Buku “Kertas Akademik Refleksi Akhir Tahun 2025: Evaluasi & Refleksi Penegakan Hukum sebagai Strategi & Agenda Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Masa Depan” lahir dari kegelisahan akademik yang sama: bahwa penegakan hukum di Indonesia kian rajin memproduksi kepatuhan formal, tetapi semakin jarang menghadirkan keadilan substantif. Tahun 2025 menjadi penanda penting bagaimana hukum tidak selalu bekerja sebagai instrumen emansipasi, melainkan kerap berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan yang minim partisipasi dan refleksi etik.

Refleksi akhir tahun, bagi para penulis dalam buku ini, bukanlah ritual akademik yang bersifat seremonial. Ia adalah upaya menimbang ulang dan menguji secara kritis arah penegakan hukum, apakah masih sejalan dengan cita negara hukum, atau justru menjauh ke arah legalisme prosedural yang menciderai keadilan sosial. Dalam konteks itulah, para akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung menyatukan suara dalam buku ini. Kolaborasi ini merupakan bentuk perenungan sekaligus sumbangsih keilmuan terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia, dengan mempertemukan beragam perspektif keilmuan dan bidang kajian hukum.

Secara sistematika, buku ini disusun dalam 2 (dua) jilid sebagai upaya menata keragaman isu penegakan hukum yang berkembang sepanjang tahun 2025 ke dalam klaster pemikiran yang lebih terarah. Jilid 1 memuat refleksi atas persoalan-persoalan mendasar penegakan hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional dan etika penyelenggaraan negara. Tulisan-tulisan dalam jilid ini mengulas ketahanan demokrasi di tengah praktik otoritarianisme dalam pembentukan undang-undang, dimensi konstitusional penegakan hukum, pembatasan hak politik prajurit TNI dan anggota Polri, hingga persoalan otonomi desa, hak menguasai negara, dan tanggung jawab negara. Selain itu, Jilid 1 juga menghadirkan renungan etik melalui pembahasan akhlaqul karimah sebagai paradigma etika pejabat publik, kritik terhadap pengelolaan kawasan hutan, serta refleksi atas dinamika hukum ekonomi syariah dan pengawasan sektor jasa keuangan. Jilid ini menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari proyek konstitusional dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan sosial.

Sementara itu, Jilid 2 diarahkan pada pembahasan isu-isu penegakan hukum yang bersifat sektoral, tematik, dan lintas rezim hukum, seiring dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan globalisasi. Tulisan-tulisan dalam jilid ini mengkaji transformasi konsep hukum waris di era digital, problematika keseimbangan kontrak dalam praktik perbankan, tantangan perlindungan data pribadi dan hak untuk dilupakan, serta penegakan hukum hak cipta dan royalti. Selain itu, Jilid 2 juga memuat refleksi kritis atas stagnasi pemberantasan korupsi, penegakan hukum tindak pidana asuransi, perbandingan tradisi pemidanaan dalam hukum Barat dan hukum Islam, hingga isu sertifikasi halal dalam rezim perdagangan internasional. Pembacaan ulang terhadap Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dan refleksi TWAIL melalui pengalaman Bandung turut menegaskan dimensi global dan kritis dari penegakan hukum di masa kini.

Editor tidak menempatkan buku ini sebagai jawaban final atas kompleksitas persoalan penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2025, apalagi sebagai rangkuman menyeluruh atas seluruh peristiwa hukum yang terjadi. Buku ini lebih tepat dipahami sebagai tangkapan layar atas sejumlah isu yang menonjol dan relevan, yang dipilih secara sadar untuk memantik diskursus dan refleksi kritis. Buku ini diniatkan sebagai catatan pengingat etik bahwa penegakan hukum yang berkeadilan hanya mungkin terwujud apabila hukum dipahami sebagai instrumen konstitusional yang bermuatan nilai moral, bukan semata-mata prosedur formal.

Akhirnya, editor menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis atas keberanian intelektual dan konsistensi menjaga nalar kritis. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penerbitan buku ini. Buku ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi refleksi akhir tahun, melainkan menjadi pijakan diskursus akademik dan koreksi kebijakan menuju penegakan hukum Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban.

Editor
Desember 2025