[KALIURANG]; Kamis (28/11), Program Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar Stadium General dengan tema Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia. Stadium General PSKPM mengundang Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. yang saat ini menjadi Ketua Senat Universitas Kristen Maranatha. Guru Besar berasal dari Universitas Parahyangan adalah salah satu penerima Penghargaan Presiden RI sebagai Pendukung Pengaturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 13 Januari 2017.

Kegiatan yang diselenggarakan untuk mahasiswa PSKPM ini bertujuan  menambah pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa magister kenotariatan khususnya dalam halperkembangan perjanjian di Indonesia. Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister, Dr. Nurjihad, S.H., M.H. menyampaikan pula bahwa mahasiswa PSKPM yang notabene belajar terkait dengan akta-akta perikatan harus mengetahui dan menguasai berbagai macam perjanjian serta membuat akta perjanjian dengan baik. Sejak diundangkannya KUH Perdata, kontrak ternyata berkembang menjadi lebih khusus dengan munculnya kontrak-kontrak sebelumnya tidak tertuang dalam KUH Perdata, seperti kontrak surogasi, kontrak perjanjian kredit, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain. Kontrak-kontrak ini dikenal dengan istilah kontrak innominaat (kontrak tidak bernama). Namun, walaupun tidak tertuang dalam KUH Perdata, kontrak innominaat ini tidak terlepas begitu saja dengan KUH Perdata karena aturan dasar kontrak ini tetap mengacu pada KUH Perdata. (Salim.H.S.:2007)

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., yang akrab dipanggil Prof. Jogun membahas masalah perkembangan hukum perjanjian di Indonesia. Disampaikan sejarah perkembangan hukum perjanjian sejak masa revolusi industri hingga menginjak masa perjanjian berbasis digital. Mengetengahkan juga terkait Perjanjian Baku yang saat ini banyak sekali dipraktikkan pada kehidupan bermasyarakat. Hal-hal esensi yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku dari yang paling sederhana dipraktikkan oleh pengelola parkir hingga pengelola maskapai penerbangan kepada para penumpangnya. Bagaimana ketentuan sepihak dari perusahaan kepada konsumen ditetapkan bahkan ada kewajiban harus dilakukan oleh perusahaan tetapi dilemparkan kepada konsumen. Anggap saja persoalan parkir, dimana disebutkan dalam perjanjian sepihak, “apabila ada kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Hal-hal sederhana tetapi esensi yang tidak diperhatikan oleh para konsumen terkait perjanjian baku.

Stadium general diikuti ratusan mahasiswa PSKPM FH UII, mereka juga aktif mendiskusikan persoalan hukum perjanjian ini. Namun karena keterbatasan waktu banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut oleh para mahasiswa untuk menggali melalui literatur dan diskusi panjang bersama sivitas akademika lainnya. Dr. Ariyanto, S.H., M.H., CN.  sebagai moderator stadium general menutup dengan statemen kendala pembuktian dalam perjanjian baku menjadi problematika dalam perjanjian dan praktek, selain aturan hukum yang tidak jelas dan belum tercantum di normatifnya menjadikan kendala di dataran praktisnya. Ketidak sinkronan pemahaman baik stockholder dengan pelaksana perjanjian baku, menjadikan persoalan tersendiri, harusnya penekanannya terletak  pada klausula baku bukan pada perjanjian baku.

[KALIURANG]; “Menimba ilmu dan informasi dari sumbernya”, demikian yang disampaikan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) membuka kata sambutan yang disampaikan pada Field Study Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) FH UII di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kalimat sederhana namun sarat makna, dalam bahasa arab diistilahkan dengan sanad. Untuk memperoleh ilmu dan informasi dari sumber informasi, hingga validitas dapat dipertanggungjawabkan.

Bertandang 14 mahasiswa PSHPD FH UII ke Lembaga Nasional yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pada Kamis (25/11). Kegiatan ini mahasiswa didampingi oleh Ketua Program Studi Hukum Program Doktor FH UII,  Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Kegiatan ini berangkat dari Gedung FH UII dengan pelepasan oleh Dekan FH UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi. S.H., M.Hum.

Prof. Budi menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa PSHPD FH UII  terhadap  isu dinamika penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan untuk memperkuat wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam konteks praktik. Selain itu dengan berkunjung ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, harapannya  mendapatkan informasi terkait isu Profesionalisme Hakim dan Kehormatan Putusan. Beliau menekankan untuk dapat menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dan memahami sedalam-dalamnya fungsi kedua lembaga negara tersebut.

Sambutan yang sangat akrab diberikan oleh Syamsudin Noer, S.H., M.H. salah satu Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi. Syamsudin Noer menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan pelaporan pelanggaran konstitusi dari masyarakat, proses administrasi, dan verifikasi bukti hingga layak untuk disidangkan untuk mendapatkan putusan. Sementara di Komisi Yudisial disambut oleh Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jenderal, Jumain, S.E. selaku Kepala Unit Analisis dan Layanan Informasi, dan para staf yang menjelaskan terkait penangan pelanggaran etika hakim.

Perlu penangan yang masif dan berjejaring khususnya terhadap perilaku hakim di daerah yang relatif jauh dari pantauan pusat. Dibutuhkan personil Komisi Yudisial yang komitmen dan inovatif untuk melakukan pekerjaan ini. Dr. Arie Sudihar dalam candanya, “UII harus ikut juga dalam kontestan Komisi Yudisial periode ini. Karena periode yang sudah berjalan selalu ada, seperti Dr. M. Busjro Muqoddas yang telah mengawali Komisi Yudisial sejak 2005, dilanjutkan Dr. Suparman Marzuki hingga 2015, kemudian pada periode ini ada Dr. Hj. Siti Nurjanah juga alumni UII yang menjabat  Anggota Komisi Yudisial sebagai Ketua Rekrutmen Hukum. Oleh karena itu kami support dari keluarga UII untuk melanjutkan posisi di Komisi Yudisial dalam membangun hukum di Indonesia.”

UII Law Fair ke-VI telah diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 24 November 2024 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). UII Law Fair merupakan event kompetisi hukum oleh Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. UII Law Fair dikenal sebagai salah satu event prestige, bergengsi dan berkualitas, yang diikuti berbagai universitas ternama.

UII Law Fair ke-VI resmi dibuka oleh Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan FH UII. Penyelenggaraan UII Law Fair adalah sebuah bentuk nyata penghormatan terhadap Mohammad Natsir, serta wadah bagi seluruh mahasiswa yang merupakan generasi emas Indonesia untuk turut berkontribusi membangun bangsa dan mengembangkan kemampuan.

UII Law Fair ke-VI digelar dengan menyelenggarakan Kompetisi Hukum Nasional yang dapat diikuti oleh mahasiswa hukum se-Indonesia dengan bertemakan “Strategi Pembangunan Hukum dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”. Kompetisi Hukum Nasional ini terdiri atas Kompetisi Debat Hukum, Kompetisi Karya Tulis Ilmiah, dan Kompetisi Legislative Drafting.

Kompetisi Debat Hukum ini telah mempertandingkan tim-tim debat dari berbagai Fakultas Hukum (FH) di Indonesia yang dimulai dengan Babak Penyisihan melalui sistem pengumpulan video. Setelah Babak Penyisihan secara online, Babak Perempat Final dan Babak Semifinal dilangsungkan di FH UII pada tanggal 23 November 2024. Kemudian Babak Final dilangsungkan keesokan hari dalam rangkaian hari terakhir pelaksanaan UII law Fair ke-VI, yakni tanggal 24 November 2024.

Kompetisi Karya Tulis Ilmiah diawali dengan mengirimkan berkas dalam bentuk soft file dan hard file pada Babak Penyisihan. Tim-tim dari berbagai FH di Indonesia ini diseleksi untuk menentukan 5 finalis yang akhirnya melakukan presentasi secara langsung pada Babak Final di FH UII tanggal 23 November 2024.

Kompetisi Legislative Drafting UII Law Fair ke-VI ini mengangkat tema “Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat”. Babak penyisihan diikuti oleh berbagai tim dengan mengirimkan berkas dalam bentuk soft file dan hard file. Kemudian terseleksi 5 finalis yang akhirnya melakukan presentasi secara langsung pada Babak Final di FH UII tanggal 23 November 2024.

Sebelum Babak Final dari seluruh cabang kompetisi dilaksanakan, diselenggarakan Seminar Nasional yang mengambil tajuk “Progresivitas Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Global Menuju Indonesia Emas 2045”. Seminar Nasional dibuka oleh Ketua Hakim Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., sebagai keynote speaker. Kemudian melalui pemaparan dari para narasumber terkemuka seperti Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. selaku Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H. M.Hum. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengupas tuntas terkait dengan problematika hukum nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Closing Ceremony sebagai penutup dari rangkaian kegiatan UII Law Fair ke-VI dimeriahkan dengan tampilan drama yang tidak hanya sebagai hiburan namun juga dikemas sebagai pengumuman juara dari masing-masing cabang kompetisi. Dalam Closing Ceremony yang dihadiri oleh keluarga Natsir ini, turut diumumkan juara umum dari UII Law Fair ke-VI yang kemudian membawa pulang piala bergilir yakni Piala Mohammad Natsir.

Adapun pemenang dari seluruh cabang kompetisi UII Law Fair ke-VI diwarnai dengan berbagai universitas. Dalam cabang Kompetisi Debat Hukum juara satu dan best speaker diraih oleh delegasi Universitas Diponegoro dan juara dua diraih oleh delegasi Universitas Negeri Semarang. Kemudian, dalam cabang Kompetisi Karya Tulis Ilmiah juara satu dan berkas terbaik adalah delegasi Universitas Sebelas Maret, juara dua adalah delegasi Universitas Indonesia, dan juara tiga adalah delegasi Universitas Gadjah Mada. Sedangkan dalam Kompetisi Legislative Drafting juara satu dimenangkan oleh delegasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, juara dua dimenangkan oleh Universitas Indonesia, dan juara tiga oleh delegasi Universitas Brawijaya. Dalam UII Law Fair ke-VI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memperoleh predikat juara umum dan mendapatkan piala bergilir Piala Mohammad Natsir yang diserahkan langsung oleh cucu dari Bapak Mohammad Natsir.

Pada hari Kamis, 21 November 2024, perwakilan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) Irlandia, Michael Noble, B.Sc., MBS, PgDip, melakukan kunjungan resmi ke Fakultas Hukum UII. Dalam kunjungan tersebut disambut oleh Dekan Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., L.LM., Ph.D., and Dosen Tetap Fakultas Hukum UII yang berkewarganegaraan Irlandia, Francess Duffy, LL.M., Grad Dip Ed, BA. CEL.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UII menyampaikan, “Suatu kehormatan atas kunjungan Bapak Michael Noble ke Fakultas Hukum UII. Kita memiliki potensi besar untuk dapat dikerjasamakan dan kita berharap civitas akademika di Fakultas Hukum UII dapat memanfaatkan baik dalam rangka penelitian, pengajaran maupun pengabdian kepada Masyarakat.”

Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam, beberapa hal dapat dijadikan pertimbangkan terutama untuk melebatkan manfaat dari potensi kerjasama khususnya dengan perguruan tinggi dan calon mitra industri di Irlandia.  “Ada banyak hal yang dapat direalisasikan seperti misalnya pemagangan untuk mahasiswa, exchange program baik untuk mahasiswa dan dosen, ataupun Join/Double Degree Program dengan calon mitra perguruan tinggi dan industry di Irlandia. Mengingat saat ini Kementerian Pendidikan Indonesia mendorong adanya kebijakan Independent Campus/Kampus Merdeka, maka Kerjasama dalam hal tersebut sangat dimungkinkan.” demikian dikatakan oleh Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., L.LM., Ph.D.

Di akhir acara dilanjutkan dengan foto Bersama dan makan siang Bersama di Ruang Dekan Fakultas Hukum UII. Semoga Kerjasama dengan Irlandia dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh civitas akademika Fakultas Hukum UII.