RELASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN COVID-19: SEKTOR REGULASI

Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993
James A. Gardner, “The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)”, 7 Villanova Law Review.
1, 1961.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikanya, Cetakan III,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta,
2012.
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Ctk.
keempat, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Media Massa dan Media Elektronik

Siti Zuhro, Relasi Pusat-Daerah dan Korona, Opini Koran Kompas 11 Mei 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-darijakarta-
hingga-makassar?page=all, diakses 1 November 2020
https://news.detik.com/berita/d-5167716/tadinya-18-kini-hanya-7-daerah-yang-masih-berlakukanpsbb
, diakses 10 November 2020
Diah Natalisa, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Tatanan Normal Baru Butuh
Birokrasi Pelayanan yang Sederhana, dalam https://www.menpan.go.id/site/beritaterkini/
tatanan-normal-baru-butuh-birokrasi-pelayanan-yang-sederhana diakses 20 November
2020

Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, Intruksi Presiden, dan Surat Edaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Covid 19.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Covid 19 sebagai Bencana Nasional.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 2019.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2020 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 57 Tahun
2020) tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam
Tatanan Normal Baru.