Pembuatan perjanjian membutuhkan itikad baik para pihak. Para pihak tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut dalam rangka memenuhi prestasinya. Salah satu ketentuan hapusnya perjanjian adalah kebatalan dan pembatalan. Pembatalan perjanjian diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang ditentukan dan harus diajukan melalui proses gugatan ke pengadilan. Pembatalan perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak. Secara teori, kebatalan dibagi dua, batal demi hukum dan dapat dibatalkan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebatalan merupakan perjanjian obligatoir. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan putusan batal demi hukum dalam perkara pembatalan perjanjian? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah suatu perjanjian batal demi hukum, maka posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.

Kata Kunci: perjanjian, kontrak, batal demi hukum