Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia

Diskusi Panel Kejutan Logika dalam Meretas Stagnasi Interpretasi Hukum Islam Kasus Pemikiran Muhammad Syahrur | Kamis, 12 Sept 2019 | Ruang Sidang Utama Lt. 3 FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yk
2019-09-12 06:30 - 10:00 (Asia/Krasnoyarsk)
Diskusi Panel Kejutan Logika dalam Meretas Stagnasi Interpretasi Hukum Islam Kasus Pemikiran Muhammad Syahrur,
Diselenggaraka oleh Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada:
Kamis / 12 September 2019
Pukul 08.30-12.00 WIB
di Ruang Sidang Utama Lt. 3
Gedung Prof. M. Yamin
Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yk

Pendaftaran melalui:
http://bit.ly/PENDAFTARANDISKUSIPANELPEMIKIRANHUKUM

Pelatihan HKI: Mengoptimalkan Hak Cipta dalam sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif
2019-08-23 06:00 - 2019-08-24 16:00
Pelatihan HKI: Mengoptimalkan Hak Cipta dalam sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif
23-24 Agustus 2019
Pukul 08.00-16.00 Wib
Di Ruang Training HKI FH UII
jl. Lawu Kotabaru Yogyakarta
Bersama:

Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Pelatihan Hukum Kontrak Pertambangan
2019-07-30 06:00 - 2019-07-31 15:00
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PUSDIKLAT FH UII
================================
The Best Way to be Legal Expert
================================
Diselenggarakan:
Selasa dan Rabu, 30-31 Juli 2019
Pemateri:
Konsultan Hukum Kontrak Pertambangan
Biaya:

Mahasiswa S1 FH UII (Aktif) Rp. 300.000,-
Mahasiswa S1 (Fress Graduate FH UII, S2 FH UII, Non FH UII) Rp. 450.000,-
Alumni FH UII Rp. 550.000,-
Umum Rp. 900.000,-

Persyaratan:

File Pas Photo Background Warna Biru (format jpeg max 1 MB)
Lulus Mata Kuliah Hukum Perdata dan Penyusunan Hukum Kontrak
Ijasah S1 (untuk non mahasiswa aktif) atau Ijasah terakhir (untuk peserta kategori umum)

Pendaftaran dan Pembayaran:

Kantor Pusdiklat FH UII Jl. Taman Siswa No. 158 Yk
pusdiklatfhuii@gmail.com
@pusdiklatfhuii
+62 812 2563 43133

KUOTA TERBATAS…

Diskusi Bersama Pendampingan dan Bantuan Hukum: Difabel Berhadapan Hukum | 29 Juli 2019 | Pk. 08.30 WIB
2019-07-29 06:30 - 15:00
Diskusi Bersama

Pendampingan dan Bantuan Hukum Difabel Berhadapan Hukum

Senin, 29 Juli 2019

Pukul: 08,30 – Selesai

Ruang Serba Guna (Multipurpose)

Fakultas Hukum UII Lt. 1

Jl. Taman Siswa No. 158 Yk.

Pemateri:

– Purwanti (Koordinator Advokasi SIGAB Indonesia)

– Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. (Direktur LKBH FH UII)

– M. Syafi’ie, S.H., M.H. (Dosen FH/Peneliti PSH FH Fakultas Hukum Uii/Peneliti SIGAB)

Narahubung:

– Daffa Prangsi (087839047193)

– Yustika (085743814729)

Pendaftaran Online:
– s.id/DBSIGABUII

Jadwal Pembimbingan Akademik Mahasiswa kepada DPA Ganjil TA 2019/2020
2019-07-26 06:00 - 15:00
Bersama ini kami sampaikan jadwal pembimbingan akademik mahasiswa kepada Dosen Pembimbing Akademk (DPA) Semester Ganjil TA. 2019/2020 |Jadwal Bimbingan|

Bedah Buku Kebijakan Reformasi Peradilan karya Idul Rishan
2019-07-20 06:00 - 11:00
Bedah Buku Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan
Karya Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.
Dosen Fakultas Hukum UII (FH UII)

PEMBEDAH
Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.
Guru Besar FH UII
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Dosen FH UII
Sukma Violetta S.H., LL.M.
Komisi Yudisial RI

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
Sabtu, 20 Juli, 2019
Ruang Sidang Utama Lt 3
Kampus Fakultas Hukum UII
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta

PESERTA

Akademisi
Mahasiswa S1 S2 S3
Aktivis LSM
Media massa

REGISTRASI:
https://bit.ly/Bedah-Buku-fh
WA: 0858-7876-8483

FASILITAS:
– Free Register
– Snack dan minum
– Door Prize Buku (sesuai ketentuan penyelenggara)
– E-Sertifikat by request

Ujian Remediasi Genap TA. 2018/2019
2019-07-19 06:00 - 15:00
Bersama ini kami sampaikan bahwa ujian remediasi Semester Genap TA 2018/2019 akan dilaksanakan pada 10-21 Agustus 2019….| Lihat Agenda selengkapnya |

Kuliah Umum bersama Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
2019-07-11 06:30 - 09:30
Kuliah Umum bersama Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.
Pertqnggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Kamis, 11 Juli 2019
Pukul 08.30 – selesai
Di Ruang Sidang Utama Lt. 3, Fakultas Hukum UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta
Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultaa Hukum UII

Bersama Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Mencari Peluang dan Tantangan Profesi Hukum di Era Revolusi Industri 4.0
2019-07-08 06:00 - 09:00
Bersama Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Mencari Peluang dan Tantangan Profesi Hukum di Era Revolusi Industri 4.0
Diselenggarakan oleh Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yk
Senin, 08 Juli 2019
Pukul 09.00-11.00 WIB
di Ruang Sidang Utama Lt. 3
Fakultas Hukum UII Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta.

Stadium General Dept. Hukum Perdata Memajukan Industri Kreatif Indonesia di Era Milenia | Jum'at 5 Juli 2019 | Pukul 15.00 WIB
2019-07-05 13:00 - 15:00
Studium General yang digelar oleh Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum UII mengambil tema Memahami Undang-undang Kebudayaan, Mengembangkan dan Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional untuk Memajukan Industri Kreatif Indonesia di Era Mileneal diselengagrakan atas kerjasama Departemen Hukum Perdata dengan Bekerjasama dengan Pusat HKI FH UII.
Jumat, 5 Juli 2019 jam 15.00
Ruang Sidang Utama Lt. 3
Gedung Prof. Moch. Yamin
Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta
Pemateri: Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.
undang kebudayaan

National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir Award VIII 2019
2019-07-05 06:00 - 2019-07-08 15:00
TEMA KEGIATAN
“MENDUKUNG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INDONESIA MELALUI
PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERINTEGRITAS”
TUJUAN KEGIATAN
Adapun tujuan dilaksanakannya kompetisi peradilan semu ini adalah sebagai berikut:

Menjadikan mahasiswa fakultas hukum sebagai pengawal terwujudnya penegakan hukum berkeadilan yang bernilai, beretika dan bermoral.
Menjadikan mahasiswa fakultas hukum agar dapat menerapkan keterampilan hukum melalui proses persidangan dalam upaya perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Menjadikan mahasiswa fakultas hukum agar kesadaran akan tanggung jawab besar mahasiswa sebagai pengawal reformasi dan kaum intelektual muda yang peduli akan arti pentingnya Hak Kekayaan Intektual.
Terjalinnya hubungan silaturahmi antar mahasiswa fakultas hukum yang mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VIII.

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir
VIII akan diselenggarakan pada:
Hari : Jumat – Senin
Tanggal : 5 Juli 2019 – 8 Juli 2019
Tempat :
1. Auditorium K.H. Abdul Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia
2. Pengadilan Negeri

Jadual Pendadaran Gelombang II Periode 2 Tanggal 28 Juni 2019
2019-07-04 06:00 - 2019-07-12 15:00
Jadual Pendadaran Gel II Periode 2 Tanggal 28 Juni 2019

Loading...

Taking too long?

Reload document
|

Open in new tab

Download

Revisi Jadwal UAS Genap TA 2018/2019
2019-07-04 06:00 - 15:00
Ujian Akhir Semester (UAS) Genap TA 2018/2019 akan dilaksanakan pada 17-29 Juli 2019, dengan jadwal sebagai berikut | Jadwal UAS Genap TA 2018/2019 | Revisi Jadwal Ujian Program Reguler |

Kuliah Umum bersama Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.Hum.
2019-07-04 06:00 - 10:30
Kuliah Umum bersama Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.Hum.
Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment and Trading In Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Kamis, 4 Juli 2019
Pukul 08.00 – selesai
Di Ruang Sidang Utama Lt. 3, Fakultas Hukum UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta

Seminar Nasional Simposium HTN: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik | 29 Juni 2019 | 08.00-17.00 WIB | Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta
2019-06-29 06:00 - 15:00
Pendaftaran Peserta melalui tautan ini [daftar]

SEMINAR NASIONAL SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA
“Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”

Latar Belakang
Konstitusi adalah dokumen hukum dalam sebuah negara yang merupakan wujud kesepakatan bersama (general agreement) seluruh rakyat yang lahir sebagai bentuk perjanjian sosial sebagai dasar pendirian negara untuk dapat mencapai tujuan bersama. Pada umumnya, semua konstitusi negara memuat paling tidak 3 (tiga) materi muatan pokok yaitu: (i) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, (ii) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan (iii) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Sri Soemantri M: 1987).
Berkaitan dengan pengaturan hak asasi manusia (HAM), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah mengaturnya sedemikian rupa yang tertuang dalam Bab XA tentang HAM dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Salah satu hak yang dijamin di dalam konstitusi adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang bebunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul seperti yang dimaksud oleh Pasal 28E ayat (3) junto Pasal 28 UUD NRI 1945 sangat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani karena kemerdekaan berserikat atau freedom of association itu sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi pendapat dan aspirasi atas ide-ide yang disalurkan dengan cara bekerjasama dengan orang lain yang seide ata seaspirasi (Jimly Asshiddiqie: 2005).
Dalam UUD NRI 1945, hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap, dan hati nurani itu, dijamin dengan tegas oleh Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan pasal ini sangat fundamental sehingga digolongkan dalam kelompok HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti yang ditentukan oleh Pasal 28I ayat (1), Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Jika freedom of expression tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka sudah seharusnya freedom of association sebagai salah satu bentuk penyaluran freedom of expression tersebut juga tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, penjabaran lebih lanjut pengaturan tentang HAM dalam bentuk Undang-Undang (UU) tidak boleh bersifat mengurangi kebebasan atas hak berserikat tersebut.
Mengapa kemerdekaan berserikat harus dijamin dalam UUD NRI 1945? Sebagian ahli berpendapat bahwa freedom of association itu merupakan salah stau bentuk natural rights yang bersifat fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Sebabnya ialah bahwa setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya (Jimly Asshiddiqie: 2005).
Bentuk konkrit pengejewantahan atas hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah setiap orang bebas untuk mendirikan dan/atau bergabung dalam sebuah organisasi. Secara garis besar, organisasi yang ada di Indonesia saat ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu organisasi politik dan organisasi non-politik (kemasyarakatan). Kedua jenis organisasi ini masing-masing telah diatur dalam undang-undang sebagai tindaklanjut dari amanat Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Parpol diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah ubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Sementara ormas diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah ubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas). Perbedaan pengaturan dalam UU yang berbeda ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik keduanya. Beberapa perbedaan dimaksud diantaranya adalah:
Pertama, dari aspek tujuan pembentukannya. Secara umum baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun partai politik (parpol) didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Namun demikian, selain tujuan yang bersifat umum, pendirian parpol juga memiliki tujuan yang khusus yang tidak dimiliki oleh ormas yaitu: (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kedua, secara keanggotaan, semua orang dari semua kalangan dan latar belakang (termasuk latar belakang profesi) dapat menjadi anggota ormas. Sementara untuk parpol tidak semua kalangan (profesi) dapat menjadi anggotanya. Bahkan pihak-pihak dengan profesi tertentu dilarang untuk terlibat dalam organisasi parpol. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 255 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa, PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kemudian pada ayat 2 berbunyi, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
Ketiga, dari aspek pembubarannya. Kewenangan untuk membubarkan ormas berada di tangan Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara kewenangan pembubaran parpol dilakukan oleh Kejaksaan Agung c.q Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempat, kebolehan mendirikan badan usaha. Ormas boleh dan berhak mendirikan badan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan secara ekonomi untuk menghidupi organisasinya sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 (1) UU Ormas, Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha. Sementara parpol secara tegas oleh UU dilarang mendirikan badan usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 40 ayat (4) UU Parpol menyatakan, Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
Kelima, terkait dengan boleh tidaknya bagi anggotanya untuk menduduki jabatan pejabat publik tertentu seperti menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bagi anggota ormas, tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sementara anggota parpol menurut Putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018 dilarang ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD.
Merujuk pada beberapa perbedaan antara parpol dan ormas di atas, maka menarik untuk mengkaji keberadaan organisasi sayap parpol (OSP) karena organisasi ini karakteristiknya merupakan kombinasi antara organisasi politik dan ormas. Dikatakan masuk dalam kategori rezim organisasi politik karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol membuka peluang dibentuknya OSP, yakni dalam Pasal 12 huruf j yang menyatakan, Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Dalam penjelasannya berbunyi, Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik. Namun demikian, pengaturan tentang OSP ini justru menginduk pada UU Ormas sehingga perlakuan secara yuridis terhadap organisasi sayap parpol harus diperlakukan sama dengan ormas.
Hal ini tentu menimbulkan sejumlah persoalan: Pertama, jika dikaitkan dengan statusnya sebagai ormas bukan sebagai bagian dari parpol, maka siapapun boleh ikut aktif dalam organisasi ini tanpa kecuali, namun demikian jika ditilik dari fungsi dan tugasnya, organisasi sayap parpol merupakan oranisasi politik karena pada hakikatnya ia adalah perpanjangan tangan dari parpol itu sendiri. Menurut M. Djadijono (2008), OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap parpol sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing parpol. Tujuan dibentuknya OSP adalah sebagai pelaksana kebijakan Partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat. Dengan demikian, ditilik dari perspektif ini, tidak semua warga negara diperkenankan untuk bergabung dalam organisasi ini seperti PNS.
Kedua, organisasi dengan dua jenis kelamin ini (secara organisasi dimasukkan sebagai ormas tetapi secara fungsi lebih dekat dengan parpol) menyebabkan situasi yang dilematis dalam menetapkan status hukum berkaitan dengan aktifitasnya memberikan bantuan atau penggalangan dana bagi parpol. Pasalnya, sebagai organisasi underbow parpol, organisasi ini pasti akan bekerja untuk men-support kinerja parpol dalam segala hal termasuk kemungkinan dalam hal pengumpulan dana. Padahal bila dilihat dari statusnya sebagai ormas, aktifitas penggalangan dana untuk parpol merupakan sesuatu yang dilarang. Pasal 59 ayat (3) huruf b UU Ormas menyatakan, ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik.
Ketiga, menimbulkan dilema dalam menentukan boleh tidaknya organisasi sayap parpol membentuk dan mengembangkan badan usaha. Bila ditilik dari statusnya sebagai ormas – bukan sebagai organisasi politik (bagian dari parpol), maka organisasi ini dapat melakukan hal tersebut. Jika demikian adanya, besar kemungkinan organisasi ini akan dimanfaatkan oleh parpol (sebagai organisasi induknya) untuk membuka dan mengembangkan badan usaha demi memperoleh keuntungan secara ekonomi untuk membiayai kepentingan parpol itu sendiri. Hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh parpol.
Keempat, dengan statusnya sebagai ormas, OSP memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan dan mencalonkan para anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan publik seperti pencalonan anggota DPD. Jika ini terjadi, maka DPD akan berpotensi menjadi institusi yang terkooptasi oleh kepentingan parpol bila sebagian besar dari komposisi anggotanya adalah orang-orang dari sayap parpol yang merupakan perpanjangan tangan parpol itu sendiri.
Berdasarkan berbagai problematika status hukum dan fungsi serta kedudukan OSP tersebut di atas maka penting untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam dalam rangka menata kembali keberadaannya. Apakah tetap akan dipertahankan seperti keadaan saat ini di mana OSP diatur dalam UU ormas? Atau karena ia keberadannya lahir dari peluang di UU parpol, apakah tidak lebih baik jika OSP ini diatur dalam UU Parpol?. Atau, OSP perlu diatur dalam suatu UU tersendiri yang berbeda dari UU Parpol dan UU Ormas karena memang organisasi ini memiliki karakteristik yang unik yaitu tidak bisa sepenuhnya dapat dikualifikasi sebagai ormas karena sebagian fungsinya sangat dekat dengan fungsi parpol, pun juga tidak bisa seratus persen disebut sebagai parpol karena memang kewenangannya tidak sama persis seperti parpol.
Penataan aturan ini harus dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya. Bagaimanapun, OSP memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi parpol dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program dan kebijakan Partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya harus dibina, dikembangkan dan diberdayakan oleh parpol sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat (Abdul Khaliq Ahmad: 2008).

Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan simposium ini adalah untuk mengkaji, membahas dan menganalisis problematika pengaturan status dan kedudukan serta fungsi organisasi sayap parpol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat diketemukan sebuah formula yang tepat dan ideal dalam memposisikan organisasi sayap parpol dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dalam rangka memperkuat bangunan negara Indonesia yang demokratis berdasarkan hukum.

Kegiatan Seminar Nasional
Seminar dirancang sebagai forum menyampaikan dan membahas gagasan secara terbuka. Di dalamnya akan hadir para pemikir dan tokoh yang akan menyampaikan pandangan-pandangannya terkait tema simposium sebagai narasumber. Seminar akan diikuti oleh seluruh peserta simposium yang terdiri dari peserta penulis makalah dan peserta yang tidak menulis makalah.
Adapun para narasumber seminar nasional adalah:
Pembicara Kunci: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U.

Seminar Sesi I

Nama Narasumber
Sub Tema Materi
Moderator

1. Dr. Phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si (Director of Center for Political)
Hubungan OSP dalam Sistem Politik
Dr. Idul Rishan, S.H., LLM

2. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum (Guru Besar HTN FH UII)
Problematika Pengaturan OSP

3. Dr. rer.pol Mada Sukmajati, MPP (Dosen pada Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta)
Eksistensi OSP dalam Sistem Politik

Seminar Sesi II

Nama Narasumber
Sub Tema Materi
Moderator

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L (Guru Besar HTN FH Unpad)
Urgensi Pengaturan OSP
Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

2. Prof. Kacung Marijan, MA., Ph.D (Guru Besar FISIP UNAIR)
OSP dan Masa Depan Demokrasi

3. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. (Dosen HTN FH UII Yogyakarta)
Revitalisasi OSP untuk Penguatan Sistem Kepartaian

Peserta
Peserta terdiri dari akademisi, kelompok masyarakat sipil, peneliti dan pemikir, perwakilan organisasi pemerintah atau non-organisasi pemerintah, mahasiswa dan lainnya yang relevan dengan jumlah sebanyak kurang lebih 200 orang.

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Simposium
Waktu : Sabtu, 29 Juni 2019
Tempat : Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Km. 8,7, Nayan, Maguwoharjo, Kec. Depok,
Sleman, Yogyakarta.

Penyelenggara
Penyelenggara kegiatan ini adalah Departemen Hukum Tata Negara (Dept HTN) dan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas (PSHK) Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Luaran Kegiatan
Hasil simposium akan didokumentasikan dalam bentuk buku. Khusus untuk rekomendasi yang dihasilkan, akan disampaikan kepada pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah sebagai acuan dalam membentuk regulasi organisasi sayap parpol yang ideal di masa yang akan datang.

Susunan Acara
(Sabtu, 29 Juni 2019)

No
Agenda
Waktu (WIB)
Keterangan

1
Registrasi peserta
08.00 – 09.00
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

2
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Sambutan
a. Sambutan Dekan
b. Sambutan Rektor
c. Sambutan sekaligus Membuka Acara oleh Kemenkumham
5. Pembacaan Doa

09.00 – 10.00
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

3
Keynote Speaker
(Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.,S.U.)
10.00 – 10.30
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

4
Seminar Nasional Sesi I
a. Dr. Phil. Aditya Perdana., S.IP., M.Si
b. Prof. Dr. Ni’matul Huda., S.H., M.Hum.
c. Dr. rer.pol Mada Sukmajati, MPP
10.30 – 13.00
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

5
ISHOMA
13.00 – 14.00
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

6
Seminar Nasional Sesi II
a. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
b. Prof. Kacung Marijan, MA. Ph.D
c. Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH
14.00 – 16.30
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

7
Coffe Break
16.30 – 17.00
Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

(Minggu, 30 Juni 2019)

No
Agenda
Waktu (WIB)
Keterangan

1
Focus Group Discussion
1. Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik
2. Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik
3. Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Sistem Politik di Indonesia

08.00 – 12.00
Fasilitator FGD

2
ISHOMA
12.00 – 13.00

3
Perumusan dan Penyampaian Hasil Konferensi

13.00 – 14.30
Tim Perumus

4
Istirahat, Sholat dan Coffe Break
14.30 – 15.30
All

5
Penutupan
15.30 – 17.00
Panitia

Kuliah Umum Program Doktor dan Magister bersama Prof. Jimly Assidiqie "Evaluasi Pemilu Serentak" | Jumat, 28 Juni 2019 | pk. 13.00 | Ruang Kelas 1 Kampus Cik Di Tiro
2019-06-28 11:00 - 13:00
Kuliah Umum Program Doktor dan Magister bersama Prof. Jimly Assidiqie “Evaluasi Pemilu Serentak” | Jumat, 28 Juni 2019 | pk. 13.00 | Ruang Kelas 1 Kampus Cik Di Tiro

Penandatanganan MoU FH UII dengan Kejati Yogyakarta | Selasa, 25 Juni 2019 | 09.00-Selesai | Ruang Sidang Lt. 3 FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yk.
2019-06-25 07:00 - 21:30
Penandatanganan MoU Kerjasama Pelaksanaan Program Permagangan Mahasiswa Fakultas Hukum FH UII dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta dilaksanakan pada Selasa, 25 Juni 2019 pukul 09.00-Selesai di Ruang Sidang Lt. 3 FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yk.

Sekolah Pasar Modal dan Buka Bersama Calon Investor PSPM FH UII
2019-05-22 13:00
Sekolah Pasar Modal dan Buka Bersama Calon Investor
Diselenggarakan oleh Pusat Studi Pasal Modal Fakultas Hukum UII (PSPM FH UII) bekerjasama dengan PT FAC Sekuritas KP Yogyakarta pada:
Kamis, 23 Mei 2019
Pukul 15.30 s/d 17.30 WIB
Di Ruang Sidang Utama Lt. 3
Kampus FH UII Gd. Moch. Yamin
Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta
Pembicara: Idunk Ace Pradana, S.E., CES.
PT. FAC Sekuritas KP Yogyakarta.

Free…!!!
Syarat Pembukaan Aacount Investor:
– 2 FC E-KTP
– 1 FC buku tabungan bagian depan
– NPWP jika ada
– 2 materai 6000
– Dana Rp100.000,- (top up ke Rekening Tqbungan)

Sarasehan Menyibak Tabir Kematian Penyelenggara Pemilu 2019
2019-05-20 06:00 - 10:30
SARASEHAN
Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2019: Menyibak Tabir Kematian Penyelenggara Pemilu
=============================
🥉
Pembicara:
– Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes. (Ketua IDI DKI Jakarta & Wakil Ketua II PB IDI, MPKU PP Muhammadiyah)
– Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. (Dosen FH UII)
– Bagus Sarwono, S.Pd.SI., M.P.A. (Ketua BAWASLU DIY)
– Hamdan Kurniawan, M.A. (Ketua KPUD DIY)
⏰
Senin,
20 Mei 2019
Pukul 08.30 WIB
🕌
Ruang Sidang Utama
Lt. 3 Kampus FH UII
Jl. Taman Siswa 158 Yk
Phone (+62 274) 379178
Fax, (+62 274) 379443
🥏
Whatsapp: Desi Wulan
0812-2714-3341
🎨
Google Form Register:
http://bit.ly/MenyibakTabirPemilu2019
⚽
Peserta:
– KPU Kabupaten/Kota se DIY
– Bawaslu Kabupaten/Kota se DIYKepolisian DIY
– Media
– Asosiasi HTN, HAN, Masyarakat Hukum Kesehatan
– Organisasi Advokat
– Akademisi Hukum se DIY
– Akademisi Kedokteran se DIY
– Umum
❤
Free Register
Free Snack for end Soum
Softfile Papers
Sertificate by request

Pengukuhan Doktor Promovendus Sdr. Nurjihad, S.H., M.H. Dosen FH UII
2019-05-18 13:30 - 17:00
Diselenggarakan pada:

Sabtu, 18 Mei 2019
Pukul 15.30 WIB – selesai
di Ruang Auditorium UII Lt. III

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta

Acara: Ujian Terbuka (Promosi DOktor) dalam Bidang Ilmu Hukum Sdr. Nurjihad, S.H., M.H.
Promotor: Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Co Promotor: Drs. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Diskusi Pasar Modal I: Pasar Modal dalam Teori dan Praktik
2019-05-18 08:00 - 10:00
Assalamu’alaikum Wr Wb
Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum UII mengadakan Diskusi Pasar Modal I dengan Judul “Pasar Modal dalam Teori dan Praktik” yang akan diselenggarakan pada :
🗓 Sabtu, 18 Mei 2019
🏢 Ruang Multi Purpose
🕰 10.00 s/d selesai
Pembicara :
Inda Rahadiyan, S.H.,M.H.
Rian Assegaf Setiawan, S.Ak
Udaya Zaidan Yazky
Seger daftarkan diri ke Wa 0895390060936 dengan format Nama dan Instansi
Ditunggu kehadirannya teman-teman☺
Wassalamu’alaikum Wr Wb

Buka Bersama Keluarga Besar FH UII
2019-05-17 14:30 - 17:00
Assalamu’alaikum wr wb.
Diselenggarakan Pengajian dan Buka Bersama Keluarga Besar FH UII yang akan dilaksanakan pada:

Jumat, 17 Mei 2019
Pukul 15.30-19.00 WIB
di Ruang Sidang Utama Lt. 3

Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta

Bersama: Ustad Drs. H. Saebani, M.A.

Ketua PDM Bantul

Untuk itu mengundang segenap Keluarga Besar FH UII untuk menghadiri acara tersebut.
Demikian informasi dan undangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum wr wb.

Dekan
ttd
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Jadwal Ujian Pendadaran Gel-2 Per-2 Genap TA. 2018/2019
2019-05-13 06:00 - 15:00
Jadwal Pendafatarn dan Ujian Pendadaran Tugas Akhir serta Wisuda Gelombang 2 Periode 2 Semester Genap TA 2018/2019 | Klik Disini |

Jadwal UTS Genap TA 2018/2019
2019-04-09 06:00 - 15:00
Bersama ini kami sampaikan bahwa Ujian Tengah Semester (UTS) Genap TA 2018/2019 akan dilaksanakan pada 23 April – 7 Mei 2019. Adapun Jadwal UTS Genap tersebut adalah sebagai berikut: | Jadwal UTS Program Reguler | Jadwal UTS Internasional Program |

Guest Lecture with Arnaud Amouroux: Sport as of Catalyst for Social Change Aiming of the Real Gold
2019-03-09 07:00 - 16:00
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Fakultas Hukum UII mengundang seluruh mahasiswa dan dosen di lingkungan FH UII untuk mengikuti Kuliah Dosen Tamu Asing (Guest Lecture) oleh Arnaud Amouroux (Peace and Security/Sport for Development expert).
Guest Lecture Sport as of Catalyst for Social Change Aiming of the Real Gold
Guest Lecture akan diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Maret 2019 jam 15.30-16.45 di Ruang Audiovisual Lantai 3 Kampus Tamansiswa. Fasilitas: sertifikat dan snacks.
Peserta terbatas hanya untuk 50 kursi/peserta. Pendaftaran secara online melalui link: https://goo.gl/forms/Fg7OQ1ZgrG4T0Xfl2
CP: Yaries (+6287865100588)
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jadwal Kuliah, Jadwal Ujian, dan Agenda Akademik Genap TA 2018/2019
2019-01-25 07:00 - 16:00
Bersama ini sampaikan Agenda Akademik Semester Genap TA. 2018/2019 | Klik Disini |

Jadwal Kuliah | Program Reguler | Internasioanl Program |

Rencana Jadwal Ujian | Program Reguler | Internasional Program |

Jadwal Ujian Remediasi Ganjil TA 2018/2019
2019-01-24 07:00 - 16:00
Bersama ini kami sampaikan Jadwal Ujian Remediasi Ganjil TA 2018/2019 | Klik Disini |

22 Jan 2019 | Pk. 08.00 WIB | BEDAH BUKU "MENYIBAK KEBENARAN” EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA IRMAN GUSMAN
2019-01-22 07:00 - 11:30
Link Pendaftaran [ daftar ]

BEDAH BUKU
“MENYIBAK KEBENARAN”
EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA IRMAN GUSMAN

NAMA KEGIATAN
Seminar Bedah Buku

TEMA KEGIATAN
“Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”

LATAR BELAKANG KEGIATAN
Irman Gusman, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah dipidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. lantaran melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan tersebut, Irman Gusman telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun demikian, perjuangan mencari keadilan tetap kandas, Irman Gusman harus menjalani pidana sebagaimana putusan pengadilan.
Tidak lama kemudian, pada awal September 2018 dilaksanakan acara Diseminasi Eksaminasi dalam format Focus Group Discussion (FGD) terhadap putusan pengadilan perkara Irman Gusman tersebut. Hadir dan memberikan sejumlah catatan anotasi atas putusan pengadilan tersebut ialah Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Eddy O. S. Hieriej, S.H., M.Hum. yang kemudian anotasi para pakar hukum tersebut di atas ditindaklanjuti dengan penerbitan buku yang berjudul “Menyibak Kebenaran Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.”
Buku setebal 322 halaman ini diedit oleh Pitan Daslani dan diterbitkan oleh Bumi Aksara. Konten buku ini menegaskan bahwasanya terdapat berbagai persoalan dalam penegakan hukum perkara Irman Gusman ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Diabaikannya azas praduga tak bersalah yang kemudian melanggar hak azasi manusi dari Irman Gusman yang mana saat dilakukan penangkapan, masih berstatus sebagai pejabat tinggi negara;
Kekeliruan penggunaan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab menurut para annotator, pemilihan pasal tersebut tidak tepat, karena sebagai Ketua DPD, Irman tidak memiliki kewenangan apapun untuk menentukan kuota impor gula;
Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan aspek manfaat dari tindakan Irman Gusman yang kala itu berupaya menurunkan harga gula di Sumatera Barat; dan lain sebagainya.

Atas dasar anotasi dan analisis dari pakar dimaksud, buku ini diterbitkan sebagai bahan pembelajaran tentang penegakan keadilan di persidangan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya menjadi penting dan perlu buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pegiat hukum, baik pada level akademisi maupun praktisi agar tidak terjebak pada jurang legalistik-positivisme yang pada ujungnya melukai keadilan masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Memahami secara mendalam isi dari buku yang berjudul “Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan buku tersebut;
Menyediakan media partisipatif bagi masyarakat secara luas untuk menyampaikan saran dan solusi berkaitan dengan pola dan tata cara penegakan hukum tindak pidana korupsi.

PESERTA

Akademisi
Mahasiswa S1, S2, S3
Kejaksaan
Kepolisian
Hakim PN, PT, dan Hakim Tipikor
Advokat
Aktivis LSM

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan: Selasa, 22 Januari 2019
Tempat Pelaksanaan: Auditorium Pascasarjana FH UII Jalan Cik Di Tiro

PEMBEDAH

Prof. Dr. Eddy O.S.Hieriej, S.H.,M.Hum. (Guru Besar Hukum Pidana UGM)
Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S. (Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP)
Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII)
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII)

MANUAL ACARA

No
Jam
Acara
Keterangan

1
07.30-08.00
Registrasi Peserta
Panitia

2
08.00-08.15
Kalam Illahi
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Menyanyikan Hymne UII
Panitia

3
08.15-08.30
Sambutan:
1. Kepala Pusat Studi Hukum FH UII
2. Dekan Fakultas Hukum UII
1. Anang Zubaidy, S.H., M.H.
2. Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.

3
08.30-12.00
Bedah buku oleh narasumber:
a. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.
b. Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S.
c. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
d. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
Moderator:
Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H.

5
12.00-13.00
Penutupan dan ISHOMA
Panitia

18-19 Januari 2019 bertempat di Kampus FH UII | Pelatihan Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah 2019
2019-01-18 07:00 - 2019-01-19 14:00

17 Jan 2019 | Sosialisasi Key In Mahasiswa Angkatan 2018
2019-01-17 07:45 - 15:15
[ Download Sosialisasi ]
Assalamu’alaikum wr.wb.
Mengharap kehadiran seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum UII Angkatan 2018,
dalam acara ‘Sosialisasi Cara Key-In RAS’ yang diselenggarakan oleh Program
Studi (S-1) yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal :

KAMIS, 17 Januari 2019 (REGULER)

Pukul :

08.45 – 10.15 WIB (Kelas: A, B)
10.30 – 12.00 WIB (Kelas: C, D)
13.00 – 14.30 WIB (Kelas: E, F)
14.45 – 16.15 WIB (Kelas: G, H)

Acara :
Sosialisasi Cara Key-In (Remediasi dan Reguler)
Tempat :
Ruang Kuliah TS II/11 lantai 2
Fakultas Hukum UII
Mengingat pentingnya acara ini, dimohon dapat hadir pada waktunya.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
