Penegakan hukum (peraturan perundang-undangan) di era hukum modern sekarang ini karena penegakan hukum tidak hanya tunduk dan berada dalam “ruang hukum dan logika hukum” semata, tetapi berkaitan dan bersentuhan langsung dengan wilayah politik, ekonomi, budaya dimana hokum (UU) itu ada dan dilaksanakan.

Kritik terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia bagi kalangan tertentu dialamatkan kepada lemahnya undang-undang itu sendiri yang tidak jelas, kabur, tidak bisa dilaksanakan atau kurang mengatur; sementara bagi kalangan tertentu lainnya disebabkan campur tangan politik atau karena semenjak awal, undang-undang dan institusi penegakan hukum ditaklukan dengan pelbagai cara sehingga tidak mampu mewujudkan kepastian dan keadilan, bahkan justru menghadirkan korupsi baru.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, penaklukan substansi hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum sudah menjadi kenyataan lama yang terjadi di kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Harapan sempat tumbuh ketika di tahun 2002-2003 berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi lambat laun lembaga ini dilemahkan dan tampak mulai kelihatan tidak punya taji dan dukungan publik dalam melaksanakan wewenangnya memberantas dan mencegah korupsi.

Makalah singkat ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif sosiologis sesuai permintaan penyelenggara.