On Monday, 7th of October 2019, the Doctoral School was visited by two assessors from BAN-DIKTI for the purpose of re-accreditation program for the school. The assessors are Prof. Dr. Joni Emirzon, SH, MHum and Dr. Nanik Trihastuti, SH, MHum. The visitation takes place at the Doctoral School building at Cik Di Tiro campus. We do hope that we could receive the best predicate for the re-accreditation.
On 11 September 2019, the Faculty of Law of Universitas Islam Indonesia (UII) dispatched five of its students to take part in the Credit Transfer Program at Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Law International Islamic University Malaysia (AIKOL IIUM). The five students who were dispatched to join this program were Yuwan Zaghlul Ismail, Brian Rahman Hakim, Faradisa Hadiaty, Rifqi Ananda Gelora Sitompul, dan Rizki Iman Faiz Pratama. The group was delivered directly by the Head of the Study Program Faculty of law UII, Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.H., and Secretary of International Program of the Faculty of Law, Dodik Setiawan Nur Herianto S.H., M.H., LL.M., Ph.d. This Credit Transfer Program to Malaysia is the first program held by FH UII.
These five students have passed various stages of internal and external tests. The stages of internal tests are held by FH UII in the form of file or document selection, which includes: TOEFL certificate, GPA Transcript, Passport, and also along with a Recommendation Letter from the lecturer. After passing through the administration phase, these students must take an interview in English. After that, these students must apply the online application on the IIUM website for external selection by the International Office of IIUM. Only after passing the long selection, in the middle of August, the five students were declared eligible to run the program at AIKOL IIUM.
This program is a credit transfer program. Later these students will still study at AIKOL IIUM for one semester. The courses taken there will be transferred to courses at FH UII. “This is a very beneficial program for students, where they can learn the system and concept of law in Malaysia which has a different base from Indonesia. So that later these students can compare concepts in Indonesia and Malaysia, “said Yuwan. These students take six courses at AIKOL IIUM where one subject is three credits. This is the maximum amount a student can take there.
This program is fully supported by all facets of the Faculty of Law UII. The support includes administration fees until departure. “Everything is supported by the Islamic University of Indonesia, from the cost of obtaining Visa, Visa accommodation costs, insurance, medical check-up, plane tickets, and housing, with the aim of all these students can carry the name UII fragrant in the international arena”, added Yuwan. (Ywn/FHUII).
September 29, 2019 – the very famous Mayor of Surabaya, Madam Tri Risma Harini visited Busan, South Korea for the agenda of 25th Anniversary of Sister City Relations Surabaya-Busan. This is her second trip after attending the United Nations Conference at New York. One day before the Sister city event, she held discussion with Indonesian citizens at Busan Indonesian Center. At the same time, she receives the award of “warga kehormatan Kota Busan” or “Honorary Citizen of Busan City” in the commemoration of the 25th cooperation of sister city between Busan and Surabaya.
The topic of the discussion is related with the development of Surabaya during her period of leadership which focuses on the 17 Sustainable Development Goals proposed by United Nations. She explained in regards with the obstacle and the opportunity had by Indonesia especially Surabaya. The other things that were explained by her including how to be a good and responsible leader based on her perspective. “To be a good leader you should not only focus on fulfilling your ego, instead your priority is your own people. I won’t let even one person in Surabaya starving for a day” she said.
5 students from Universitas Islam Indonesia, Alif M. Gultom, M. Oscar Dharma, Maghfira D. Diyaana Putri, S. Rofifah Yuliyani, Aluf R. Rabbah attended the discussion. They are currently undertaking the credit transfer program at Youngsan University, Busan, South Korea for 1 semester. They said it was a dream come true meeting Bu Risma in person and they got a lot of advice on how to be a leader for yourself and the others
Let us hope that by this event, we can implement the good values from the Honorouble Mayor of Surabaya, Madam Risma.
Author: Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Public Administration Law
REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan DPR, Selasa (17/9) lalu. Sebelumnya, rancangan perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tersebut tidak sedikit menuai respons dari masyarakat, baik dalam bentuk kritik maupun dukungan Revisi dilakukan terhadap beberapa pasal-pasal di undang-undang tersebut, antara lain adalah menyangkut perubahan status Pegawai KPK Dimana Pegawai Tetap KPK dialihkan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jika merujuk pada Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada draft rancangan perubahan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tersebut nantinya diatur bahwa Pegawal Negeri yang dipekerjakan di KPK akan berstatus PNS. Sedangkan Pegawai tetap KPK yang bukan merupakan PNS akan dikategorikan sebagai PPPK
Jika telah beralih status, bagaimana independensi dari Pegawai KPK itu sendiri?
Ditinjau dari hukum kepegawalan, maka ASN merupakan Pegawai Negeri Pegawai Negeri mempunyai ciri khusus, yaitu Hubungan Dinas Publik (DHP) yaitu sifat monoloyalitas kepada Pemerintah. Dalam hubungan ini kemudian melekat hubungan subordinatie antara atasan bawahan (Ridwan dan Nurmalita: Hukum Kepegawaian: 2018) Jika ditilik dari ciri tersebut, otomatis Pegawai KPK yang menjàdi ASN tersebut akan tunduk dan patuh kepada pemerintah atau eksekutif atau yang dapat dikatakan mempunyai hubungan monoloyalitas dengan pemerintah.
Sedangkan di dalam UU No 5/2014 diatur apa yang dinamakan Manajemen ASN. Dalam pasal 52. dinyatakan bahwa Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Pada Pasal 55, manajemen PNS antara lain meliputi, pengadaan, mutasi, disiplin, pemberhentian. Begitu juga pada pasal 93, manajemen PPPK antara lain meliputi pengadaan, penilaian kinerja, disiplin dan pemutusan hubungan kerja. Jika nantinya Pegawai KPK berubah status menjadi ASN, maka manajemen sumber daya manusia, yang terdiri dari pengadaan hingga pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan dari pemerintah atau eksekutif. Tidak lagi bersifat independen dari lembaga KPK itu sendiri.
Persoalan kemudian, pertama jika berbicara tentang pengadaan, maka selama ini sebenarnya terdapat Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Di pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa, Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Hal ini juga dapat dikatakan agar independensi pegawai KPK tersebut tetap terjaga. Namun dengan peralihan status sebagai Pegawai Negeri, yang kemudian proses penentuan formasi dan rekrutmen akan diambil alih sepenuhnya pemerintah atau eksekutif bukan lagi kewenangan KPK secara penuh.
Kemudian yang kedua, terkait dengan mutasi. Penentuan perpindahan pegawai ini baik tempat maupun jabatannya akan menjadi kewenangan pemerintah atau eksekutif. Hal ini justru akan rentan dengan berbagai macam yang mempengaruhi mutasi tersebut. Ketiga, terkait dengan disiplin dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Pegawai KPK akan tunduk kepada aturan disiplin ASN disamping nantinya masih terdapat aturan tentang disiplin KPK yaitu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 10 Tahun 2016 tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK, yang nantinya mesti diharmonisasikan dengan aturan disiplin ASN yang saat ini berlaku.
Dengan begitu pengenaan hukuman disiplin jika Pegawai KPK melanggar disiplin dan pemberhentian menjadi kewenangan dari eksekutif atau pemerintah Hal ini pun juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan independensi dan bebas dari berbagai macam kepentingan. Meskipun nantinya telah menjadi ASN, besar harapan masyarakat untuk pegawai KPK dapat menjunjung nilai-nilai independensi dan tidak adanya intervensi dari pemerintah jika hal tersebut kemudian dapat memberikan hambatan bagi penegakkan hukum nantinya.
Kini diharapkan pula, tugas tim transisi KPK untuk menganalisis poin-poin yang telah disahkan Termasuk perubahan status KPK yang nantinya pun perlu di harmonisasi dan disinkronisasi dengan Peraturan yang menyangkut ASN. Tentu agar independensi tetap ada.
This article have been pubslihed in rubric Anaslisis KR of Kedaulatan Rakyat, 21 September 2019.
The Faculty of Law of the Islamic University of Indonesia (FH UII) held a general lecture entitled Cyberspace and the Legal Challenges: A Quest for Reform, on Monday (09/23/2019). The event was filled by Assoc. Prof. Dr. Sonny Zulhuda, an expert on cyber space and cyber law from Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws International Islamic University Malaysia (AIKOLS IIUM). Sonny Zulhada conveyed his main ideas on the importance of reform in our paradigm towards cyber law and the existence of an education syllabus on cyber law.
This general lecture is a collaboration between Faculty of Law UII and AIKOLS IIUM. According to the Head of the Committee, Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., L.LM., Ph.D., this event was a form Faculty of Law’s commitment to carry out regional and international cooperation according to the Asean University Networks Quality Assurance (AUN-QA) accreditation standards. The event was opened by the Head of Undergraduate Program of the Faculty of Law UII Study Program, Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Attended by dozens of participants.
Sonny Zulhada began his lecture by introducing the concept of cyber space to participants. According to him, technological development is impossible to block. Thus, the existence of cyber law is important to encourage development. At the end of 1990, cyber law had been drafted and even became law in European countries.
“The emergence of digital assets causes the basis for cyber law, causing the restructuring of the concept of digital assets,” said Sonny. According to him, although the law is always left behind, but it should not deny the reality of technological development. “This is important so that the law is not too far behind.”
Sonny showed a surprising thing in the middle of his lecture. He showed several pages that can be accessed to see the flow of cyber-attacks throughout the world in real time. One such page is Fireeye.com.According to him, the problem is not when and where a cyber-attack, but who is the culprit and how big is the impact. “That is the legal problem,” he said.
According to Sonny Zulhada, what is often forgotten is that at present, there is a development in the concept of assets that the community is not aware of. This development is the emergence of digital assets. This digital asset is one of them concerning a person’s personal data information. “The emergence of digital assets causes the basis for cyber law, causing the restructuring of the concept of digital assets,” he said.
The development of the industrial revolution 4.0 issue also became a driving force so that the concept of cyber law would soon be developed. According to him, do not rule out the possibility, in the future, artificial intelligence (AI) will replace human functions. This development has become an important legal issue to be examined immediately. Because, there have been several legal cases, such as unmanned cars developed by Ubercrashing into someone in the United States. “Can AI or the system be prosecuted in court?”, Asked Sonny Zulhada to participants.
According to Sonny, competition is the main cause of the development of cyber space and the reason for the importance of developing cyber law. In its development, technological progress must continue to bring positive values to society. “Innovators must not be free of values,” he stressed.
Scholars at the Faculty of Law of the Islamic University of Indonesia (FH UII) held a press conference at the Postgraduate Campus of FH UII on Thursday (12/09/2019). On this occasion, the UII academicians expressed their support for the Corruption Eradication Commission (KPK), which is currently being exposed to ‘about to be weakened’ news, through the revision of the KPK Law. UII firmly declines the revision of the KPK Law which weakens the duties, functions, authorities, and independence of that anti-corruption institution.
At the press conference, Vice Rector 3, Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., read the statement of UII’s tenets towards the planned change in the KPK Law by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The tenets of UII are as follows:
The Dean of FH UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., stated that UII was ready to declare a motion of no confidence in any party who supported changes to the KPK Law. UII’s tenet is rejects the revision of the KPK Law. We prepare a motion of no confidence in anyone who supports the weakening of the KPK, including the President “, he said.
Abdul Jamil made the statement right after the reading of the statement of tenets in front of the journalists. “What does it mean? If we roll this motion of no confidence later, we will spread it to others, that we no longer trust parties who have supported the revision of this law, “he stressed.
Beside the motion of no confidence, UII will also submit a judicial review to the Constitutional Court (MK) when lawmakers and executives ratify the draft of KPK Law changes. “If, for example, how come it is still enacted, it means it becomes a law. If it becomes a law, our efforts will carry out a judicial review, that is our effort,” he said.
The plan is that the statement of UII’s tenets will be submitted directly to the Chairperson of the KPK, but failed because the Chairperson of the KPK was unable to attend. Furthermore, UII will send a statement of attitude to the President and the DPR. “Still, we will convey this letter to the President, so that the President will continue to refuse despite through a discussions.”
After the press conference, Abdul Jamil and other UII leaders joined the crowd of UII students to take demonstration at the Special Region of Yogyakarta’s Representative Council (DPRD DIY) and Malioboro Street. While giving speeches at the pickup truck, Abdul Jamil led the group to the Abu Bakar Ali Parking Park, which had been waiting for the combined mass of students from various universities in DIY.
Abdul Jamil hoped that the community would also control the agenda of the revision of KPK Law. “We hope the public will support this action as well, and we will be ready for judicial review once the bill is approved,” he said.
Faculty of Law Universitas Islam Indonesia (UII) held an International Seminar entitled International Investment Law and Transfer of Technology, on Thursday (5/9/2019). The event was organized by Faculty of Law UII in collaboration with Swisscontact, the Indonesian Intellectual Property Center Association (ASKII), and Telkom University (UT).
The seminar was divided into two sessions that presented six legal experts from various perspectives to study the phenomenon of technology transfer and intellectual property. In the first session presenting Dr. Kamran Housang Pour, Nandang Sutrisno, SH, MH, LLM, PhD, Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., and Professor Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., As the speakers. While the second session was filled by Professor Fèzer Tamás, Professor Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., and Christoper Cason, JD. The entire material is delivered in English.
During the first session, Dr. Kamran Housang Pour from the Swiss Federal Institute of Intellectual Property, delivered his expertise on the International Patent Protection System and Transfer of Technology in Foreign Direct Investment. According to him, in this current era, full attention is needed from all aspects of law, on not only technological developments, but also the ‘ideas’ of technologies. According to him, humans have a tendency to ‘share ideas’ in developing technology. These events led to Technology Transfer. According to Kamran, the government has an obligation to protect the Technology Transfer process through policies and laws. “The government should have protection for Technology Transfer”, he stressed in the forum.
Nandang Sutrisno SH, MH, LLM, PhD, delivered material related to Foreign Investment during the Second Term of Joko Widodo. According to Nandang, there have been a lot of policy changes from the first half to the two governments of President Joko Widodo. Nandang said, the investment index during the administration of President Joko Widodo increased in the midterm 2015-2019. The index increased through digital economic growth in Indonesia. According to Nandang, Indonesia has become one of the biggest houses for Unicorns. In fact, the value of Unicorn’s investment in Indonesia has even been able to beat the government’s investment. “GoJek is bigger than Garuda … “added Nandang while giving examples of data.
Unlike Nandang, Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., showed the horrors of the challenges for investment in Indonesia. According to Siti Anisah, actually Indonesia is a ‘paradise’ for foreign investment. Government policies have made it easy and friendly to foreign investment. However, obstacles actually arise from irresponsible actors. “I think the Indonesian is a heaven for investment, the regulation itself is friendly with investment, but the actor doesn’t,” she said. According to Siti Anisah, Indonesia must immediately improve the law structure and law enforcement of foreign investment policies. She said, the fact is there are many obstacles occurring to foreign investors in Indonesia. “One of them is the price of advocates for foreign investors is more expensive,” she added.
Professor Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., expressed her views on the Bilateral Investment Treaty (BIT) from Indonesian perspective. According to Sefriani, the existence would have the potential to harm Indonesia if not seriously discussed by the government. Although used widely by many countries, BIT can be detrimental to Indonesia as it does not specify a clear parameter for its termination. “Many BITs contain unclear parameters for such terms as fair and equal treatment, there is no definition for ‘fair and equal treatment'”, notes Sefriani.
Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia in cooperation with Telkom University (TU), the Indonesian Intellectual Property Center Association (ASKII), Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI), successfully held Workshop Training on International Patent Filling on Thursday to Friday, 5th to 6th September 2019. The training was followed by 33 participants from range different institutions. The major participants were practitioner on patent filling at local and national level organization.
The trainer was Dr. Kamran Housang Pour from from the Swiss Federal Institute of Intellectual Property. With his expertise, he explained important practical knowledge on intellectual patent filling. The material presented by Dr. Kamran was about Declarations under Rule 4.1, Representation of PCT Applicants, Priority Claims and Priority Documents, Correction/Addition of Priority Claims, Correction of Defects in an International Application, Incorporation by Reference, Rectification of Obvious Mistakes, Recording of Changes to Bibliographic Data under PCT Rule 92bis, Functions of the Receiving Office and the International Bureau, International Search and Supplementary International Search, Whether to File a Demand International Preliminary Examination – Procedures and purpose Unity of Invention, International Publication, Access to the File, PCT Fees, Amendments, Entry into the National Phase, Restoration of the Right of Priority, Withdrawal, Simulation And Practices.
At the end of the training, the head of the committee mentioned that “the workshop training is aimed to strengthen the practical experience and knowledge of the participants. Understanding the international patent filling would create strong confident to boost and encourage international patent application especially from Indonesia. Thus, we do hope that Indonesian patent recognised increasingly at international level” said Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH, MH, LLM, PhD.
The training was held around 2 days and at the end the ceremony, the participants received certificate and all the materials of the training.
Youngsan University held a graduation ceremony for the Undergraduate and Postgraduate Program even semester of the 2018/2019 academic year last Friday (8/23/2019) at the main Auditorium of the M Building South Korea’s Busan Heundae Campus.
This event is a graduation ceremony with a total of 230 graduates from various study programs both from undergraduate to doctoral programs, namely 9 doctoral program graduates, 20 master program graduates and 201 graduates for undergraduate programs.
Among the graduates were foreign students from outside South Korea such as Indonesia, Vietnam, Cambodia, China and several other countries. Among the graduates from Indonesia, there were 3 double degree students in the jurisprudence of the Islamic University of Indonesia batch 3. The three UII students were Dhita Rahma Yanuari (Student Number: 17912009), Rahayu Saraswati Herlambang (Student Number: 17912024), and Intan Griya Purnamasari (Student Number: 17912009), successfully completed his studies at Youngsan University and earned an LLM degree with cum laude with a perfect GPA of 4.50.
The double degree program held by the Postgraduate Law Study Program at UII and Youngsan University which has been running for 3 years is expected to continue, this is because in a short time the students achieve two legal degrees at once, so that they are expected to be able to produce qualified and skilled graduates. global.
Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M
Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law
Apakah sudah diperhitungkan rencana amandemen terbatas UUD yang sudah semakin mengkristal pada romantisme GBHN? Adakah studi kelayakan yang telah memberikan preposisi bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita bermasalah sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan? Seberapa dalam cetak biru yang telah disusun MPR, metode risetnya apa, sehingga GBHN menjadi laik diterapkan kembali sebagai kerangka dasar pembangunan nasional. Sungguhpun sudah dipikirkan secara matang, bagaimana dengan proses dan mekanisme perubahannya?
Sejumlah pertanyaan di atas, mengirimkan pesan bahwan wacana amademen terbatas perlu dikonstruksikan secara komprehensif. Dibangun melalui konsep yang kuat, serta memperhatikan sejumlah ekses yang kemungkinan dapat ditimbulkan. Jika tidak, proyek besar ini bisa kebablasan dan justru menambah sengkarut problem ketatanegaraan.
Dalam ketentuan hukum positif saat ini, beberapa perangkat regulasi pada dasarnya telah mengakomodir arah pembangunan dan haluan bernegara. Misalnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN, UU No 25 Tahun 2004) dan Rancana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP UU No 17 Tahun 2007). Bahkan secara lebih detail, arah pembangunan juga diderivasikan lagi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang meliputi pembangunan nasional, bidang, dan wilayah.
Jika hendak memahami arah politik hukum pembangunan nasional pascatransisi politik, sebenarnya tidak terlihat garis demarkasi yang tajam antara politik pembangunan era orde baru dengan politik pembangunan saat ini. Melalui perangkat SPPN, RPJPN, dan RPJMN, pembangunan nasional juga dapat dialkukan secara terukur dan sistematis. Artinya, secara materiil hampir tidak ada pembedaan cara kerja pada model pembangunan bergaya GBHN dengan model SPPN dan RPJP. Setidaknya, titik pembedaan itu hanya pada aspek formalnya saja.
Jika arag pembangunan nasional di era orde baru diterapkan MPR, maka arah pembagunan nasional saat ini ditetapkan Presiden dan DPR melalui kerangka legislasi nasional. Pilihan politik hukum demikian tidak lahir tanpa basis rasionalitas politik yang kuat. Laiknya sebuah silogisme hukum, ada beberapa alasan mengapa GBHN tidak lagi relevan diterapkan pascatransisi politik.
Pertama, soal kesepakatan dasar perubahan UUD di era transisi. Saat itu, semua partai politik sepakat bahwa agenda perubahan UUD dilandaskan pada semangat memperkuat sistem presidensiil (Valina Singka:2008). Dengan mempertahankan model pembangunan melalui GBHN, sistem pemerintahan akan jauh berayun pada gaya parlementer. Seluruh pertanggungjawaban politik akan diserakan ke MPR. Tidak menutup kemungkinan MPR akan kembali menjadi pemegang kendali atas kuasa rakyat.
Kedua, masa jabatan presiden yang limitatif tidak akan kompatibel dengan model pembagunan GBHN. Sebagai sebuah produk politik, upaya perubahan terhadap materi muatan GBHN menjadi sangat mungkin terjadi. Perkembangan koalisi kepartaian sangat dinamis, menyebabkan GBHN menjadi sangat sulit diterima dan diterapkan pada pemerintahan berikutnya.
Ketiga, dengan menerapkan model pembangunan berbasis GBHN, ada berbagai macam implikasi yang ditimbulkan terhadap sistem hukum nasional. Mulai dari posisi tawar GBHN terhadap hierarki perundang-undnagan sampai dengan model pengujian norma hukum yang bisa saja bertentangan dengan GBHN. Membaca sejumlah tantangan di atas, maka keinginan melakukan amandemen terbatas bisa saja melebar menjadi isu yang tak terbatas.
Terlepas dari rentetan panjang yang mungkin biosa ditimbulkan, tidak kalah penting ialah mengawal bagaimana proses pembuatan itu akan dilakukan. Sebuah konstitusi yang demokratis tidak akan mungkin dihasilkan melalui proses politik yang kolutif. Seperti disematkan Bianc, bahwa proses itu akan menentukan hasil perubahan konstitusi. (Bonime Blanc: 1987). Perlu diingat setelah perubahan UUD, MPR merupakan lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Ia tak lagi sebatas lembaga yang menetapkan, tetapi juga menjadi bagian dalam proses perubahan UUD. Imbasnya peranan partai politik menjadi sangat dominan.
Dengan peta politik demikian, MPR bisa saja terdistorso dengan konflik kepentingan. Sebab, materi muatan amandemen justru menyangkut kepentingan kelembagaannya sendiri. Ada baiknya proyek besar untuk MPR itu perlu dipertimbangkan kembali. Biar bagaimanapun, konstitusi merupakan norma fundamental. Ia hidup dan berkembang dalam praktik berbangsa dan bernegara. Bukan komoditas kepentingan golongan yang bersifat sektoral.
“Unggul” Institutional Accreditation.
Universitas Islam Indonesia has obtained Excellent Institutional Accreditation from the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT) in 2021.
