Mitra Pusat Studi Hukum Konstitusional (PSHK FH UII)

  • Kemitraan

PSHK FH UII bersifat terbuka terbuka dan bersedia bermitra dengan lembaga pemerintahan, perusahaan atau perorangan, baik dalam maupun luar negeri. Adapun kemitraan, dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum berbasis Pancasila. PSHK FH UII dapat sebagai konsultan, tenaga ahli, maupun peneliti.

Beberapa institusi yang telah dan sedang bermitra dengan PSHK FH UII:

  1. Mahkamah Konstitusi RI
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Kemenkumham RI
  5. Komisi Yudisial RI
  6. DPR D Prov Kep Bangka Belitung
  7. Pemda Prov DI Yogyakarta
  8. Pemda Prov Papua Barat
  9. Dewan Perwakilan Rakyat RI
  10. Hanns Seidel Foundation
  11. Pemda Kab Boyolali
  12. DPR D Kab Nganjuk
  13. DPR D Kab Madiun
  14. DPR D Kab Cilacap
  15. DPR D Kab Bantul
  16. KPU Kab Bantul
  17. DPR D Kota Blitar
  18. Indonesia Berdikari
  • Bentuk Kemitraan

  1. Seminar dan Workshop
    Kegiatan seminar dan workshop merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh PSHK  FH UII, baik atas prakarsa PSHK FH UII maupun kerjasama dengan institusi pemerintahan maupun non pemerintahan. Adapun tema yang diseminarkan ialah seputar perkembangan konstitusi dan ketatanegaraan yang sedang berkembang dan menjadi sorotan publik. Peserta yang ikut dalam kegiatan antara lain dari akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.
  2. Legal Drafting
    PSHK FH UII telah dipercaya oleh institusi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting). Selain penyusunan tersebut, PSHK FH UII dipercaya pula untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada perangkat daerah. Tidak hanya itu, PSHK FH UII juga dipercaya oleh banyak Sekretariat DPRD untuk melakukan pendalaman materi terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif eksekutif sebelum masuk pada tahap pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
  3. Penelitian dan Pengabdian
    Penelitian dan pengabdian merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh PSHK FH UII. Obyek kajian penelitiannya ialah isu konstitusi dan ketatanegaraan yang problematik dan menjadi perhatian publik. Sementara pada aspek pengabdian, mendampingi beberapa desa di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah berkenaan dengan kesadaran berkonstitusi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian dilakukan atas kerjasama dengan
    lembaga negara seperti MK dan DPD RI. Sementara pengabdian dilakukan berkat kerjasama dengan DPPM UII.
  4. Konsultasi Produk Hukum
    PSHK FH UII telah banyak menerima konsultasi terkait persoalan produk hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada lingkup daerah, terdapat beberapa derah yang telah melakukan konsultasi kepada PSHK FH UII. Daerah tersebut antara lain ialah DPRD Kabupaten Cilacap dan DPRD Kabupaten Madiun.
  5. Evaluasi Kebijakan dan Regulasi
    PSHK FH UII telah dipercaya melakukan evaluasi kebijakan dan regulasi di level pemerintahan.