Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

Tercatat hingga tahun 2021 peraturan perundang-undangan di tingkat pusat hingga daerah berjumlah tidak kurang dari 43 ribu peraturan. Tidak jarang beberapa peraturan saling berbenturan dengan peraturan yang lain (disharmoni). Mengatasi hal tersebut, diperlukan model penyelesaian disharmoni yang salah satunya dengan executive review dan judicial review. Berkaitan dengan executive review, khususnya pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Pemerintah Pusat tidak lagi berwenang untuk menguji peraturan daerah. Di luar itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Kedua kondisi hukum di atas, dinilai belum menyelesaikan beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan disharmoni peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai model penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, utamanya di bawah undang-undang. Model yang ditawarkan meliputi beberapa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni tahap perencanaan, pembahasan, dan paska pengundangan.
Kata Kunci: Disharmoni Peraturan, perundang-undangan

Daftar Pustaka

Anang Zubaidy, Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Prosiding Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi
di Indonesia, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
_____________, “Penyelesaian Sengketa Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Melalui
Jalur Mediasi”, disampaikan pada FGD “Penelitian Implementasi Penyelesaian
Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Mediasi” yang
diselenggarakan oleh Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM Kementerian
Hukum dan HAM RI tanggal 3 Mei 2020.
Diana Sadiawati, dkk, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang
Sederhana dan Tertib, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Jakarta, 2015.
Paul Scholten, De Structuur Der Rechtswetenschap diterjemahkan menjadi Struktur Ilmu
Hukum oleh Arief Sidharta, Cetakan kesatu, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019

Internet

https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disharmoni.