Analisis Putusan dengan Amar Tidak Dapat Diterima terhadap Gugatan yang Melampaui Waktu Tempuh Upaya Administratif (Studi Kasus Putusan Perkara Ibrahim Malik melawan Rektor Universitas Islam Indonesia)

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

In the state administrative dispute registered in The Verdict of The Yogyakarta State Administrative Court Number 17/G/2020/PTUN.YK., the lawsuit cannot be accepted, because the defendant’s challenge (exception) regarding court’s competence was accepted. Normatively, the verdict can be justified, but leaves legal problems, including: 1) What are the considerations and decisions (verdict) of the case in relation to the authority of the chief of the court as referred to Article 62 of Law Number 5 of 1986 concerning The State Administrative Court? 2) How is the legal protection for the aggrieved party when the issuance of a state administrative decision in which the person concerned is required to take administrative measures first? This paper is a normative research by prioritizing secondary data through primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the study shows that there is an
inaccuracy of the chief of the court in the deliberation meeting (dismissal process) that passes the lawsuit until it was examined in the main case by the panel of judges. The existence of new regulations regarding administrative measures, is still seen as less clear and firm, especially regarding the rights of justice seekers in state administrative disputes.

Keywords: Administrative measures, Dismissal process, Law protection, Verdict.

Abstrak

Di dalam sengketa tata usaha negara yang terregister dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2020/PTUN.YK., menyatakan gugatan tidak dapat diterima, lantaran eksepsi tergugat tentang kompetensi diterima. Secara normatif putusan tersebut dapat dibenarkan, namun meninggalkan permasalahan hukum, diantaranya adalah: 1) Bagaimana pertimbangan dan amar putusan perkara tersebut jika dikaitkan dengan kewenangan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terbitnya keputusan tata usaha negara dimana yang bersangkutan wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu? Karya ilmiah ini merupakan penelitian normatif dengan mengedepankan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakcermatan ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan yang meloloskan gugatan sampai dengan diperiksa dalam pokok perkara oleh majelis hakim. Adanya peraturan baru mengenai upaya administratif, masih dipandang kurang jelas dan tegas, khususnya mengenai hak pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Putusan, Rapat permusyawaratan, Upaya administratif.

Daftar Pustaka

Buku

H. R., Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Eds. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
____________, Urgensi Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
Harahap, Zairin, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed. rev., Ctk. ke-9, Rajawali
Pers, Jakarta, 2015
Mamudji, Sri, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas
Hukum UI, Jakarta, 2005
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam Cetakan Pertama,
Liberty, Yogyakarta, 2002
Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Tjandra, W. Riawan, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2015

Jurnal

Baherman, “Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal
Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Qiyas, Volume 5,
Nomor 2, 2020, hlm. 95.
Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara Pasca-Reformasi di Era Peradilan Elektronik”, Jurnal Hukum PERATUN,
Edisi Vol. 3 No. 2, Agustus 2020, hlm. 122.
Jalil, Husni, “Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Penyelesaian
Sengketa Administrasi Negara”, Jurnal Transformasi Administrasi, Edisi Volume 1,
2011
Pattipawae, Dezonda R., “Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha
Negara”, Jurnal Sasi, Edisi Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2015
Pradana I Putu Ristandi & Marwanto, “Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan dalam
Peradilan Tata Usaha Negara” Jurnal Kertha Negara, Edisi Vol. 1, No. 1, Maret 2013
Rina, Irene Ave, et. al., “Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Tidak dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan MA No.
009/G/2015/PTUN SMG)”, Diponegoro Law Journal, Edisi Vol. 6 No. 2, 2017

Produk Pengadilan dan Lain-Lain

Aulia Adam, Dugaan Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik Ibrahim Malik, terdapat dalam
https://tirto.id/dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-balik-citra-baik-ibrahimmalik-
ftbQ, diakses tanggal 1 Oktober 2021.
Jefri, “Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara”
terdapat dalam
https://www.researchgate.net/publication/348987997_Rapat_Permusyawarata
n_Pemeriksaan_Persiapan_Di_Pengadilan_Tata_Usaha_Negara,
Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (Penetapan Pengadilan) Nomor
10/G/2021/PTUN.YK.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) Nomor
17/G/2020/PTUN.YK.