POSISI GUBERNUR DALAM HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI MASA PANDEMI
Universitas Islam Indonesia
Lihat
- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1993). - Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi
Hukum FH UII, 2001). - Edie Haryoto, Agus Pambagio, Safira Wasiat, Kebijakan Publik
Penanggulangan Covid 19, (Jakarta: RMBOOKS, 2020). - James D. Mooney and Alan C. Reiley, The Princile of Organization, (N.Y.:
Harper & Brothers, 1974). - Ni’matul Huda, “Penyelenggaraan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah
Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Keraton Yogyakarta Dalam
Pengaturan Pertanahan”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
Bandung, 1997. - _____, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). - Pfiffner and Robert V. Presthus, Public Administration, (New York: The
Ronald Press Company, 1960). - Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan
Nasional, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994). - Suryo Sakti Hadiwijoyo, Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya,
(Jakarta: Graha Ilmu, 2011). - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. - “Akrobat Tanpa Kabar Pusat”, Majalah Tempo, 22 Maret 2020.
- “Terawan Begini, Terawan Begitu”, Majalah Gatra, 9 September 2020
- Kompas, 1 September 2020
- Kompas, 7 September 2020.
- Kompas, 8 September 2020.
- Kompas, 13 September 2020.
- Kompas, 19 September 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap UUD NRI Tahun
1945, bertanggal 5 April 2017. - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. - Jessi Carina, “Pertemuan Ahok dan Rizal Ramli yang Renggang Sejak
Polemik Reklamasi”, artikel https://megapolitan.kompas.com/read/2016/19/0721200 /pertemanan.ahok.dan.ramli.yang.renggang.sejak.polemik.reklamasi?page=all diakses tanggal 23 November 2019, pukul 10:47 WIB - Tribun-Medan, “Anies Blak-blakan Lawan Soal Reklamasi, Emosi Luhut Meledak: Saya Kejar Siapapun Dia”, artikel pada
https://medan.tribunnews.com/2018/01/26/anies-blak-blakan-lawan-soal-reklamasiemosi-luhut-memuncak-saya-kejar-siapa-pun-dia, diakses tanggal 23 November 2019 pukul 11:26 WIB. - Rahmat Rahman Patty, “Gubernur Maluku Nyatakan Perang, Menteri Susi Kirim Utusan Temui Murad”, artikel pada
https://regional.kompas.com/read/2019/09/04/15021781/gubernur.maluku.nyatakan.perang.menteri.susi.kirim.utusan.temui.murad?page=all, diakses tanggal 23 November 2019 pukul 12:45 WIB.
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
