CATEGORIES

ARCHIEVES

SEARCH OPINION

Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Author: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Banyak orang yang salah memahami, atau sengaja memelintir, sebuah isu atau pernyataan yang sebenarnya sudah jelas struktur logika dan argumentasinya. Masalah keberlakuan hukum Islam di dalam kerangka hukum nasional yang pernah saya kemukakan, misalnya, bisa...

Perang Dagang AS-Cina dan Runtuhnya Masa Depan WTO

Author: Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of International Law Genderang Perang Dagang telah ditabuh olehDonaldTrump menandai perang dagant global antara Amerika Serikat (AS) dengan mitra-mitra dagang utamanya sepert Cina, Uni Eropa (UE) dan Kanada. Pecahnya Perang dagang tersebut aiawati aentan tindakan DonaldTrump menaikkan tarif (bea masuk)secara...

Amien, Politik, Masjid

Author: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Ketika sedang istirahat Jumat (27/4) kemarin sore handphone (HP) saya berdering-dering. Setelah saya tolak, berdering lagi dan berdering lagi. Ketika dengan agak malasmalasan saya mengangkat HP itu, ternyata peneleponnya adalah wartawati yang langsung saja nyerocos...

Menyorot Polri Lawan Hoax

Author: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Saya heran pada sementara pihak yang menyalah-nyalahkan Polri ketika membongkar dan menangkap belasan orang yang disangka mengorganisasikan akun hoax untuk menyebarkan berita bohong ke te ngah-tengah masyarakat. Mereka ini seakan tidak menyadari bahwa berbagai kerusuhan...

Jalan Keluar UU MD 3

Author: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Semula Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR yang berisi persetujuan untuk membahas rancangan revisi atas UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3). Isinya satu saja: perubahan komposisi (tepatnya penam...