Mahasiswa Program Doktor mengikuti Kuliah Lapangan di Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung
[KALIURANG]; Dalam memperkuat riset mahasiswa dan perkembangan konsep dan praktik, mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor menyelenggarakan kuliah lapangan di Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Setibanya di Jakarta (16/11), delegasi mahasiswa program doktor disambut oleh Dr. Ketut Sumedana untuk merespons isu “Penghentian Praktik Penyidikan dan Penuntutan” di Kejaksaan Republik Indonesia. Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal procedure baik penghentian penyidikan (Pasal 109 KUHAP) maupun penghentian penuntutan (Pasal 140 KUHAP). Persyaratan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah sama, namun berbeda dalam pengaturannya (Pasal 109 KUHAP- Pasal 140 KUHAP) dan tingkatan prosesnya (Penyidikan-Penuntutan). Mahasiswa program Doktor tentunya menyambut baik kegiatan kuliah lapangan untuk mendukung data primer dari sumber yang otoritatif. Kegiatan ini merupakan upaya program studi untuk memberikan pengayaan skill kepada mahasiswa untuk menunjang profil lulusan khususnya praktisi dan akademisi. Kegiatan ini didampingi oleh Prof.Syamsudin selaku Ketua Program Studi Doktor dan Syarif Nurhidayat selaku Sekertaris Jurusan. Menurut Ketut Sumendana Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa Program Doktor juga memanfaatkan kegiatan kuliah lapangan di Mahkamah Agung untuk mengkaji topik peran Mahkamah Agung dalam Judex Factie & Judex Juris. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan data-data riset kepada mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor terhadap perkembangan praktik peran Mahkamah Agung. Kegiatan ini disambut oleh Panitera MA yaitu Dr.Ridwan Masnyur. Hasil kajian Balitbang Mahkamah Agung (2019) berjudul Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek. Berdasarkan hasil kajiannya, setelah ditelusuri asas, norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi ataupun tingkat peninjauan kembali tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apakah itu kewenangan Judex Factie atau Judex juris, jadi istilah tersebut hanya sebatas istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai kuliah lapangan ini, Prof.Syamsudin selaku ketua Program Studi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memperoleh data-data primer mahasiswa untuk penulisan disertasi di program doktor.
