Alternatif Penyelesaian Keberatan terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

Abstrak

Dalam kasus korupsi, dimungkinkan adanya penyitaan barang-barang oleh penegak hukum, yang mana status akhirnya ditetapkan melalui putusan pengadilan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang kepada pemilik barang-barang yang disita, dimana pemilik tersebut bukanlah terdakwa dalam kasus pidana tersebut, untuk mengajukan surat keberatan. Karya ilmiah ini mengajukan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan dan hambatan pemeriksaan keberatan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perkara korupsi yang di dalamnya berisi perampasan barang milik pihak ketiga tersebut? Bagaimana alternatif penyelesaian keberatan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perkara korupsi yang di dalamnya berisi perampasan barang milik pihak ketiga tersebut? Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif, dengan mengedepankan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian dapat disampaikan bahwasanya terdapat persoalan hukum acara yang tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang dapat diminta keberatan, tapi juga limitasi pengajuan upaya keberatan terhadap putusan kasus korupsi, dan kompetensi pengadilan. Penyamaan persepsi keberatan atas putusan perampasan dengan upaya hukum perlawanan/verzet dengan
penyerahan (penitipan) uang setara dengan barang yang dirampas pada institusi pengadilan yang berada di atasnya dapat menjadi alternatif penyelesaian keberatan yang telah daluwarsa atau dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Kata Kunci

Iktikad baik, keberatan, pihak ketiga, putusan perampasan barang.

Daftar Pustaka

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Muhammad Juanda Sitorus, Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau
dari Aspek Keperdataan.
Muhammad Nur Ibrahim, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Keberatan atas
Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi, Jurnal Katalogis, Vol. 4, No. 5, Mei
2016.
Sigit Martono, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Sehubungan
dengan Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan
Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor
39/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst.).
Teddy Widodo, Gugatan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),
Vol. 7, No. 2, Juli 2018.
Widyanti Wibowo, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5, Agustus 2019.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Bna. tanggal 14 Juli 2017.
Putusan Nomor 02/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw. tanggal 10 Juni 2014.
Putusan Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Desember 2010.
Putusan Nomor 438/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 3 Februari 2015.
Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna. tanggal 25 April 2015.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c11f0ffd203a/apakah-barangrampasan-negara-termasuk-keuangan-negara.
https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lelangbarang-rampasan.
Rumusan Hasil Diskusi Kelompok I B Bidang Pidana Khusus tanggal 31 Oktober 2012