Arah Kebijakan Sanksi Administrasi Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak

Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Universitas Islam Indonesia

Lihat

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation revised the norms of administrative sanctions as one law enforcement effort in tax law. So, this normative legal research was carried out to review the direction of the tax administrative sanctions in the Job Creation Law. As well as the alignment of the administrative sanctions’ norms with the tax collection principle. This study concludes that the direction of the tax administration sanctions policy is to provide legal certainty, increase voluntary compliance and provide equality to the investment. In addition, the revision to the norm of administrative sanctions has aligned with the principle of
tax collection. However, with the latest tax administrative sanctions system, tax officials must be more thorough in applying the law so as not to harm the interests of taxpayers.

Keywords: Tax Collection Principle, Administrative Sanction, Job Creation Law

Abstrak

Diundangkanyannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merevisi norma-norma sanksi
administrasi sebagai salah satu upaya penegakkan hukum perpajakan. Sehingga kajian hukum normatif ini
dilakukan untuk meninjau arah kebijakan sanksi administrasi perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Serta keselarasan norma sanksi administrasi tersebut dengan asas pemungutan pajak. Penelitian ini sampai pada
kesimpulan bahwa arah kebijakan sanksi administrasi perpajakan adalah untuk memberikan kepastian hukum,
meningkatkan kepatuhan sukarela dan memberikan keadilan dalam investasi. Di samping itu perubahan noram
sanksi adminsitrasi juga telah selaras dengan asas pemungutan pajak. Namun, dengan sitem sanksi administrasi
perpajakan yang terbaru petugas pajak harus lebih cermat dalam menerapkan hukum agar tidak merugikan
kepentingan wajib pajak.

Kata kunci: Asas Pemungutan Pajak, Sanksi Administrasi, Undang-Undang Cipta Kerja

Daftar Pustaka

Buku

Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1978.
Fuady, Munir, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003.
Hadjon, Philipus M., et. al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1997.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008.
Organisation for Economic Co-operation and Development, Compliance Risk Management:
Managing and Improving Tax Compliance, OECD, Paris, 2004.
Pandiangan, Roristua, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 24.
Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
Smith, Adam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation,Strahan and Cadell,
London, 1784.
Word Bank Group, Economic Profile Indonesia: Doing Business 2020, Word Bank Group,
Washington, D.C. 2020.

Jurnal

Atmadja, Dewa Gede, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kerta Wicaksana,
Volume 12, Nomor 2, 2018.
Suhardi, Iwan, “Penyatuan Hukum Pajak Formal dalam Sistem Hukum Pajak Nasional”,
Yuridika, Volume 31, No 1, Januari 2016.

Website

Davira Rizky Chairunnisa, Meninjau Perubahan Sanksi Pajak dalam UU Cipta Kerja
https://news.ddtc.co.id/meninjau-perubahan-sanksi-pajak-dalam-uu-cipta-kerja-
24833?page_y=300
https://news.ddtc.co.id/meninjau-desain-sanksi-pajak-yang-mendorong-kepatuhansukarela-
20459

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar
Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga
Periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar
Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan pemberian Imbalan Bunga
Periode 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran
dan Penyetoran Pajak