Masalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) begitu mendominasi konflik-konflik agraria untuk penguasaan tanah dalam skala yang luas. Dalam banyak wilayah kasus, masalah tanah HGU merupakan “warisan” konflik agraria zaman kolonial. Ini terjadi karena HGU merupakan salah satu hak konversi hak barat, yakni Hak Erfpacht.

Sejarah telah memberi pengetahuan bahwa Hak Erfpacht merupakan alat dari pemerintah kolonial untuk menjarah kekayaan sumber sumber agraria di tanah air Indonesia. Hak Erfpacht bersumber dari Undang-undang Agraria Kolonial yakni, Agrarisch Wet yang ditujukan untuk memfasilitasi investasi luar negeri masuk ke Indonesia dan memperoleh tanah untuk mengembangkan tanaman komoditi ekspor. Pengembangan hak Erfpacht ini, dalam catatan sejarah juga menunjukkan fakta tentang betapa menyedihkan nasib rakyat karena harus tergusur kehidupan ekonomi politiknya dari tanah mereka sendiri. Perlawanan petani juga muncul saat itu dan bahkan terus menguat sampai saat ini menjadi konflik agraria yang tak terputus, seperti yang banyak terjadi terutama di Jawa dan Sumatera. Itulah yang disebut sebagai kasus tanah HGU “warisan” kolonial. Kasus tanah HGU Jenggawah adalah salah satu dari kasus tanah yang dimaksud. Masalah yang muncul semakin pelik bersamaan dengan semakin tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan agraria. Dalam perkembangannya,juga muncul kasus tanah HGU yang berasal dari penetapan Pemerintah, yang dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal sebagai UUPA 1960. Kasus-kasus di wilayah ini muncul dipengaruhi terutama oleh kebijaksanaan atau politik agraria nasional yang ditujukan pada
akumulasi modal melalui praktek Hak Menguasai Negara.