Ni’matul Huda - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

[email protected], [email protected]

Departemen Hukum Tata Negara

Keahlian: Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah

Jabatan Akademik: Guru Besar

Pendidikan:

S1: Universitas Islam Indonesia

S2: Universitas Padjadjaran

S3: Universitas Islam Indonesia

Jurnal

Islamic Constitutionalism : Social Movement And The Framework of The Indonesian Constitution
Penulis Kedua
Constitusional Review Vol 7, No 2, Desember 2021. Hal 326-349. ISSN : 2460-0016, Desember 2021. 2021.
Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 28, No 3, September 2021. ISSN : 0854-8498. Hal : 550-571. No.Akreditasi : 32a/E/KPT/2017, September 2021. 2021.
PROBLEMATIKA PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL 2024, Journal ETIKA & PEMILU, Vol 7, Nomor 2, Juni 2021, 2021.
The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia, Journal Heliyon Volume 7, Issue 9, September 2021, e07886, 2021.
Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 27, No 3, September 2020. ISSN : 0854-8498.Hal : 437-457. No.Akreditasi : 32a/E/KPT/2017, 2020.
Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 26 No 2, Mei 2019, ISSN : 0854-8498, Terakreditasi : SK Dirjen Dikti No:32a/E/KPT/2017, 2019.
Equality of The Political Rights of People with Mental Disorders (PWMD) in General Elections
(Penulis Keempat), Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol 13, No 4, Oktober – Desember 2019, ISSN : 0973 – 9122, 2019.
Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 24, No 2, April 2017. ISSN : 0854-8498, SK Terakreditasi No. 56/Dikti/Kep/2012, 2017.

Prosiding

Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pusaran Kekuasaan DPR, Presiden & Mahkamah Konstitusi, Prosiding Webinar Nasional Pusat Study Hukum KPK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. ISBN : 978-623-6407-10-3, Desember 2021. 2021.
Catatan Desain Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Implikasinya terhadap Aceh dan Papua, PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM TATA NEGARA, Sub tema: Qua Vadis Lembaga Negara Independen, No. ISBN : 978-623-6407-14-1 | No. E-ISBN : 978-623-6407-15-8 (PDF), April 2022.
Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Hukum Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ISBN : 978-623-94803-8-7, Juni 2021. 2021.
POSISI GUBERNUR DALAM HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI MASA PANDEMI, PROSIDING WEBINAR NASIONAL BERSERI, Tema: Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Pandemi, ISBN: 978-623-6407-01-1, 2021.
Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan, Prosiding Nasional Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Penerbit YHSK. ISBN : 978-623-92150-0-2, 2019.
Legal Status of Ratified International Treaty Under Indonesian Hierarchy of Law, 8th Asian Constitutional Law Forum (Conference Proceedins) Asian Constitutional Law Recent Developments and Trends Volume 1. ISBN : 978-604-9969-04-1, 2019.

Buku

Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi, (FH UII Press, 2021).
Pilkada Serentak Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19. (FH UII Press, 2020).
Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (FH UII Press, 2019).
Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, (FH UII Press, 2018).
Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, (Kencana Jakarta, 2017).
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi, (FH UII Press, 2016).

Artikel Dalam Buku

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis. Salah Satu Penulis Artikel Dalam Buku Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Sipritual Pluralistik. ISBN : 978-602-5589-54-6, Oktober 2021. 2021.
Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan MK dalam Perkara Pidana oleh MA, Salah Satu Penulis dalam Buku Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. ISBN : 978-623-92699-4-4,2020.
Desain Pemilu Serentak 2019 Dalam Hegemon Partai Politik, Salah Satu Penulis Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas, Penerbit Pustaka Pelajar, ISBN: 978-623-236-001-3, 2019.
Pembaharuan Hukum Nasional Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Salah Satu Penulis Dalam Buku Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudidisal RI, ISBN : 978-602-74750-9-0, 2019.
Keragaman Tindaklanjut Pengaturan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang, Salah Satu Penulis Dalam Buku Aradhana Sang Guru Perundang-Undangan, Penerbit : Fakultas Hukum UI, ISBN : 978-602-5861-30-6, 2019.
Urgensi Perluasan Para Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi, Salah Satu Penulis Dalam Buku Interaksi Konstitusi dan Politik : Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, ISBN : 978-602-95828-3-3, 2016.

Tulisan di Koran

Penelitian

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cagar Budaya Dengan Nilai Nilai Pancasila, Penelitian Kerjasama, 2021.
Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Judicial Review, Penelitian Kolaborasi S2, 2021.
Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung, Penelitian Kolaborasi Pascasarjana, 2020.
Laporan Akhir Kajian Evaluasi Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penelitian Kerjasama BPIP, 2020.
Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah dan Gagasan Bentuk Negara Federal Di Indonesia, Penelitian Pascasarjana, 2019.
Kajian dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2014, Penelitian Kerjasama Pemda Kabupaten Boyolali dan PSHK FH UII, 2019.
Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur, Penelitian Kerjasama MK RI, 2019.
Problematika Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Dalam Negara Kesatuan, Penelitian Kolaborasi Mahasiswa, 2019.
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penelitian Kolaborasi Mahasiswa, 2018.
Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Penelitian Kerjasama, 2018.
Mendesain Fungsi Legislasi DPD Yang Ideal Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Penelitian Kerjasama, 2016.