Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

The International Program of Undergraduate Study Program in Law Conducting Covid-19 Vaccination for Students

The International Program of Undergraduate Study Program in Law of the Faculty of Law of Universitas Islam Indonesia and the Juridical Council of International Program held a vaccination for International Program students who live in Yogyakarta and its surroundings, on Tuesday (22/06/2021).

The Secretary of International Program, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., stated that vaccination is one of the efforts to deal with the Covid-19 pandemic situation. The vaccination was held at the Hospital of Universitas Islam Indonesia for free, attended by 23 students of the International Program of the Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia from batch 2015, 2018, 2019, until 2020. The participants are limited because of the stocks of the vaccine either. But that is not an excuse for do nothing. “We want to make herd immunity environment in our Faculty, as fast as we can. We really hope that this program will bring benefit for our students”, said Dodik Setiawan.

According to him, vaccination is fundamental as an effort to face the near-future Faculty’s programs, such as the trial of the hybrid lecture system. The hybrid lecture system is one of the first steps in implementing large-scale offline lectures in the midst of the Covid-19 pandemic situation. The faculty hopes that with vaccination, students can take offline lectures that will be conducted with specific health protocols. But for the offline lectures scenario seems that cannot be conducted in the near-future. The Faculty still implement the online system for this and next semester.

“We don’t know when this pandemic over, but we must do something for our children”, he said. Dodik Setiawan hopes that through this vaccination program, herd immunity can be achieved soon. “We will discuss with related authorities for the next vaccination program for our students as soon as the stocks is ready.”

gangsar

Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian

 

Oleh: Muhammad Teguh Pangestu[1]

Dari bulan Desember 2019 hingga detik ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Total jumlah yang positif terkena virus corona berjumlah 7.873.198 kasus. Total jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 432.477 korban jiwa. Total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 4.043.393 pasien.[2]

Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi[3] dikarenakan adanya Covid-19 sehingga Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure (keadaan kahar). Hal ini dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, apakah Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure? Apakah dengan adanya virus corona ini serta merta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian?

Force majeure telah diatur oleh Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, force majeure telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian force majeure itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Meskipun BW tidak memberikan pengertian force majeure, penulis mengartikan force majeure adalah suatu keadaan yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Contoh: Covid-19, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar.[4] Contoh: Cristiano Ronaldo membeli mobil Honda Civic Turbo di salah satu showroom Honda yang ada di Jakarta. Dalam proses pengiriman, kapal yang mengangkut mobil Honda Civic Turbo tersebut mengalami kebakaran, sehingga mobil Honda Civic Turbo tersebut ikut terbakar juga.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar.[5] Contoh: Pada tanggal 5 Agustus 2019, Prof. Dr. Rudhi Sitepu, S.H., M.H. akan memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Namun, pada tanggal 4 Agustus 2019, yang bersangkutan sakit demam berdarah dan rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor. Contoh lain: Covid-19. Jika Covid-19 ini berakhir, pihak kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitor, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.[6]

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum force majeure. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[7]

Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana, Pasal 1338 BW mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai udnang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.[8]

Meskipun posisi para pihak sejajar dengan legislator, namun di antara mereka terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada daya berlakunya produk yang diciptakan. Produk yang diciptakan legislator berupa undang-undang, dengan seluruh proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat secara universal dan bersifat abstrak. Sedangkan, perjanjian yang merupakan produk dari para pihak memiliki daya berlaku terbatas pada para pihak saja dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut, para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.[9]

Dari penjelasan asas Pacta Sunt Servanda di atas, kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian.

Pada umumnya, ketentuan force majeure dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure. Dengan diuaraikannya peristiwa apa saja yang termasuk force majeure dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan force majeure dalam klausul perjanjian, namun jika Covid-19 tidak dikategorikan sebagai force majeure, maka debitor yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan Covid-19.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar. C.V. Social Politic Genius.

Ridwan Khairandy. 2004. Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta. UI Press.

________________. 2014. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta. FH UII Press.

Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika.

 

INTERNET

https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[1] Penulis adalah lulusan Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan penulis buku “Pokok-Pokok Hukum Kontrak” dan “Badan Usaha Milik Negara & Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN”.

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[3] Wanprestasi, ingkar janji, atau cedera janji menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi di mana debitor tidak menjalankan kewajibannya atau prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hal. 278.

[4] Salim H.S., 2019, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 102.

[5] Ibid.

[6] Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal. 282.

[7] Ridwan Khairandy, 2004, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Press, hal. 28.

[8] Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 127.

[9] Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar, C.V. Social Politic Genius, hal. 89.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
,

INTERNATIONAL CONFERENCE & CALL FOR PAPERS MUTUAL LEGAL ASSISTANCE AND ASSET RECOVERY: A COMPARATIVE STUDY IN THE LEGAL SYSTEM OF INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR, AND HUNGARY

The Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia held an online International Conference and Call for Papers with the theme: International Conference & Call for Papers Mutual Legal Assistance and Asset Recovery: A Comparative Study in The Legal System of Indonesia, Malaysia, Myanmar, And Hungary, Wednesday (02 /06/2021). In this event, there are 2 (two) sessions: the first session is a presentation session by participants who have submitted papers and the second session is the International Conference.

The first session started at 09.00 WIB and was opened by Master of Ceremony Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, S.H., after that the Master of Ceremony allowed Cristopher Micheal Jason, JD as moderator to lead the paper presentation session by participants who had submitted papers. 4 presenters will present their papers, the four participants are from several universities in Indonesia. First, Dodik Setiawan Nur Heryanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. from the Universitas Islam Indonesia with the paper title “Establishing Intensive Diplomatic Channels to Recover Stolen in Indonesian Public Assets Stored Overseas”. Second, Nella Sumika Putri & Budi Arta Admaja from Padjadjaran University with the paper title “Optimizing Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in the Return of Assets Resulting from Proceeds of Crime: Lessons Learned from Indonesia”. Third, Rayhan Zidane comes from the Universitas Islam Indonesia with a paper entitled “Arbitration”. And Fourth is Dr. Joyce Soraya S.H., M.Hum from PGRI University Kanjuruhan Malang with the paper title “Mutual Legal Assistance (MLA) and Asset Recovery in Criminal Law Perspective”.

After the 4 presenters finished presenting their papers followed by a question and answer session, the participants welcomed the material presented by the 4 presenters, it could be seen from the many questions asked by the participants who attended the event. In the first session, 195 participants were consisting of students, academics, and practitioners from several countries including Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Myanmar, Hungary, and several other countries until the first session closed at 11.10 WIB.

The second session started at 13.00 WIB, this International Conference invited 2 Keynote Speakers and 6 Speakers, 2 Keynote Speakers, namely: first, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. he is the Director-General, General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Cahyo Rahadian in addition to delivering material on mutual legal assistance and asset recovery, also said that “we are struggling to overcome the covid-19 pandemic which is causing misery to the global economy, the Indonesian government is trying to get more than 50% of Indonesian people vaccinated by the end of July 2021, do not hesitate about the effectiveness of the vaccine and register for vaccination at the nearest state health facility”. And the second is Yusfidli Adhyaksana, who is the Legal Attache of the Indonesian Embassy in Singapore who provides material on Indonesia’s “Legal Framework on MLA Asset Recovery”.

This was followed by a material presentation by 6 (six) speakers led by moderator Dr. Sri Wartini, S.H., M. Hum., Ph.D. namely: First, Prof. Dr. Sepriani, S.H., M. Hum. A Professor of International Law at the Faculty of Law Universitas Islam Indonesia delivered a material entitled “MLA and Assets Recovery from the International Law Perspective: Best Practice & Challenge in Indonesia”. Second, Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Senior Lecturer of Criminal Law Faculty of Law Universitas Islam Indonesia who delivered material entitled “Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in the Perspective of Criminal Law in Indonesia”. Third, Faizul Aswad bin Masri, LL.B. (Hons), MCL. Dan Puan Norinna Bahadun, LL.B. (Hons), LL.M. delivered material entitled “Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and Recovery of Proceeds of Crime–A Malaysian Experience”, both were deputy public prosecutors, transnational crime units, attorney general’s members of Malaysia. Fourth, Su Wai Mon, LL.B. (Hons), MCL, Ph.D. A Law Lecturer at Dagon University, Yangon & Multimedia University, Malaysia delivered a material entitled “The Practice of Mutual Legal Assistance (MLA) IN Myanmar: A Brief Analysis”. Fifth, Dr. Csaba Gondola from the University of Debrecen, Hungary delivered a material entitled “Mutual Legal Assistance and Asset Recovery: A Comparative Study in The Legal System of Indonesia, Malaysia, Myanmar, And Hungary”.

After all the Speakers finished delivering their material, the participants who attended the event welcomed the theme raised by the committee, it could be seen from the enthusiasm of the participants who wanted to ask questions to the speakers.

 The event was opened by the rector of the Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T. M.SC., Ph.D. In his opening remarks, Fathul Wahid said that “I as the rector of the Islamic University of Indonesia congratulated the Faculty of Law at the Islamic University of Indonesia for the implementation of this international conference”, at the end of his speech Fathul Wahid hoped that “from this event we could find a common thread that could be a stepping stone for progress. Together, these similarities can be used as a starting point for setting up a more standardized legal system, as we can refer to mutual legal assistance and asset recovery. Once again we thank all the speakers and all the participants”. He said.

Participants who attended the second session reached 476 participants consisting of students, academics and practitioners from several countries including Indonesia, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Hungary and several other countries until the second session closed at 16.05 WIB. (Lubis/IP Students)

poppy

Hak Mudik

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H.

Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law

 

Warga perantauan mengalami keresahan saat ini. Waktu yang dhabiskan untuk bekerja dan berharap mudik saat liburan terhalang kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Addendum Surat Edaran No.13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Surat Edaran ini mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18-24 Mei 2021), sedangkan peniadaan mudik akan berlangsung pada 6-17 Mei 2021.

Kebijakan pengetatan dan peniadaan mudik memunculkan kritik dari berbagai kalangan, utamanya dari para pekerja moda transportasi dan warga yang berharap mudik setelah sekian lama tidak balik kampung halaman. Salah satu pernyataan yang muncul, bukankah mudik adalah hak setiap warga yang keberadaannya dijamin hukum HAM? Sebagian akademisi menyebut larangan mudik adalah pelanggaran HAM, dan sebagian yang lain menyatakan tidak.

Secara hukum, mudik dapat dikatagorikan sebagai hak untuk bebas bergerak dan berpindah dalam satu wilayah negara. Pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam dalam wilayah Republik Indonesia. Pada Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan bergerak  dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

Aturan di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa mudik merupakan hak yang djamin oleh hukum yang levelnya Undang-Undang, dan kovenan sendiri levelnya adalah International Bill of Human Righ karena tingkat universalitas haknya yang sangat tinggi. Dalam General Comment terkait ketentuan ini dinyatakan bahwa kebebasan untuk bergerak merupakan kondisi yang tidak terlepaskan dari pengembangan pribadi seseorang. Kebebasan bergerak berhubungan dengan hak-hak yang lain.

Namun demikian, hak kebebasan bergerak dan berpindah tempat merupakan hak yang bisa dikurangi (derogable rights) dalam situasi darurat, dan bisa dibatasi (limitasi) di masa tenang dan damai. Dasar hukum pembatasan tercantum pada Pasal 29 DUHAM, Pasal 28J UUD 1945, Pasal 12 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Beberapa Pasal tersebut mengatur pembatasan hak dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Dalam intrumen hukum HAM, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipastikan untuk legitimasi satu tindakan pembatasan yang dperbolehkan (permissible restriction). Ketiga syarat ini dikenal three part test (tiga uji elemen),  pertama, setiap pembatasan hak harus diatur oleh hukum (prescribed by law). Para ahli menyatakan bahwa hukum disini ialah undang-undang atau putusan pengadilan. Kedua, pembatasan dilakukan dengan alasan yang sah (legitimate aim), yaitu alasan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak kebebasan orang lain/reputasi orang lain. Ketiga, pembatasan dperlukan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society) dan dilakukan secara proporsional (proportionality).

Larangan mudik dengan demikian sebenarnya adalah pembatasan hak dan mengambil hak warga, tetapi dapat dibenarkan hukum dengan pertimbangan kesehatan masyarakat. Kritik fundamen Addendum Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 lebih pada pembatasan hak mudik yang hanya diatur pada setingkat Surat Edaran, padahal hak yang dibatasi dijamin dalam Undang-Undang, dan pembatasan hak oleh hukum haruslah setingkat Undang-Undang dan atau putusan pengadilan.

Pembatasan hak mudik juga cenderung tidak proporsional karena tidak berimbang dan wajar, salah satu contoh yang kerap dikeluhkan warga ialah mengapa mudik dilarang, tetapi tempat wisata dan tempat-tempat perbelanjaan tetap dibolehkan untuk dikunjungi, padahal keduanya sama-sama akan membuka rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah memperbaiki kebijakakan aturan larangan mudik ini serta mencari jalan keluar penanganan covid-19 yang lebih holistik dan proporsional.

This article have been publishe in Kedaulatan Rakyat Newspaper, 5 May 2021.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
,

JCI And SAIL Funding Donation to the Bina Siwi Orphanage

On April 30, 2021 the Students Association of International Law (SAIL) Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia (UII) and the Juridical Council of International Program (JCI) held a joint sharing event in a blessed month, the event was held at the Bina Siwi Orphanage located at Jl. Pajangan-Bantul Jetis, Sendongsari, Pajangan Bantul District. The event took place quickly and adhered to health protocols, all participants wore masks and kept their distance, attended by 14 student representatives.

From the opening of the fundraiser on April 25, 2021, to April 30, 2021, funds amounting to Rp. 4,767,000.00. This fund is a donation from lecturers, alumni, students, parents of students, and the general public. The funds are used to buy 52 boxes of rice for breaking the fast, light snacks, 150 masks, and cash assistance of Rp. 3,601,000.00 to the Bina Siwi Orphanage.

The event was opened with remarks from the management of the Bina Siwi orphanage. According to the manager, there are 38 children ranging in age from 10 to 35 years who live at the Bina Siwi Orphanage. “All the children here are children with special needs, even though they have special needs, but they have works and talents as evidenced by them presenting one piece of music,” said Nurlela, manager of the Bina Siwi Orphanage.

At the handover ceremony, the Secretary of the FH UII International Program, who was also the Supervisor of the SAIL UKM, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH. MH. LL.M., Ph.D. asked by the board of the Bina Siwi Orphanage to give greetings and motivation to the foster children. In his speech, Dodik Setiawan said that since childhood he also had special needs, that his left ear could not hear. But with the motivation from teachers and his parents, he was able to achieve achievements in Europe by getting the summa cum laude predicate in the doctoral program from the University of Debrecen, Hungary. Based on his inspiring story, he advised the foster children and students to continue their enthusiasm for learning even in the midst of a pandemic time.

President of SAIL, Arief Hasanul Husnan Nasution said that the handover ceremony of the funding to the Bina Siwi Orphanage was a collaboration activity between SAIL, JCI, and the International Program Undergraduate Study Program in Law, Faculty of Law UII. “From the deliberations and consensus of our friends, both from us at SAIL and friends from JCI,” said Arief. The Bina Siwi Orphanage was chosen as the place to distribute the donations for no reason. The Bina Siwi Orphanage is a place to study and live for orphans with disabilities and special needs. The Bina Siwi Orphanage was founded in 1989 and currently accommodates 38 children with disabilities and special needs. “Apart from that, we assume that the orphanage is less affordable, so it is a little seldom touched by assistance, given the distance that is quite far from the city of Jogja”, added Arief.

General Chief of JCI, Akhiruddin Syahputra Lubis, said that events like this should be a routine agenda as much as possible. “It must be maintained and sustainable, not just this year because the event provides lessons and lessons to students that there are still many of our brothers who are less fortunate than us students who have more opportunities”. Lubis also said that this event was an event to “cultivate a caring spirit and student social sensitivity”. According to him, not all students have a spirit of caring and social sensitivity, therefore they must frequently be nurtured with events like this, especially since this is the month of Ramadan as much as possible, we must share.

JCI and SAIL are committed make activity that bring benefit to society. “We would like to thank all of the donors, hopefully the good deeds given will be rewarded by Allah SWT, Allahumma Aamiin,” said Arief.

gangsar

PRACTICE TEST RESULTS ANNOUNCEMENT OF CANDIDATES FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FACULTY OF LAW UII – YEAR 2021

Bismillahirrahmaanirrahiim

The Head of the Faculty of Law, Islamic University of Indonesia, hereby announces the names of applicants for the information system manager of FH UII who have passed the practical test and are entitled to take part in the second stage of the test in the form of an interview which will be held on:

Day, Date : Wednesday, May 5, 2021

Time: 08.30 – 12.00 WIB

Place : VIP Room, Moh. Yamin Fak. Indonesian Islamic University Law Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

The list of participants and the rules are attached to this announcement. The result of the decision cannot be contested. Thus, to be checked and be aware of the existence. Alhamdulillaahirabbil’alamiin

 

Yogyakarta, 29 April 2021 / 17 Ramadan 1442 H

Dean,

 

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
gangsar

Even Semester Midterm Exam Schedule for Undergraduate Faculty of Law UII 2020/2021

Delivered to the Law Study Program Students of the Faculty of Law UII Undergraduate Program, the schedule for the Mid-Semester Examination (UTS) for the Academic Year 2020/2021 which will be held on April 22, 2021 until. May 4, 2021. Students are encouraged to prepare themselves as best they can and use UTS as a way for you to measure your ability to master science and knowledge.

Attached is a schedule that is shared via View Google Spreadsheet. Students should always look at this schedule because there are possible updates or schedule changes that may occur for some reason. In addition, for students whose key-in courses collide on the exam schedule, they are welcome to adjust, because from the beginning the Study Program has given directions and warnings regarding this matter.

Download the 2020/2021 Even Semester Midterm Exam answer sheet template [regular] [international] Students work on questions using Class Room media where the lecturer uploads questions. Therefore, students must pay attention as well as possible so as not to be mistaken in collecting assignments. IMPORTANT: The information “BOLEH” and “TIDAK BOLEH” take the exam listed on the Gateway, please ignore it because the information is applied during the Final Semester Examination (UAS).

gangsar

MANUAL OF INTERNATIONAL COURSES

Delivered to students of the Apprenticeship subject of the Law Study Program of the Undergraduate Program in the Even Semester of T.A. 2020/2021, there will be an Internship Participant Briefing event which will be held on:

Day/Date : Saturday, April 10, 2021

Time: 13.00 – 15.40 WIB

Media : Online (via Zoom)

The division of space (zoom link) and the schedule of debriefing are as follows:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download Rundown Pembekalan [167.44 KB]

Contact Person/CP:

085875250408 (Apprenticeship Admin)

081225634133 (Admin of Faculty of Law UII Education and Training Center)

gangsar

Announcement of Information System Management Staff Vacancies at Faculty of Law UII

The UII Faculty of Law opens the opportunity for you to participate in the selection/recuitment within the UII Faculty of Law, with the following conditions and positions:

    • Website Management
    • Staff Learning Content
    • Staff Information Systems and Academic
    • Administration Staff Staff of General Administration System,

1 (one) person is required.

Upload application via this Google Form [ Upload Application ]

For further information, please contact: Mrs. Achyuniwati (081328780125)

Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Condolence

Innalillahi wa inna Illaihi raji’un

Faculty of Law Universitas Islam Indonesia expressed its condolences for the passing of Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Lecturer of Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Former Chief Justice of the Supreme Court of Republic of Indonesia, Member of Supervisory Board of Indonesian Anti-Corruption Commission (2019-2023).  Rest in Peace. May Allah give him the best place on Jannah.