Entries by poppy

Relasi Perburuhan

Authir:  Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law INDONESIA — juga sekitar 200 negara lain — menghadapi ancaman global pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Bukan hanya dampak kesehatan, namun seluruh sektor termasuk perburuhan di Indonesia, terkena dampak. Kebijakan work from home ( WFH) […]

Semu, Perlindungan Perempuan Buruh

Author: Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law AWAL 2020 mencuat kabar adanya mogok kerja yang dilakukan pekerja PT AFI, produsen es krim. Aksi dilakukan karena beberapa hal. Di antaranya tahun 2019 ada tingkat keguguran dan kematian bayi sebanyak kurang lebih 20 kasus. Mencuatnya […]

UTOPIA ANGKET JIWASRAYA

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Suara keras Fraksi Partai Demokrat terhadap skandal Jiwasraya semakin tajam ke arah pembentukan Pansus hak angket. Intensitas tekanan itu menguat setelah perusahaan “pelat merah” tersebut diperkirakan mengalami kerugian fantastis lebih dari 10 Triliun. Upaya Demokrat menggulirkan hak […]

RADIKALISME ASN

Author: Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law RADIKALISME kini menjadi satu hal yang sangat disoroti di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN yang berfungsi sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk menjaga […]

“BOLA LIAR” AMANDEMEN

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa wacana tiga periode masa jabatan presiden jelas akan menjadi jebakan baginya. Ia juga menambahkan bahwa wacana mengembalikan pemilihan presiden melalui MPR ibarat sebuah ilusi. Sebagai presiden yang dipilih secara langsung, ia  menegaskan […]

Raperda Disabilitas

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Pemerintah Yogyakarta sedang mempersiapkan revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Inisiatif ini merupakan keniscayaan karena di level nasional sudah berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada sisi yang […]

Feminisme, Islam dan HAM

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Mendiskusikan feminisme selalu akan diawali dengan pembahasan tentang gender. Apa makna keduanya? Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (sex). Dalam perkembangan, gender dan jenis kelamin dimaknai secara berbeda. Jenis kelamin dimaknai perbedaan laki-laki dan perempuan […]

Raperda Disabilitas

Saat ini, pemerintah Yogyakarta sedang mempersiapkan revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Inisiatif ini merupakan keniscayaan karena di level nasional sudah berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada sisi yang lain, Perda No. 4 Tahun 2012 masih mencantumkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang […]

Menyoal Hak Pilih Difabel

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Pemilihan umum serentak sebentar lagi. Pada tanggal 17 April 2019 rakyat Indonesia akan terfasilitasi hak pilihnya, baik Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD), Provinsi dan Kabupaten/Kota. Begitu pentingnya […]

KETIKA KPK DI BAWAH KUASA PRESIDEN

Author:  Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Jika mencermati hasil perubahan UU KPK (UU Nomor 19 tahun 2019), maka arah politik hukumnya jelas. Mengubah simpul kelembagaan KPK dari lembaga independen, menjadi lembaga pemerintah. Dalam Pasal 3 revisi UU KPK disebutkan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi […]