Rethinking Komisi Nasional Disabilitas (KND): Kritik dan Idealita Lembaga Negara Independen

M. Syafi’ie, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

The National Commission for Disabilities (KND) was an independent non-structural state institution. This state institution was for formed to oversee the implementation of respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities which have generally been regulated in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, the existence of this state institution was very seriously questioned by people with disabilities community because this institution was considered to be under the authority of the government, controlled by the Ministry of Social Affair, and was considered not in line with the ideal conception of an independent state institution.

Keywords: National Commision for Disabilities, State Institutions, Persons with Disabilities.

Abstrak

Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga negara non struktural yang bersifat independen.
Lembaga negara ini dibentuk untuk mengawal pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas yang secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, keberadaan lembaga negara ini dipermasalahkan sangat
serius oleh komunitas penyandang disabilitas karena lembaga ini dinilai berada di bawah kekuasaan
pemerintahan, dikendalikan oleh Kementrian Sosial, dan dianggap tidak sejalan dengan konsepsi ideal
lembaga negara independen.

Kata Kunci: Komisi Nasional Disabilitas, Lembaga Negara, Penyandang Disabilitas.

Daftar Pustaka

Alder, John, Constitutional and Administrative Law, The Macmillan Press, London, 1989.
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Fakih, Mansour, Panggil Saja Kami Kaum Difabel, dalam Jalan Lain: Manifesto Intelektual
Organik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Mahfud, Moh, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Cetakan Kesepuluh, Depok, 2020.
Meny, Yves dan Andrew Knapp, Government and Politic in Western Europe: Britain, France,
Italy, Germany, Oxford University Press, 1998.
Salim, Ishak dan M. Syafi’ie (Editor), Hidup dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel,
SIGAB, Yogyakarta, 2015.
Syafari Firdaus, Muhammad, dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah
Panduan, Komnas HAM, Jakarta, 2007.
Syafi’ie, M, dkk, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, Cetakan Kedua, SIGAB,
Yogyakarta, 2016.
Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Widijantoro, Johannes, dkk, Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum, SIGAB,
Yogyakarta, 2019.
SAHRDC, Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris: Sebuah Gugatan, Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.