Beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2018. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019-2022. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2014 dan Magister Hukum pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan predikat lulusan terbaik. Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Al Maunah Purworejo dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Sejak mahasiswa, beliau aktif beorganisasi dan mengikuti berbagai kompetisi Debat Hukum serta Karya Tulis Nasional, diantaranya mengikuti Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se Indonesia pada tahun 2013, menjuarai Lomba Karya Tulis Nasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema “Pemberian Legal Standing kepada Perorangan/Kelompok Masyarakat sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik”, dan 5 (lima) esai terbaik dalam Kompetisi Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Soegeng Sarjadi School of Government tahun 2013 di Jakarta.

Beliau juga aktif menulis buku, jurnal, serta media baik lokal maupun nasional. Pada tahun 2019 (6-7 Desember) menulis paper mengenai perkembangan hukum tata negara di Asia dan mengikuti 8^th Asian Constitutional Law Forum di Vietnam National University, Hanoi. Kemudian menulis paper dan mengikuti Konferensi Internasional di Melbourne Law School, Australia pada tanggal 5-6 Oktober 2021 dengan tema “Life Imprisonment in Asia: Law and Practice” yang dikaji dari perspektif hukum hak asasi manusia. Di bidang penelitian, beliau pernah mendapatkan pendanaan penelitian oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 dengan topik Dewan Etik Hakim Konstitusi, dan berlanjut pada tahun 2019 dengan topik  Formulasi Putusan Pengujian Undang-Undang Yang Bersifat Mengatur.

Selain menjadi pengajar, tahun 2019 beliau menjadi Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang diajukan oleh berbagai partai politik di Indonesia. Beliau juga merupakan tenaga ahli di berbagai Kementerian/Lembaga/instansi Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)/Lembaga dan Organisasi Non Pemerintah, diantaranya:  menjadi Tenaga Ahli Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020); Tenaga Ahli Evaluasi Perundang-Undangan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (2019-sekarang); Tim Pengkaji Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Deputi 6/Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (2021); Tim Pengkaji Regulasi Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan (2021); Tim Hukum Ikatan Bidan Indonesia (pengkaji regulasi). Kemudian menjadi tenaga ahli di Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Kabupaten Purworejo, DPRD Kabupaten Banjarnegara, DPRD Kabupaten Wonosobo, DPRD Kabupaten Magelang, DPRD Kota Magelang, DPRD Kota Yogyakarta, DPRD Kabupaten Gunung Kidul, DPRD Kabupaten Kulon Progo.