Arti Penting Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

This research aims to analyze administrative objections in the settlement of administrative disputes in Indonesia. This is a normative research using statute and conceptual approaches, and uses both primary and secondary legal materials. The results show that the settlement of administrative disputes through the procedure of administrative court takes too much time, hence it hinders effective government’s duties in servicing its citizens. Administrative objection is a non-litigation procedure or a dispute settlement outside the court by the government. Through this settlement, administrative disputes can be tackled effectively, so that government-citizen relationships will rebuild leading to the fulfillment of the citizens’ rights. Additionally, the administrative objection procedure will form effective and efficient government’s duties. Even though the administrative objection is a non-litigation procedure, the settlement process is the same with the court’s settlement process which applies administrative legal norms on concrete events related to legal cases. Therefore, the implementation of administrative objection requires some understanding and expertise for challenging application of administrative legal norms in every government’s institution and private legal entity that runs governmental functions. The implementation of administrative objection also needs to be supported by a set of procedural law, facilities, and infrastructures.

Key words: Government’s action, administrative legal norm, administrative disputes, administrative objection, administrative court.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Sofyan, Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar, 2016.
Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Brian Khukuh Wijaya, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus
Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor
14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg”, Diponegoro Law Journal, No. 4, Vol. 5, Universitas
Diponegoro, 2016.
Firgie Lumingkewas, “Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta
Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”, Lex Crimen, No. 1, Vol. 5,
Universitas Lambung Mangkurat, 2016.
Himawan Setiaji, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi
Pecandu Narkoba Residivis (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, Jurnal Skripsi,
Universitas Brawijaya, 2014.
Rahayu Repindowaty Harahap/Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap
Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With
Disabilites (CRPD)”, Jurnal Inovatif, No. I Vol. VIII, Universitas Jambi, 2015.
RR. Putri A. Priamsari, “Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, MasalahMasalah Hukum, No. 2, Vol. 48, Kejaksaan Negeri Temanggung, 2019.
Sie Ariawan Samatha, “Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual”, Jurnal Kedokteran
Diponegoro, No. 2, Vol. 7, Universitas Diponegoro, 2018.
Subiharta, “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal
Morality in Practical Law as a Virtue)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 3 Vol. 4,
Pengadilan Tinggi Kendari, 2015.
Wiwik Afifah, “Bantuan Hukum Kelompok Rentan”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Vol.
16, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur, 2020.

Skripsi

Revel Devsing Hilinder, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel Website

Sely, “Kesetaraan Hak bagi Penyandang Disabilitas”, terdapat dalam https://puspensos.kemensos.go.id/kesetaraan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa”, terdapat dalam https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkanmasyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen bangsa#:~:text=Menurut%20data%20yang%20dihimpun%20oleh,sejumlah%20209.604%20individu%2C%E2%80%9D%20paparnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit”, terdapat dalam https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit.
http://repositori.unsil.ac.id/1147/3/BAB%20II.pdf, diakses terakhir tanggal 16 Juni 2022.