Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 dalam Perspetif Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Terhadap Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019)

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2020 (Permenhub Number 25 of 2020) is one of the legal instruments issued by the Government in dealing with the Covid-19 Pandemic. This legal instrument is considered to limit the constitutional rights of citizens in carrying out the Idul Fitri 1441 Hijriah homecoming. The problems in this research are, first, why was Permenhub Number 25 of 2020 issued before the Eid Al-Fitr Celebration? Second, what are the implications of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2020 in handling Covid 19? Third, is the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2020 in line with the protection of the constitutional rights of citizens? This research is a normative juridical research. The approach method used is a normative approach by looking at legal events that occur in society. The results of the study conclude that, first, the implementation of Permenhub No. 25/2020 has not been fully optimal in limiting people’s movements. Second, there are several legal implications that could potentially conflict with the constitutional rights of citizens. Third, the legal framework for limiting rights in Permenhub Number 25 of 2020 is deemed inappropriate.

Keywords: Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, constitusional rights, Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cetakan Kedelapan belas, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Sumadi, Ahmad Fadhil, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Artikel Jurnal

James A. Gardner, “The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)”, Villanova Law Review, Vol. 1, 1961.
Muskinul Fuad, Makna Hidup di Balik Tradisi Mudik Lebaran (Studi Fenomenologi atas Pengalaman Pemudik dalam Merayakan Idul Fitri di Kampung Halaman), Jurnal Komunika, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni, 2011.

Internet

“Larangan Mudik Belum Dicabut, Mahfud Minta Perbatasan Jalan Tikus Dijaga Ketat”, https://news.detik.com/berita/d-5020677/larangan-mudik-belum-dicabut-mahfud-minta-perbatasan-jalan-tikus-dijaga-ketat, diakses tanggal 23 Juni 2020.
“Pemerintah Akan Revisi Aturan Larangan Mudik Selama Corona” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200505202416-20-500435/pemerintah-akan-revisi-aturan-larangan-mudik-selama-corona, diakses tanggal 22 Juni 2020.
“Kendaraan Disuruh Putar Balik Karena Nekat Mudik” https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12001401/hingga-5-mei-total-30193-kendaraan-disuruh-putar-balik-karena-nekat-mudik, diakses tanggal 23 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 36).
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405).