Analisis Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kedudukan Keuangan Bupati & Wakil Bupati

Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati sampai saat ini masih berlaku dan sedang dalam peninjauan untuk dilakukan perubahan. Penelitian ini fokus untuk menjawab dua hal yaitu urgensi evaluasi dan rekomendasi pengaturan ke depan terkait kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menguraikan bahwa Perda Keuangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sleman perlu dilakukan perubahan karena dasar hukum pembentukan Perda Keuangan Bupati/Wakil Bupati masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama dan substansinya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru. Adapun perubahan perda meliputi perubahan pada judul, dasar hukum pembentukan, maupun substansi pengaturannya.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Kedudukan Keuangan, Bupati & Wakil Bupati

Daftar Pustaka

Buku

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
Jimly Ashiddiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2018.
M. Guntur Hamzah, et.al., Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Unhas Press, Makasar, 2009.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2010.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Hasil Focus Group Discussion Bagian Hukum dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 29 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2004 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati