Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung

Putri Azzahra dan Syarif Nurhidayat

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Lihat

The publication of decisions through the Supreme Court decision directory is part of the aspect of information disclosure carred out by the
Supreme Court as a form of implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. This research examines how the protection of personal data of victim witnesses in cases of criminal acts of decency in the publication of decisions by the Supreme Court. Who can be held criminally responsible for the publication of decisions on the Supreme Court website. The legal research method used is normative. In this study it is known that legal protection is not optimal, there are still many main aspects of legal protection that have not been fulfilled such as no further arrangements regarding control efforts, mechanisms for requesting related parties to information disclosure and arrangements regarding the mechanism of legal remedies. Implementers of Information Services at the Supreme Court who can be held criminally responsible for this are PPID Executors, Information Service Officers, PPID, and/or PPID Superiors as employees who have the duties, responsibilities and authority to provide information services to the public in the event that they fulfill errors in the form of intent.

Keywords: Legal Protection, Victim, Personal Data, Supreme Court website

Abstrak

Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum belum optimal, masih banyak aspek pokok dalam perlindungan hukum yang belum terpenuhi seperti tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai upaya kontrol, mekanisme permohonan pihak terkait terhadap keterbukaan informasi dan pengaturan tentang mekanisme upaya hukum. Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas hal tersebut adalah PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi, PPID, dan/atau Atasan PPID sebagai pegawai yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dalam hal memenuhi kesalahan berupa kesengajaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Data Pribadi, situs Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Buku

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan
Penerapan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997.
Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinajauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta,
2009.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006

Jurnal

Billy Ridelson, “Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka
Implemenrasi Integritas dan Kepastian Hukum”, Lex Et Societatis, Vol. 8, No. 5, 2019.
Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia tas
Perlindungan Diri Pribad”, Jurnal Yuridis, No. 1, Vol. 7, 2020.
Nurhidayat, dkk, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan
Aplikasi Pedulilindungi”, Jurnal Sekretari dan Manajemen, No.1, Vol. 5, Maret, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Lainnya

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.
SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Sumber Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022, Tentang Direktori Putusan, [Daring]
putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html, Diakses tanggal 22 November 2022,
pukul 11.50 WIB.
Ridwan Mansyur, 2015, Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pada Penerapan Sistem
Penelusuran Alur Perkara, [Daring], https://www.pnbantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_P
E NGADILAN.pdf, Diakses tanggal 22 November 2022 , pukul 12.36 WIB.