Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi

Koordinasi Jaringan Informasi Hukum Terintegrasi

Jogja (26/07) Pustakawan Fakultas Hukum UII ikuti Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi yang diselenggarakan  Kasubag Dokumentasi Hukum Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta Selasa, 24 Juli 2018. Hadir sebagai narasumber Ibu Veronika dari Kementrian Hukum dan HAM RI dalam Bapak Bambang Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kanwil Kemenhumham Yogyakarta. Read more

Manuver JK, Analisis Idul Rishan

Manuver JK

Manuver politik Jusuf Kalla (JK) menyertakan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang pemilu soal masa jabatan wakil presiden, kini tidak dapat dianggap sebelah mata. Awalnya, duduk perkara ini tidak begitu menarik untuk dibahas dalam perdebatan akademik, setelah JK sudah menyatakan lebih dulu untuk tidak ambil bagian dalam  kontestasi pemilu 2019. Apalagi, JK telah memberikan sinyal untuk rehat dalam kancah politik, dan akan memberikan kesempatan pada tokoh-tokoh politik yang lebih muda. Read more

Pembatasan Syarat Calon Wapres, Jamaludin Bicara dalam Kolom Detik

Pembatasan Syarat Calon Wapres

Jakarta – Pengaturan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja. Adapun pengaturan lebih detailnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 6 ayat (5) UUD 1945, menyatakan, Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Read more

Perlu Kebijakan Saling Cross Check Sebuah Opini Eko Riyadi

Perlu Kebijakan Saling Cross Check

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein (21/7/2018). Penangkapan ini dilakukan karena Wahid diduga meminta dan/atau menerima suap berupa uang dan beberapa kendaraan dengan imbalan jual beli kamar dan fasilitasnya bagi narapidana korupsi. Di tengah upaya bangsa memperbaiki tata kenegaraan dengan membersihkan diri dari tumor ganas berupa tindak pidana korupsi, mengapa masih saja para pejabat negara, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan, justru seakan menikmati sajian uang haram hasil korupsi? Read more