Pelayanan Pusat Studi Hukum Konstitusional (PSHK FH UII)

Daftar pelayanan yang telah disusun oleh PSHK FH UII:

  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kepemudaan
  • Penyusunan Raperda Provinsi DI Yogyakarta tentang Minuman Beralkohol
  • Penyusunan Raperda Provinsi DI Yogyakarta tentang Transparansi Informasi Publik
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial tentang Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perpustakaan
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Ekonomi Kreatif
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyiaran Melalui Televisi Kabel
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pariwisata
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penataan Perkebunan Kelapa Sawit
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Administrasi Kependudukan
  • Penyusunan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautandan Perikanan
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Madiun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Nganjuk tentang Perlindungan Orang Lanjut Usia
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Nganjuk tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Madiun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Jasa Umum
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Jasa Usaha
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  • Penyusunan Raperdes Desa Donotirto (Bantul, DIY) tentang Badan Usaha Milik Desa
  • Penyusunan Raperdes Desa Limbangan (Purworejo, Jawa Tengah) tentang Aset Desa
  • Evaluasi Perda Provinsi Papuan Tahun Anggaran 2008
  • Evaluasi Perda Kabupaten Bantul: Telaah Perda Sebelum Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Evaluasi Perda Kabupaten Boyolali Kurun Waktu 2003 – 2017
  • Seminar Nasional dengan Hanns Seidel Foundation tentang Instrumen Hukum Pencegahan dan Penindakan Praktik Ilegal dalam Pemilu 2014
  • Seminar Nasional dengan Indonesia Berdikari tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Petani Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Tahun 2013
  • Focus Group Discussion dengan MPR RI tentang Tinjauan Terhadap Ketetapan MPR/S Menurut Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003, Tahun 2015
  • Webinar dengan Mahkamah Konstitusi RI tentang Membangun Relasi Harmoni antara Negara dan Agama dalam Masyarakat Madani
  • Webinar dengan KPK RI tentang Korupsi dalam Pusaran Rekrutmen Kepemimpinan Politik
  • Penyusunan Raperda Kabupaten Kulonprogo tentang Kabupaten Layak Anak