FH UII Selenggarakan International Student Colloqium (ISC) yang ke-8

International Student Colloquium (ISC) yang ke-8 pada tahun ini diselenggarakan hari ini di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Para pembicara dari Indonesia, Vietnam, dan Skotlandia membahas keterkaitan yang selalu relevan antara konflik bersenjata, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Acara diawali dengan sambutan dari Rektor Fakultas Hukum UII. Kemudian dilanjutkan dengan pentas tarian dari kelompok mahasiswa Sanggar Terpidana Fakultas Hukum UII. Acara konferensi ini diikuti oleh sekitar 150 peserta, mahasiswa dan peneliti dari beragam negara. Hasil luaran dari konferensi ini adalah prosiding yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum UII.

Auditorium dipenuhi mahasiswa yang penuh rasa ingin tahu dan antusias untuk mempelajari isu-isu internasional yang sedang hangat diperbincangkan. Pertama, Professor Dr. Kyungchan, Dekan Urusan Internasional Universitas Youngsan, Korea Selatan, memberikan konteks historis mengenai ketahanan maritim di Indonesia dan dunia. Dr. Kyungchan juga membahas kelumpuhan energi yang sedang terjadi akibat konflik AS-Iran.

Associate Professor Dr. Nguyen Quang Tuyen (Hanoi Law University) memperingatkan tantangan yang dihadapi dalam transisi energi bersih di tengah ketidakstabilan geopolitik. Beliau menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan hukum tidak mereproduksi ketidakadilan di tingkat lokal ketika mengakuisisi lahan untuk pembangunan ladang panel surya dan turbin angin. Dr. Nguyen Quang Tuyen menegaskan bahwa lingkungan hidup selalu menjadi korban pertama dalam krisis global. Hal ini terlihat jelas dengan adanya regresi global saat ini menuju energi tidak terbarukan seiring penutupan Selat Hormuz yang terus mengganggu pasokan energi.

Pakar terkemuka di bidang hukum internasional, Associate Professor Nguyen Toan Thang (Hanoi Law University), menekankan urgensi reformasi menyeluruh guna memperkuat ketahanan hukum dalam menghadapi krisis. Associate Professor tersebut menyatakan bahwa perang modern dapat membalikkan kemajuan energi bersih yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Agenda reformasi mencakup perubahan pada hukum humaniter internasional, hukum investasi, dan Protokol ASEAN.

Para mahasiswa terkejut ketika Profesor Jihyun Park (Universitas Youngsan) menyampaikan bahwa jumlah resmi perang global menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 130 – 20, di antaranya masuk dalam kategori paling serius. Profesor tersebut menegaskan bahwa terdapat area abu-abu yang signifikan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya berkaitan dengan perang siber. Reformasi harus memperbaiki kerangka hukum yang semakin tidak memadai, yang dirancang berdasarkan parameter konflik abad ke-20.

Associate Professor Dodik Setiawan Nur Heriyanto, PhD (Universitas Islam Indonesia) mengajukan usulan unik mengenai pembentukan kedutaan besar virtual. Hal ini akan mengurangi biaya secara signifikan dan menjadi titik awal bagi peningkatan hubungan di mana kepercayaan bersama masih rendah. Associate Professor tersebut mengakui tantangan-tantangan yang berkaitan dengan keamanan siber, namun mengangkat krisis Kedutaan Besar AS di Teheran tahun 1979 untuk menggambarkan bahwa kedutaan besar fisik pun tidak luput dari risiko.

Fahim Abrar Abid, LLM, dari Glasgow University, memperkenalkan penelitiannya mengenai usulan reformasi tata kelola pembangunan berkelanjutan. Saudara Abid menuntut agar negara-negara Global Selatan menjadi arsitek reformasi sebagai pemangku kepentingan utama. Beliau juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia harus lebih diintegrasikan ke dalam kerangka hukum, bukan sekadar menjadi ‘bahasa estetis yang hanya ditempelkan di atasnya’.

Meskipun tema-tema global ini terkadang terasa sangat berat dan cukup menyedihkan, terdapat rasa optimisme dan keterlibatan yang nyata di dalam ruangan. Para mahasiswa didorong untuk menerima peran mereka sebagai pemimpin masa depan dan mendorong reformasi penting guna meningkatkan ketahanan hukum di masa krisis.