CATEGORIES

ARCHIEVES

SEARCH OPINION

Pancasila dan HIP

Author: Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law PEMBAHASAN omnibus law RUU Cipta Kerja kian mem anas di Indonesia. Bidang ketenagakerjaan yang menjadi salah satu pembahasan dalam RUU Cipta Kerja tentu tak lep as dari permasalahan. Pada klaster ketenagakerjaan terdapat degradasi nilai kesejahteraan bagi...

Netralitas ASN

Author: Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration of Law   Kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap akan dilaksanakan tahun ini, di tengah wabah Covid-19. Persiapan penyelenggaraan pilkada yang digelar ini tidak lepas dari beberapa polemik. Salah satunya menyinggung netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya...

Pilkada Kades

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sudah memasuki tahapan penting, yaitu pandaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan ini akan berlanjut dengan produksi dan pendistribusian logistik, laporan dan audit dana kampanye, kampanye dan debat publik, pembentukan KPPS dan pengumuman DPT...

Menyelenggarakan Pilkada Aksesibel

Author: M. Syafi’ie, S.H., M.H. Lecturer in Faculty of Law,  Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law Penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah melewati tahapan penting, yaitu pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tahapan ini akan berlanjut dengan produksi dan pendistribusian logistik, laporan dan uadit dana kampanye, kampanye dan debat publik, pembentukan KPPS dan pengumuman DPT. Puncaknya pemungutan...

Perjudian Revisi Undang-Undang MK

Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law   Hasil perubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memicu berbagai spekulasi atas performa dan masa depan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Berbagai kritik muncul sejak rancangan undang-undang ini diinisiasi...