Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Administratif bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan atas Peraturan Kepegawian)

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

This study aims to determine legal certainty in the imposition of administrative sanctions for civil servants who commit criminal acts of corruption in terms of employment regulations. The formulation of the problem in this study is legal certainty in imposing administrative sanctions for civil servants who commit criminal acts of corruption in terms of staffing regulations?This type of research is normative juridical research. The study is carried out using a conceptual approach and a statutory approach, an approach that moves from the views and doctrines that develop in legal science, in order to find ideas that . give birth to relevant legal understandings, concepts, and principles, as a basis for building a legal argument in solving the legal issues faced. This research is library research, which is a study that uses literature by studying books, books and other information that is relevant to the scope of the discussion. The result of this study is that there is legal uncertainty in the imposition of administrative sanctions for civil servants who commit criminal acts of corruption. This is because the rules for imposing sanctions for civil servants who commit criminal acts in the ASN Law and PP Discipline are regulated differently. In the ASN Law, administrative sanctions can be imposed in the form of dishonorable dismissal, while in the PP Disciplinary ASN sanctions are not respectfully regulated in severe disciplinary sanctions.

Keywords: Administrative Sanctions, Civil Servants, Corruption Crimes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Administratif bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Peraturan Kepegawaian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi administratif bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari peraturan kepegawaian? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative Penelaahan dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang. melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakaan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari bukubuku, kitab-kitab maupun infomasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi administratif bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan aturan penjatuhan sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan pidana dalam UU ASN dan PP Dsiplin diatur berbeda. Dalam UU ASN dapat diajatuhkan sanksi administratif berupa diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan di PP Disiplin ASN sanksi tidak dengan hormat tidak diatur dalam sanksi disiplin yang bersifat berat.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Ghufron dan Sudarsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Ctk Ke-1, Rineka Cipta,
Jakarta, 1991.
Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Peter Mahmud Marzuk, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media Sarana
Press, Jakarta, 1986.
Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian, Ctk. Pertama, UII
Press, Yogyakarta, 2018.
S.F.Marbun, Hukum Adminstrasi I, Yogyakarta, FH UII Press, 2012.
Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

Jurnal

Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya
Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.15, No 3,
September 2018, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Warih Anjari, Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Ilmiah
Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, Kopertis Wilayah III.
Fathudin, Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik
(Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan), Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Nurmalita Ayuningtyas Harahap. Revitaliasai Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui
Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak
Pidana Korupsi. Jurnal Panorama Hukum. Vo.3, No.2, Desember 2018.
Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian
Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan
Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Imu
Hukum 16, no. 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan, Surat Keputusan

Undang-Undang Dasar 1945 NRI.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparat
Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara tentang proses penghentian PNS korupsi. SKB yang bernomor
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 memuat tentang
penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan.