Entries by poppy

Evaluasi Performa Legislasi

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Setelah revisi UU KPK disahkan pada pengunjung 2019, seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi atas performanya dalam melaksanakan fungsi legislasi. Saat itu, mereka dihujam kritik dan penolakan publik atas perubahan UU KPK. Prosesnya dikebut secara cepat, tanpa […]

Destruksi Legislasi Nasional

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR. RUU ini sejak tahap perencanaan telah dikritik banyak kalangan, utamanya para akademisi yang menilai  adanya cacat serius pada aspek metodologi, paradigma, dan substansi pengaturannya. Secara metodologi undang-undang ini menggunakan […]

Pancasila dan HIP

Author: Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law PEMBAHASAN omnibus law RUU Cipta Kerja kian mem anas di Indonesia. Bidang ketenagakerjaan yang menjadi salah satu pembahasan dalam RUU Cipta Kerja tentu tak lep as dari permasalahan. Pada klaster ketenagakerjaan terdapat degradasi nilai kesejahteraan bagi […]

Netralitas ASN

Author: Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration of Law   Kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap akan dilaksanakan tahun ini, di tengah wabah Covid-19. Persiapan penyelenggaraan pilkada yang digelar ini tidak lepas dari beberapa polemik. Salah satunya menyinggung netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, […]

Pilkada Kades

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah memasuki tahapan penting, yaitu pandaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan ini akan berlanjut dengan produksi dan pendistribusian logistik, laporan dan audit dana kampanye, kampanye dan debat publik, pembentukan KPPS dan pengumuman DPT, […]

Menyelenggarakan Pilkada Aksesibel

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah melewati tahapan penting, yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan ini akan berlanjut dengan produksi dan pendistribusian logistik, laporan dan uadit dana kampanye, kampanye dan debat publik, pembentukan KPPS dan pengumuman DPT. Puncaknya pemungutan […]

Perjudian Revisi Undang-Undang MK

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Hasil perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memicu berbagai spekulasi atas performa dan masa depan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Berbagai kritik muncul sejak rancangan undang-undang ini diinisiasi […]

REVISI UU MK, UNTUK SIAPA?

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Ada dua poin besar dalam draft revisi UU MK yang menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Pertama, menambah syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 menjadi 60 tahun. Kedua, mengubah ketentuan aturan […]

Teror dan Latah dengan Makar

Author: Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Criminal Law Pada zaman Orde Baru, istllah ‘subversi” dan “makar’ sangat tidak asing di telinga masyarakat, Bagalnrana tidak, delik subversi dan”nnkaLsant ltu sering terucap dari mulut para pejatbat untuk mengancam kelompok tertenru yang dianggap membahayakan kekuasaan. Pascareformasl, kedua istilah […]

Opsi Penundaan Pilkada

Author: Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Jakarta – Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 30 Maret kemarin yaitu sepakat menunda Pilkada 2020 serta meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa […]