Entries by poppy

PENGUJIAN (REVISI) UU KPK

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Jika hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah resmi diundangkan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima sejumlah permohonan pengujian dari berbagai pihak. Mungkin, mulai dari kelompok akademisi, pegiat antikorupsi, sampai dengan tokoh masyarakat. Meskipun permohonan diajukan […]

Perppu KPK dan Silogisme Impeachment

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Apakah benar, jika Presiden menetapkan Perppu KPK, maka ia berpotensi besar untuk di impeach atau diberhentikan dalam masa jabatannya. Langkah ini kerap dihubung-hubungkan bahwa jika Presiden mengeluarkan Perppu, sama halnya Presiden tak serius dan tak menghormati DPR […]

Pegawai KPK

Author: Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law   REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan DPR, Selasa (17/9) lalu. Sebelumnya, rancangan perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tersebut tidak sedikit menuai respons dari masyarakat, baik dalam bentuk kritik maupun dukungan Revisi dilakukan […]

Mengembalikan GBHN

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Apakah sudah diperhitungkan rencana amandemen terbatas UUD yang sudah semakin mengkristal pada romantisme GBHN? Adakah studi kelayakan yang telah memberikan preposisi bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita bermasalah sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan? Seberapa dalam […]

,

AMANDEMEN KONSTITUSI & KOALISI PARTAI

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Hampir dipastikan, periode kedua pemerintahan Joko Widodo akan ditopang dengan koalisi “gemuk” di parlemen. Mayoritas partai politik di DPR, akan bahu membahu mensukseskan beberapa program kebijakan yang sudah dicanangkan pada pemerintahan 2019-2024. Dengan koalisi mayoritas, relasi eksekutif […]

Politik Agamawan

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Pertarungan politik sepertinya sedang memasuki masa panas-panasnya. Kampanye terbuka telah dilakukan di beberapa tempat, dan semua orang sedang kasak-kusuk tentang kandidat pilihannya. Di arena persaingan para politisi ini, hadir para agamawan yang biasa membawa dalil-dalil agama untuk mendukung […]

Menyoal Hak Pilih Difabel

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Pemilihan umum serentak sebentar lagi. Pada tanggal 17 April 2019 rakyat Indonesia akan terfasilitasi hak pilihnya, baik Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD), Provinsi dan Kabupaten/Kota. Begitu pentingnya […]

Difabel dalam Debat Capres Cawapres

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Debat Perdana Capres-Cawapres 2019 yang diselenggarakan KPU telah dilaksanakan. Hiruk pikuknya masih terasa sampai saat ini. Salah satu materi hak asasi manusia yang dibahas adalah terkait dengan difabel. Capres-Cawapres Urut 1 (satu) menjelaskan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang No.8 […]

Pembebasan Baasyir

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law KABAR mengejutkan datang dari lstana Negara. Melalui kuasa hukum ilm pemenangan JKW-MA’ Yusril lhza Mahendra menyatakan bahwa Presiden telah menyetu.iui pembebasan Abu Bakar Baasyir Pada tahun 2011 lalu, Puhrsan Pengadilan Negeri Jakarta Selalan menjatuhkan vonis bagi Baasyir […]

Pelanggaran HAM dan Pesan Untuk Pemangku Kebijakan

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Di awal tahun, tidak ada salahnya kita mengingat kasus pelanggaran HAM tahun lalu. Setidaknya kasus-kasus yang ada akan memperingatkan pemangku kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan di tahun ini. Di hari HAM 2018, Kontras merilis peristiwa pelanggaran HAM […]