Pembatalan perjanjian diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pembatalan  perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang ditentukan. Pembatalan perjanjian yang membawa  akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada, tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di  dalam perjanjian tersebut. Membatalkan suatu perjanjian harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke  pengadilan dan bukan mengajukan permohonan, sehingga pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan
yang konstitutif untuk membatalkan perjanjian dan bukan mengeluarkan suatu penetapan pengadilan.  Rumusan masalah adalah dapatkah perjanjian dibatalkan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan?  Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang  merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan  analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga  permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan suatu  perjanjian harus dilakukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan, karena putusan bersifat konstitutif  untuk menciptakan suatu keadaan yang baru.

Pembatalan, Perjanjian, Penetapan.

• Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contrac Drafting, Citra
  Aditya Bakti, Bandung, 2003
• J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II”, Penerbit PT. Citra
  Aditya Bakti, Bandung, 1995.
• Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Penerbit Universitas Indonesia
  Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2004.
• Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbit Liberty
  Yogyakarta, 1999.
• Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1989.
• Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2008
• Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, cetakan ke-29, 1996.
• Enny Nurbaningsih, Rule of Law dan Perkembangan Dalam Negara Hukum Indonesia,
  makalah disampaikan pada acara diskusi “Rule of Law in Indonesia”, yang
  diselenggarakan oleh World Justice Project, 19 Januari 2015
• Herlina Hasibuan, “Analisis Yuridis Penolakan Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan
  Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah Melalui Prosedur Gugatan Ke Pengadilan (Studi
  Putusan Mahkamah Agung No. 3703.K/PDT/2016),” Jurnal Perspektif Hukum,
  Vo. 2, No. 1, Edisi Februari, 2021
• Oktavia Mega Rani, “Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang
  Hukum Perdata Dalam Putusan Pengadilan”, Tesis, Program Magister Ilmu
  Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
  2015
• http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/285/140, diakses 29
  Mei 2021, pukul 10.00