It has been more than a decade that the Information Commission was born to oversee the Public Information Disclosure in  Indonesia. This normative juridical research aims to answer: (1) what is the meaning of Public Information Disclosure in the  context of a democratic country and an Islamic perspective; and (2) what is the urgency of the Information Commission in the perspective of democracy and Islam; with a conceptual and doctrinal approach. The results of the study indicate that the Public Information Disclosure is an inseparable part of democracy and it does not conflict with Islam. Meanwhile, the existence of the Information Commission as a necessary effect of the existence of the Public Information Disclosure is very needed in Indonesia.

Keywords: Information Commission, Public Information Disclosure, Democracy, Islam.

Abstrak

Sudah lebih satu dekade Komisi Informasi lahir untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
Penelitian yuridis normatif ini ingin menjawab: (1) bagaimana makna Keterbukaan Informasi Publik dalam
konteks negara demokrasi dan perspektif Islam; dan (2) bagaimana urgensi Komisi Informasi ditinjau dari
perspektif demokrasi dan Islam; dengan pendekatan konseptual dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari demokrasi dan tidak
bertentangan dengan Islam. Sedangkan eksistensi Komisi Informasi sebagai efek keniscayaan dari adanya
Keterbukaan Informasi Publik juga sangat dibutuhkan keberadaannya.

Kata-kata Kunci: Komisi Informasi, Keterbukaan Informasi Publik, Demokrasi, Islam.