Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari segala kepentingan apapun. Sifat independen dari PUSHAM UII adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, personal pengurus, serta kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

Sebagai lembaga yang berada di lingkungan dunia kampus, sejak awal pendekatan yang dilakukan oleh PUSHAM UII adalah pendekatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Oleh karena itu, sebagian besar program yang selama ini dilakukan adalah diseminasi nilai-nilai HAM, penguatan demokrasi dan negara hukum, baik kepada masyarakat, lembaga pendidikan, maupun lembaga pemerintahan melalui training yang bersifat berkelanjutan ataupun singkat.

Beberapa institusi yang telah dan sedang bermitra dengan PUSHAM UII:

1. Mahkamah Agung RI
2. Mahkamah Konstitusi RI
3. Kejaksaan RI
4. Kepolisian RI
5. Komnas HAM RI
6. Komisi Yudisial RI
7. The Asia Foundation
8. NCHR (Norwegian Center)
9. Pemda Kota Jogjakarta
10. Pemda Kulon Progo

1. Seminar dan Workshop

Pusham UII telah melakukan banyak kegiatan seminar dan seputan Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, dan Demokrasi workshop, baik atas inisiatif internal Pusham UII untuk menjawab isu kontekstual maupun bekerjasama dengan linstitusi pemerintahan maupun swasta.

2. Legal Drafting

Atas sumber daya dan jaringan yang dimiliki oleh Pusham UII, Pusham  UII telah dipercaya oleh institusi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting). Selain penyusunan tersebut, Pusham UII dipercaya pula untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada perangkat daerah.

3. Konsultasi Produk Hukum

PUSHAM UII telah banyak menerima konsultasi terkait persoalan produk hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada lingkup daerah, terdapat beberapa derah yang telah melakukan konsultasi kepada PUSHAM FH UII. Daerah tersebut antara lain ialah DPRD Kabupaten Kulon Progo dan DPRD Kota Yogyakarta. Sedangkan pada level nasional diantaranya adalah Mahkamah Agung dan Komnas HAM RI.

4. Evaluasi Kebijakan dan Regulasi

Dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki, Pusham UII dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah daerah. Dalam rangka memetakan kebijakan dan regulasi apa yang dibutuhkan serta kebijakan dan regulasi apa yang sudah tidak relevan dan perlu diganti.

Ide tersebut kemudian disampaikan kepada pihak birokrasi Universitas Islam Indoensia yang terdiri dari Badan Wakaf dan Rektoriat. Gayung bersambut pihak birokrasi Universitas menanggapi usulan itu dengan bagus dan akhirnya disiapkanlah mekanisme pendirian lembaga tersebut.

Kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi akibat arus reformasi juga memberikan andil besar terhadap ide ini. Pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk satu kementrian baru yaitu Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang pada waktu itu dikomandani oleh Hasbalah M. Saad sebagai menterinya.

Salah satu program dari Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia adalah untuk mendiseminasi nilai-nilai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Program itulah yang kemudian menjadi titik temu antara keinginan Universitas Islam Indonesia dan Menteri Urusan HAM. Diadakanlah pertemuan antara Menteri Urusan HAM dan Rektor Universitas Islam Indonesia yang kemudian menghasilkan Memorandum of Understanding (MOU) pendirian Pusat Studi Hak Asasi Manusia.

Pada hari Jum’at, 7 April 2000 ditandatangilah Piagam Kerjasama Nomor: MOU.01/meneg./HAM/04/2000 underline  381/B.1/IV/2000 antara Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Menteri Negara Republik Indonesia Urusan HAM dengan Rektor Universitas Islam Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia.

Untuk menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, Ketua Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor : 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia tertanggal 20 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 44/B.6/Rek/IV/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, MA.

Di dalam SK yang telah dikeluarkan, beberapa tugas yang harus dilaksanakan PUSHAM adalah melakukan pendidikan HAM, pelatihan HAM, sosialisai HAM dan pengembangan teoritis HAM agar dapat memberi sumbangan bagi tumbuh dan berkembangnya senagara Indonesia baru yang demokrasi sesuai dengan asas-asas negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sifat independen dari PUSHAM adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan Program, Personal pengurus, serta Kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

Selain itu, PUSHAM adalah organisasi non partisan, non-profit yang memiliki komitmen dalam perlindungan HAM di Indonesia melalui penelitian, pendidikan, monitoring dan advokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendekatan teorities dan praktis yang inovatif dalam memahami dan menerapkan hukum HAM nasional dan Internaional.

Lembaga ini dibentuk sebagai bentuk dedikasi dan orientasi darma bakti Universitas Islam Indonesia kepada masyarakat publik dalam menciptakan dan mengembangkan masyarakat yang manusiawi dan beradab.

Lembaga ini dikelola oleh beberapa orang yang memiliki pengalaman beragam, beberapa berprofesi sebagai pengacara yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, sementara yang lain adalah staf akademik universitas  dan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki integritas, kemampuan akademis dan memiliki komitmen yang kuat dalam penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga ini juga didukung oleh beberapa sukarelawan dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dan memiliki perhatian dan pemahaman yang tinggi terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktis HAM bagi masyarakat publik
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental

Dewan Penasihat:

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.
3. Dr. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum.

Direktur:
Eko Riyadi, S.H., M.H.

Peneliti:

1. M. Syafi’ie, S.H., M.H.
2. Dr. Despan Heryansyah, S.H.I., S.H., M.H.
3. Nur Dayad, S. Ag.

Asisten Peneliti:

1. Sahid Hadi, S.H.
2. Alda Izzati, S.H.
3. Fatma Reza Zubarita, S.H.

Sekretaris:
Nova Umiyati

Bendahara:
Arwin Sriwahyu Romadoni