Cacat Desain Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Implikasinya Terhadap Aceh dan Papua
- Ifdhal Kasim, dkk (ed.), Setelah Otoritarianisme Berlalu esai-Esai Keadilan di Masa Transisi,
ELSAM, Jakarta, 2001.
- Martin Meredith, Coming to Terms, Public Affair, New York, 1999.
- Moh. Mahfud MD., Politik Hukum HAM Di Indonesia, Pidato Pengukuhan dalam jabatan
Guru Besar Madya dalam Ilmu Politik Hukum (Hukum Tata Negara) yang
disampaikan di depan Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta pada tanggal 23 September 2000.
- Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, 2007.
- Ni’matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (editors), Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan,
FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Priscilla B Hayner, Kebenaran Tak Terbahasakan, Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran,
Kenyataan dan Harapan, ELSAM, Jakarta, 2005.
- Ruti G. Teitel, Keadilan Transisional Sebuah Tinjauan Komprehensif, ELSAM, Jakarta, 2004.
Majalah Gatra, 20 Desember 2006
- “Mandek di Tangan Mahkamah”, Tempo, 24 Desember 2007.
- Ifdhal Kasim, “Dilema Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”, Hukum Online, 30 September
2003.
- Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
- UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang
KKR, pada 7 Desember 2006.
