Problematika Hukum dan Konstruksi Pembebanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan di Indonesia

Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

The intellectual property rights as an object of guarantee has been determined in the laws, but has not been carried out optimally. This study aims to analyze problems regarding the legal problems of the imposition of intellectual property rights (IPR) as objects of guarantee and the construction of the imposition of intellectual property rights (IPRs) as objects of guarantees in Indonesia. The research method used is normative research by collecting data through library research, then analyzed using descriptive
evaluative methods. The results of this study conclude that there are several legal problems with the imposition of intellectual property rights (IPR) as objects of guarantee in Indonesia, ranging from not all IPRs can be used as collateral objects, IPRs as objects have their own characteristics and specificities, the economic value of IPRs is very volatile, to intellectual property rights in compliance with the prudential banking principles. Construction of the imposition of intellectual property rights as collateral objects can be carried out with four forms of guarantees, namely certificates of intellectual property rights with a pledge guarantee, pledge guarantees or fiduciary guarantees for intellectual property rights products, cessie guarantees for royalty rights born from intellectual property rights, and personal guarantees from third parties who have an interest in intellectual property rights.

Keywords: Construction, Intellectual Property Rights, Collateral Object.

Abstrak

Kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan, namun hingga saat ini penggunaannya sebagai objek jaminan belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai problematika hukum pembebanan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan di Indonesia dan konstruksi pembebanan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika hukum pembebanan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan di Indonesia, mulai dari tidak semua HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan, HKI sebagai benda memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri, nilai ekonomis HKI yang sangat fluktuatif, hingga hak kekayaan intelektual dalam pemenuhan prinsip kehati-hatian bank. Konstruksi pembebanan Hak Kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dapat dilakukan dengan empat bentuk jaminan, yaitu sertifikat hak kekayaan intelektual dengan suatu jaminan gadai, jaminan gadai atau jaminan fidusia terhadap produk-produk hak kekayaan intelektual, cessie jaminan terhadap hak royalti yang lahir dari hak kekayaan intelektual, dan jaminan perorangan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan hak kekayaan intelektual.

Kata-kata kunci: Konstruksi, Hak Kekayaan Intelektual, Objek Jaminan.

Daftar Pustaka

Buku

Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Iswi Hariyani. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta:Elex Media
Komputindo,2010.
J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Johannes Ibrahim. Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah. Bandung: Refika Aditama, 2004.
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya
Pratama, 2008.
Riky Rustam. Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press, 2017.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan. Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2011.
Subekti. Aneka Perjanjian. Cetakan Kesebelas, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
Obergefell v Hodges 556 US (2015) – The US Supreme Court Same-Sex Marriage
Case’ (2015) 17 The University of Notre Dame Australia Law Review 74

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, dan Nelly Ulfah Anisariza, Kekayaan
Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Upaya Mendapatkan Kredit
pada Lembaga Keuangan, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020.
Jono, “Tinjauan Yuridis Reksa Dana yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai
Bentuk Trusts”, Jurnal Hukum Bisnis, volume 25-No.01,(2006).
Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak
Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 23,
Desember 2016.
Sjahruddin, Lembaga Cessie Jaminan (zekerheid cessie) (sebagai catatan penulis atas hasil
seminar mengenai hukum jaminan yang diadakan pada tanggal 9. s/d 11 Oktober
1978), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 8, No. 16, tahun 1978, (Hlm. 650-651),
akses melalui http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/807/732
Sri Mulyani, Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai
Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, hasil penelitian hibah bersaing, Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang, 2013.
Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit
Perbankan, Jurnal Negara Hukum: Vol. 8, No. 1, Juni 2017.
Widya Marthauli Handayani, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan
Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 02, Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/PMK.01/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014
tentang Penilai Publik.

Artikel Website

Makna likuiditas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses melalui
https://kbbi.web.id/likuiditas pada tanggal 13 April 2022.