Pos

TNI-Polri Harus Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Mengedepankan Kepentingan Bangsa

Secara normatif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memang diperintahkan untuk bersikap netral dalam hal politik praktis oleh peraturan perundang-undangan. Namun, secara faktual, potensi ketidaknetralan dua institusi tersebut juga sangat besar. Bahwa pucuk pimpinan TNI dan Polri dipilih oleh presiden berdasar kalkulasi dan pertimbangan politik adalah benar dan niscaya. Sehingga secara struktural, juga dibenarkan bahwa pimpinan TNI dan Polri menjadi bawahan presiden.

Namun, saya mendorong dan berharap agar TNI dan Polri berupaya sekuat tenaga dan setinggi upaya untuk mengambil jarak dari para calon yang berlaga pada pemilihan umum, baik pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah.

TNI dan Polri, dalam konteks pemilu, hendaklah berpegang pada paradigma bahwa dua istitusi ini adalah ‘abdi’ negara. Pada konteks ini, TNI dan Polri harus memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting daripada terlibat pada kontestasi politik praktis.

TNI dan Polri harus bisa memastikan bahwa posisinya yang berada di bawah presiden tidak berarti bahwa kepentingan politik praktis sang presiden dan/atau partai politik pendukungnya harus menjadi kebijakan dan pilihan sikap dua institusi tersebut. Sebaliknya, TNI dan Polri juga tidak boleh menjadi bagian pada politik praktis yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pemimpin yang saat ini sedang menjabat.

Pada konteks penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah sudah termasuk black campaign. Sehingga Polri harus profesional dan independen dalam menanganinya. Polri harus menjadi juru bicara hukum yang mampu mengedukasi para pihak bahwa seluruh tindakan curang pada politik praktis adalah dilarang dan membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Sikap dan tindakan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara merupakan pilihan paling baik dan paling aman bagi TNI dan Polri. Selain karena memang mendatnya demikian, juga karena kita tidak tahu partai apa yang akan jadi pemenang, calon presiden mana yang akan terpilih, dan calon kepala daerah dari partai mana yang akan dilantik. Pada konteks ini, TNI dan Polri justru harus menjadi pihak yang mengingatkan para pihak untuk menjunjung tinggi peradaban dan moralitas politik yang mengedepankan kepentingan negara, bukan semata kekuasaan.

Telah diterbitkan di media watyutink

Mahasiswa FH UII Belajar Langsung Ilmu Hukum Internasional dari Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc.

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menghadirkan Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc. untuk memberikan ceramah stadium general dengan tema utama “Kerjasama Multilateral dalam Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Perdamaian dalam Perspektif Hukum dan Hubungan Internasional” yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum UII, Kamis, 4 Januari 2018. Read more