Tulisan ini bertujuan untuk menguji kedudukan hukum (legal standing) Masyarakat Hukum Adat “Muara Sakal” (MHA-MS) dalam sengketa tanah hak ulayat yang berada di Kabupaten Pelalawan, Pekan Baru, Riau. Obyek yang dikaji adalah sengketa tanah ulayat yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha antara MHA-MS dengan PT. RSS dan PT. NPM. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa MHA-MS memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat yang perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan lain sebagai aturan pelaksanaanya, sehingga MHA-MS memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkaranya ke pengadian yang diwakili oleh pemangku adat yaitu Bathin Muara Sako.

Legal Standing, Masyarakat Hukum Adat, Tanah Hak Ulayat

• Bambang Daru Nugroho. 2015. Hukum Adat, Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam
  Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Bandung: Refika
  Asitama.
• Dewi Wulansari. 2014. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
• Djamanat Samosir. Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum
  di Indonesia. Bandung: CV.Nusa Aulia.
• Julius Sembiring. 2018. Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. Yogyakarta:
  STPN Press.
• Koesnoe. 2000. Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah. Surabaya: Ubhara Press.
• Noer Fauzi Rachman & Mia Siscawati. Masyarakat Hukum Adat, adalah Penyandang Hak,
  Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. Yogyakarta: INSIST PRESS.
• Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen II
  dan IV.
• Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.53 tahun 1999
  tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
  Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kariman, Kabupaten
  Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
• Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
• Undamg-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
• Undang_undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil.
• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
  Hidup.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56-PUU-XIII-2015.
• Putusan Mahlamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/12.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003.
• Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw tanggal 30 Juli 2018.
• Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat.
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
  Perlindungan Masyarakat Adat.
• Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
  Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
• Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat Masyarakat
  Adat Kenegerian Kuntu.
• Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan
  Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten
  Kidul di Kabupaten Lebak.